Dari Proyek Non-APBN ke Skema SMV: Inti Masalah Utang Whoosh
Utang Whoosh APBN merujuk pada potensi keterlibatan anggaran negara dalam menanggung beban utang dan kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang awalnya dijanjikan murni non-APBN, namun kemudian dialihkan pengelolaan utang dan sahamnya ke Kementerian Keuangan melalui skema special mission vehicle (SMV), sehingga memicu kontroversi tentang transparansi, akuntabilitas, dan dampak terhadap beban fiskal negara.
Proyek infrastruktur utang bernama Whoosh pada mulanya dijual ke publik sebagai proyek business to business tanpa sepeser pun menggunakan APBN maupun jaminan pemerintah. Namun arah kebijakan berbalik: Kementerian Keuangan memutuskan mengambil alih sekitar 60% saham KCIC dari BPI Danantara dan mengelolanya lewat entitas SMV fiskal seperti PT SMI. Keputusan ini diambil setelah pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan COO BPI Danantara Dony Oskaria pada 5 Agustus 2026, dan pengalihan ditargetkan rampung pertengahan September 2026. Langkah yang disebut “tidak akan membebani APBN” inilah yang menjadi titik sengkarut baru, karena faktanya proyek telah mengalami pembengkakan biaya dan kerugian jumbo di BUMN terkait.
Ekonom Konstitusi: Skema Pengalihan Keliru dan Patut Diselidiki
Ekonom konstitusi Defiyan Cori menilai pengalihan tanggung jawab utang Whoosh dari Danantara ke Kemenkeu sebagai langkah keliru dan tidak tepat. Kritiknya tajam: persoalan bisnis BUMN tidak boleh diselesaikan dengan “cuci tangan” lewat APBN, karena itu berarti mengorbankan keuangan publik untuk menutup kesalahan keputusan korporasi dan politik. Ia mengingatkan, proyek sepanjang 142,3 kilometer ini mengalami pembengkakan biaya yang masif, dan lonjakan nilai proyek itu ia sebut sebagai sumber utama malapetaka finansial yang harus diselidiki aparat penegak hukum.
Defiyan juga menyoroti kerugian PT KAI yang mencapai Rp4,195 triliun dalam laporan keuangan 2024, yang diperparah oleh kerugian entitas asosiasi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar Rp1,625 triliun pada semester I 2025. Menurutnya, beban ini seharusnya menjadi tanggung jawab badan pengelola investasi Danantara, bukan dialihkan ke APBN melalui Kemenkeu. Ia mendesak penegak hukum mengusut peralihan skema dari murni non-APBN menjadi melibatkan keuangan negara, termasuk legalisasi penggunaan APBN melalui peraturan menteri keuangan yang terbit kemudian. Di sini, masalahnya bukan sekadar hitung-hitungan neraca, melainkan integritas kebijakan publik.
SMV Kemenkeu: Solusi Kreatif atau Sekadar Pindah Buku?
Kementerian Keuangan mencoba menenangkan publik dengan menyatakan bahwa pengelolaan utang Whoosh akan dilakukan oleh SMV fiskal, sehingga “tidak langsung jadi tanggung jawab APBN”. Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan memakai salah satu “tangan” SMV seperti PT SMI, dan menegaskan, walaupun dikelola pemerintah, proyek ini tidak akan membebani APBN. Ia bahkan menyatakan bahwa dua SMV yang disiapkan memiliki keuntungan yang dapat dialihkan untuk menutup kewajiban utang.
Secara teknis, SMV memang dirancang sebagai kendaraan khusus di bawah otoritas fiskal untuk membiayai proyek infrastruktur utang di luar struktur APBN. Namun di sinilah ilusi fiskal bekerja: modal awal SMV, penyertaan modal berikutnya, dan berbagai dukungan biasanya berasal dari APBN juga, langsung maupun tidak langsung. Ketika utang Whoosh senilai sekitar Rp116 triliun dialihkan ke SMV di bawah Kemenkeu, sulit meyakinkan publik bahwa beban fiskal negara benar-benar steril. Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini hanya memindahkan masalah dari satu badan ke badan lain, sementara penggunaan APBN pada tahap tertentu tetap tidak terhindarkan.
Analis Kebijakan: Mau Diambil dari Pos APBN Mana?
Analis kebijakan publik Agus Pambagio meragukan klaim bahwa utang Whoosh tidak akan menyentuh APBN. Menurutnya, pada akhirnya utang proyek infrastruktur utang sebesar sekitar Rp116 triliun itu tetap akan dibayar menggunakan APBN. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat konkret: “dari pos mana?” Jika pemerintah mengaku sudah “menangani”nya, Agus menilai harus ada penjelasan jelas mengenai pos anggaran dan dasar hukumnya.
Keraguan Agus sejalan dengan pandangan ekonom lain yang menilai bahwa sekalipun melalui SMV, ujungnya tetap bermuara pada APBN sebagai penyangga terakhir. Dalam logika fiskal, SMV tanpa dukungan APBN adalah fiksi; sementara SMV dengan dukungan APBN berarti utang Whoosh tetap berpotensi menjadi beban fiskal negara. Dengan kerugian KAI dan PSBI yang sudah menumpuk, ruang manuver BUMN untuk menyerap beban proyek semakin sempit. Di titik ini, publik berhak curiga bahwa janji “tanpa APBN” telah bergeser menjadi “pakai APBN, tapi jangan kelihatan” – sebuah praktik akrobat fiskal yang berbahaya bagi kejujuran anggaran.
Pelajaran dari Whoosh: Transparansi Fiskal atau Krisis Kepercayaan
Kontroversi utang Whoosh APBN mengajarkan satu hal: cara pemerintah membiayai proyek infrastruktur utang sama pentingnya dengan proyek itu sendiri. Ketika proyek yang sejak awal dijanjikan non-APBN berubah menjadi disokong instrumen fiskal kreatif di bawah Kemenkeu, publik wajar mempertanyakan konsistensi dan integritas pembuat kebijakan. Apalagi, pengambilalihan saham dan utang yang diklaim tidak akan menggerogoti APBN bertolak belakang dengan kekhawatiran ekonom dan analis yang melihat beban fiskal negara hanya ditunda, bukan dihapus.
Ke depan, ada dua tuntutan yang seharusnya tidak bisa ditawar. Pertama, penegakan hukum untuk mengungkap akar pembengkakan biaya dan peralihan skema yang mencamputkan keuangan negara. Kedua, transparansi fiskal penuh: jika APBN akan menanggung sebagian utang Whoosh, katakan terus terang, jelaskan posnya, dan ukur dampaknya pada prioritas belanja publik lain. Tanpa dua hal itu, Whoosh akan diingat bukan sebagai lompatan teknologi transportasi, melainkan sebagai simbol bagaimana proyek besar bisa mengikis kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara.
