Pembelajaran daring terkendala: ketika listrik, kuota, dan Wi-Fi menentukan akses ilmu
Pembelajaran daring terkendala adalah situasi ketika proses belajar mengajar berbasis internet tidak dapat berjalan optimal karena hambatan teknis seperti jaringan yang lemah, listrik padam, kuota data terbatas, serta keterbatasan perangkat siswa, sehingga akses terhadap materi, interaksi dengan guru, dan pengumpulan tugas menjadi tidak merata dan menimbulkan kesenjangan digital pendidikan yang baru di antara peserta didik. Di SMP Negeri 20 Palu, gambaran ini terasa konkret: guru Bahasa Inggris, Maintan, mengaku pemadaman listrik memutus sesi Zoom dan Google Meet, sementara siswa mengeluh baterai ponsel habis karena listrik padam di rumah mereka. Guru matematika di sekolah yang sama bahkan memilih mengajar dari rumah karena akses internet sekolah tidak stabil dan sebagian jaringan Wi-Fi mati akibat revitalisasi gedung.

Keterbatasan perangkat siswa: punya HP tanpa kuota, atau bahkan tanpa gawai
Masalah utama pembelajaran daring bukan sekadar sinyal lemah, tetapi keterbatasan perangkat siswa. Maintan menegaskan kondisi murid sangat beragam: ada yang memiliki telepon genggam namun tidak punya kuota internet, ada pula yang sama sekali tidak memiliki gawai memadai untuk mengikuti kelas online. Kalimatnya yang lugas—“Kan tidak sama, ada yang punya HP, ada HP tidak ada data”—merangkum kesenjangan digital pendidikan yang sering disederhanakan sebagai sekadar persoalan jaringan. Di atas kertas, solusi pembelajaran online tampak rapi: guru mengirim materi, video penjelasan, dan tugas lewat Google Classroom, didahului sesi Zoom atau Google Meet. Namun di lapangan, siswa yang gagap aplikasi atau tidak paham cara mengirim tugas memaksa guru mengulang penjelasan berkali-kali. Tanpa dukungan perangkat dan literasi digital, platform canggih hanya menambah lapisan kesulitan baru.
Akses internet sekolah dan paradoks ruang belajar digital
Ironisnya, akses internet sekolah yang seharusnya menjadi penyangga pembelajaran daring juga rapuh. Di SMP Negeri 20 Palu, guru matematika Muh. Ikbal Almahdali menjelaskan bahwa pengajar terpaksa mengajar dari rumah karena jaringan internet di sekolah tidak stabil dan beberapa Wi-Fi tidak berfungsi akibat revitalisasi. Artinya, ruang yang mestinya menjadi pusat teknologi pendidikan justru tidak siap. Di sisi lain, sekolah berasrama yang menerapkan disiplin ketat terhadap gawai menunjukkan paradoks lain. Di sebuah SMA unggulan, 73 siswa hidup dengan aturan ponsel sangat terbatas; selama masa penyesuaian, mereka bahkan sebulan tanpa ponsel dan tanpa bertemu orangtua. Setelah itu, mereka hanya boleh memakai ponsel 2 jam setiap Minggu, pukul 13.00–15.00. Kebijakan ini membantu fokus belajar, tetapi juga menegaskan bahwa akses teknologi diatur ketat, bukan hak yang otomatis tersedia.
Pembatasan gawai: antara melindungi fokus belajar dan kebutuhan akses digital
Pembatasan gawai di sekolah tidak lahir di ruang hampa. Sejak tahun ajaran 2026/2027, banyak sekolah memperkuat aturan penggunaan gawai mengacu pada surat edaran menteri yang menindaklanjuti peraturan tentang tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak. Aturan ini membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, tetapi tidak melarang gawai untuk belajar di bawah pengawasan guru. Di SMA unggulan berasrama, siswa mengaku pembatasan ponsel membantu mereka lebih fokus belajar karena jadwal akademik dan aktivitas asrama yang padat menyisakan sedikit waktu bermain gawai. Namun, ketika siswa seperti Clement bersiap mengikuti lomba matematika dan informatika, ia membutuhkan perangkat untuk mencari materi dan berlatih, sehingga sekolah menyiapkan laptop khusus pembelajaran yang harus dikembalikan ke guru setelah digunakan.
Menuju solusi pembelajaran online yang adil: disiplin gawai saja tidak cukup
Pengalaman dua sekolah menunjukkan satu pesan penting: disiplin penggunaan gawai tanpa perbaikan infrastruktur hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Di satu sisi, pembelajaran daring terkendala listrik padam, jaringan tidak stabil, dan kuota data yang menipis; di sisi lain, pembatasan ponsel di sekolah berasrama menuntut kreativitas agar siswa tetap bisa mengakses materi digital dan mempersiapkan diri untuk kompetisi STEM. Secara global, tren pembatasan ponsel di sekolah juga menguat: pemantauan sebuah organisasi internasional mencatat hingga Maret 2026, 114 sistem pendidikan, atau 58 persen dari yang dipantau, telah memberlakukan larangan ponsel di sekolah secara nasional, naik dari sekitar 40 persen pada awal 2025. Kutipan ini penting karena menunjukkan arah kebijakan dunia, tetapi konteks lokal berbeda: tanpa solusi pembelajaran online yang menjamin perangkat, kuota, dan akses internet sekolah yang layak, larangan gawai berisiko memperlebar kesenjangan digital pendidikan.






