Capaian yang Mengubah Tolok Ukur
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang menjadi salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Di Ternate, realisasinya mencapai Rp8,78 miliar saat memasuki triwulan ketiga, melampaui target tahunan sebesar Rp8 miliar. Angka ini bukan sekadar keberhasilan memenuhi rencana: menurut BP2RD, penerimaan tersebut merupakan rekor PBB tertinggi dalam satu dekade terakhir. Capaian itu patut diapresiasi, tetapi juga menaikkan standar yang harus dijaga. Pemerintah daerah perlu memastikan hasil tersebut berulang lewat pelayanan yang mudah dan kepatuhan warga, bukan menganggap satu tahun yang kuat sebagai jaminan bagi penerimaan berikutnya. Dengan target PBB Ternate sudah terlampaui, perhatian kini semestinya beralih pada mutu pengelolaan dan keberlanjutan.
Layanan Dekat Warga, Kepatuhan Lebih Mudah
Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyebut capaian ini lahir dari kerja bersama jajaran BP2RD, inovasi pelayanan, dan meningkatnya kesadaran warga membayar pajak. Penjelasan itu masuk akal: kepatuhan lebih mudah tumbuh ketika urusan pajak tidak menuntut warga mengorbankan waktu untuk datang ke kantor. BP2RD menghadirkan Pojok Pajak Rabu Melayani, Pojok Pajak saat Car Free Day, serta layanan jemput bola dari rumah ke rumah. Petugas mendatangi warga di tengah aktivitas mereka sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih praktis. Inovasi semacam ini lebih bernilai daripada sekadar kampanye imbauan, sebab mengurangi hambatan konkret. Namun, hasil yang kuat harus menjadi alasan untuk menjaga akses layanan secara konsisten dan memastikan kemudahan itu dirasakan luas, bukan hanya menjadi program sesaat.
Ujian Berikutnya bagi Penerimaan Daerah
Bagi kinerja penerimaan pajak daerah, capaian PBB Ternate memberi sinyal positif: target bisa terlampaui ketika pelayanan aktif berjalan seiring partisipasi warga. Tetapi rekor tidak otomatis menjawab bagaimana pendapatan itu dikelola atau seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan selanjutnya bukan hanya angka penerimaan, melainkan konsistensi layanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah yang mendukung pembangunan kota. BP2RD menyatakan akan mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan agar pengelolaan pendapatan semakin optimal. Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi layanan yang terus mudah dijangkau dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekor Rp8,78 miliar adalah bukti bahwa pendekatan pelayanan langsung dapat membantu penerimaan. Menjaganya tetap berkelanjutan adalah pekerjaan yang lebih penting daripada sekadar merayakan target yang sudah terlampaui.
