Realisasi PBB melampaui target lebih awal
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan daerah atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang membantu membiayai layanan serta pembangunan publik. Di Ternate, penerimaannya mencapai Rp8,78 miliar dan melampaui target tahunan Rp8 miliar menjelang triwulan ketiga, menurut keterangan yang disampaikan pada 27 Oktober. Capaian ini bukan sekadar angka yang melewati ambang target: realisasi tersebut disebut sebagai pendapatan PBB tertinggi dalam satu dekade. Namun, keberhasilan lebih awal seharusnya dibaca sebagai tolok ukur baru, bukan alasan untuk mengendurkan pengelolaan. Tantangan berikutnya ialah menjaga kepatuhan warga dan memastikan penerimaan pajak bumi bangunan dikelola konsisten untuk mendukung kebutuhan kota.
BP2RD mendekatkan layanan kepada warga
BP2RD Ternate, yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, menangani pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kepala BP2RD Mochtar Hasim mengaitkan capaian ini dengan kerja sama jajaran lembaga tersebut dan inovasi pelayanan yang memudahkan pembayaran. Program yang disebut meliputi Pojok Pajak Rabu Melayani, Pojok Pajak Car Free Day, serta layanan jemput bola dari rumah ke rumah. Petugas hadir di tengah aktivitas warga agar pembayaran dapat dilakukan tanpa perlu menghabiskan waktu mendatangi kantor pelayanan. Pendekatan ini layak dipertahankan: layanan yang lebih mudah mengurangi hambatan praktis bagi wajib pajak, sementara kedekatan petugas dapat mendorong partisipasi. Capaian penerimaan pajak daerah memperlihatkan potensi strategi tersebut, meski kesinambungannya tetap bergantung pada mutu layanan dan keterlibatan warga.
Rekor perlu diikuti pengelolaan yang konsisten
Mochtar juga menyebut meningkatnya kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai dorongan bagi hasil tersebut. Artinya, penerimaan PBB Ternate tidak tepat dipandang sebagai prestasi birokrasi semata: kemudahan layanan perlu bertemu dengan kemauan warga untuk membayar. BP2RD menyatakan akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal dan mendukung pembangunan kota. Komitmen itu penting, tetapi ukuran keberhasilan ke depan bukan hanya melampaui target. Pemerintah perlu menjaga akses layanan yang memudahkan, membangun kepercayaan, dan mengelola pendapatan secara bertanggung jawab. Rekor Rp8,78 miliar memberi bukti bahwa target dapat terlampaui; pekerjaan berikutnya ialah menjadikan capaian itu landasan bagi penerimaan yang berkelanjutan dan manfaat publik yang terasa.
