Target besar untuk krisis sampah harian
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah fasilitas yang mengolah sampah menjadi energi, tetapi manfaatnya bergantung pada cara sampah dipilah dan emisi pembakarannya dikendalikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan dua hingga tiga PLTSa segera dimulai, sebagaimana disampaikan di Jakarta Pusat pada 3 November 2026. Skala rencana itu mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi kota: Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari, sedangkan fasilitas yang direncanakan diperkirakan membutuhkan sekitar 7.000 ton per hari. Kapasitas tersebut berpotensi mengurangi tumpukan dan ketergantungan pada pembuangan akhir, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar: sampah jenis apa yang akan dibakar, dan bagaimana residu serta emisinya diawasi? Menambah kapasitas saja belum sama dengan menyelesaikan masalah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengandalkan fasilitas RDF Rorotan dan pemilahan melalui TPS 3R. Pramono menyebut sekitar 4.000 ton sampah per hari masih masuk ke TPST Bantargebang, lebih sedikit dibanding ketika seluruh sampah dibawa ke sana. Ia berharap neraca sampah Jakarta setidaknya seimbang, atau bahkan negatif, pada 2028–2029. Sasaran itu layak dikejar, tetapi keberhasilannya seharusnya diukur dari pengurangan sampah yang dihasilkan dan dibuang, bukan semata-mata tonase yang masuk ke mesin.

Emisi dan dioksin tidak boleh menjadi catatan kaki
Kapasitas pembakaran yang besar membawa konsekuensi yang tak bisa dipisahkan dari proyek. WALHI dan Aliansi Zero Waste Indonesia, dalam kajian bersama Global Alliance for Incinerator Alternatives, memperingatkan risiko emisi gas rumah kaca dan dioksin dari pembakaran sampah. Mengacu pada perhitungan Zero Waste Europe yang dikutip dalam kajian itu, pembakaran satu ton sampah menghasilkan sekitar 1,7 ton karbon dioksida. Angka tersebut membuat klaim bahwa PLTSa sekaligus menjadi solusi energi dan sampah perlu diuji dengan perhitungan emisi yang terbuka, bukan diterima begitu saja.
Risiko lain datang dari pembakaran plastik: proses tersebut dapat menghasilkan dioksin, senyawa kimia beracun yang dapat masuk ke rantai makanan. WHO memperingatkan paparan jangka panjang berpotensi memicu kanker serta merusak sistem kekebalan dan reproduksi. Itu bukan alasan untuk menyimpulkan setiap fasilitas pasti menyebabkan dampak yang sama, tetapi cukup untuk menuntut standar pengendalian, pemantauan emisi, keterbukaan data, dan pengawasan independen sejak tahap perencanaan. Warga yang tinggal di sekitar fasilitas tidak semestinya diminta menerima risiko tanpa informasi dan perlindungan yang dapat diverifikasi.

Kurangi sampah dari sumber, bukan hanya bakar sisanya
Alternatif yang lebih masuk akal adalah mendahulukan pengurangan dan pemilahan sampah di rumah, pasar, kantor, serta kawasan usaha. WALHI dan organisasi lingkungan mendorong pengelolaan langsung dari sumber melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan. Kajian yang mereka rujuk menyebut lebih dari 60 persen sampah perkotaan dapat dikelola lewat pengomposan dan daur ulang. Karena itu, daur ulang sampah dan pengolahan organik seharusnya menjadi bagian utama kebijakan, bukan sekadar pelengkap bagi proyek pembakaran.
Pemilahan yang konsisten juga dapat mengurangi bahan yang tidak layak dibakar dan membantu menjaga nilai material agar tetap digunakan. Pemprov DKI menyatakan tengah menggalakkan TPS 3R dan mengoperasikan RDF Rorotan bersama rencana PLTSa. Kombinasi itu hanya akan masuk akal bila pencegahan, penggunaan ulang, pengomposan, dan daur ulang mendapat prioritas nyata, sementara kebutuhan fasilitas pembakaran ditentukan berdasarkan sisa sampah yang benar-benar tidak dapat dikelola dengan cara lain. Kapasitas 7.000 ton per hari bukan alasan untuk terus memasok mesin dengan sampah yang semestinya bisa dicegah atau dipulihkan.

Ukuran keberhasilan harus lebih luas dari kapasitas
Rencana PLTSa Jakarta menawarkan kemungkinan mengurangi beban pembuangan, tetapi angka kapasitas tidak cukup untuk membuktikan proyek itu aman atau efektif. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana komposisi sampah akan ditentukan, bagaimana emisi dioksin dan CO2 dipantau, serta bagaimana warga dapat mengakses hasil pengawasan. Pada saat yang sama, target neraca sampah 2028–2029 harus disertai ukuran yang menunjukkan pengurangan dari sumber dan peningkatan pengomposan serta daur ulang, bukan hanya perpindahan sampah dari satu fasilitas ke fasilitas lain.
Jakarta membutuhkan penanganan sampah yang cepat, tetapi kecepatan bukan alasan untuk mengabaikan risiko jangka panjang. Dua hingga tiga PLTSa dapat dipertimbangkan hanya sebagai bagian terbatas dari sistem yang lebih luas, dengan perlindungan lingkungan yang transparan dan pemilahan di hulu sebagai prioritas. Kesimpulannya, kota seharusnya lebih dulu mengurangi sampah yang perlu dibakar; energi dari sampah tidak boleh dibeli dengan mengorbankan kesehatan warga dan kualitas lingkungan.






