Tren berbeda, kebutuhan tetap mendesak
Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan membutuhkan pemantauan serta penanganan berkelanjutan sejak masa kehamilan hingga usia dini. Perkembangan terbaru memperlihatkan arah yang berbeda di tiga daerah: angka stunting turun di Sumbawa Barat dan Lombok Barat, tetapi naik di Bangka Tengah. Perbedaan ini bukan sekadar soal peringkat angka; ia menegaskan bahwa kebijakan seragam tidak cukup untuk menjawab masalah yang kondisi dan sasarannya berbeda.
Di Sumbawa Barat, prevalensi turun menjadi 6,77 persen pada Triwulan III 2026, sementara Lombok Barat mencatat 8,93 persen pada September. Sebaliknya, Bangka Tengah melaporkan kenaikan 3,73 persen pada Semester I 2026 dan berharap tren itu berbalik pada Semester II. Perbandingan angka stunting daerah ini perlu dibaca dengan memperhatikan periode dan data masing-masing, bukan sebagai perlombaan antardaerah. Ukuran keberhasilan yang lebih berarti adalah apakah anak yang membutuhkan bantuan mendapat layanan tepat waktu dan sesuai kebutuhannya.
Sumbawa Barat dan Lombok Barat: kemajuan harus dijaga
Penurunan stunting Sumbawa Barat dari 7,3 persen pada Desember 2025 menjadi 6,77 persen pada Triwulan III 2026 patut dicatat, tetapi belum menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Dari 9.970 balita yang diukur, 675 masih masuk kategori stunting dan menjadi sasaran utama intervensi hingga akhir tahun. Prioritas praktisnya adalah memastikan keluarga sasaran benar-benar terhubung dengan layanan: penimbangan rutin, pengukuran antropometri, imunisasi, serta makanan tambahan berbasis pangan lokal. Pendampingan ibu hamil, edukasi ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI juga harus berlanjut, bukan berhenti setelah angka agregat membaik.
Stunting Lombok Barat turun dari 9,37 persen pada 2025 menjadi 8,93 persen pada September 2026 menurut pencatatan e-PPGM. Pemerintah menggabungkan pemenuhan gizi melalui INSTING SUPER dengan pemantauan data melalui SEHATI. Evaluasi tiga bulan pada penerima intervensi mencatat kenaikan rata-rata berat badan 912 gram dan tinggi badan sekitar 2,7 sentimeter, melampaui standar periode tersebut. Namun, hasil rata-rata tidak membuktikan bahwa setiap anak telah tertangani. Ketepatan sasaran, pemantauan berkala, dan data yang sesuai keadaan lapangan harus menentukan apakah program benar-benar memberi manfaat.

Bangka Tengah perlu menguji harapan dengan hasil
Kenaikan 3,73 persen pada Semester I 2026 membuat Bangka Tengah menghadapi tantangan yang berbeda. Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah, Wiwik Susanti, menyampaikan harapan bahwa tren akan berbalik pada Semester II, dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke Posyandu sebagai salah satu alasannya. Namun, kenaikan kunjungan belum sama dengan penurunan stunting: layanan itu harus disertai pengukuran tumbuh kembang, intervensi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko. Data resmi Semester II baru akan diketahui pada Januari 2027.
Di sinilah evaluasi perlu lebih tegas daripada optimistis. Posyandu yang ramai hanya memberi peluang untuk menjangkau anak dan keluarga; hasilnya bergantung pada mutu tindak lanjut, keteraturan pemantauan, dan bantuan yang sesuai kondisi tiap anak. Pemerintah daerah sebaiknya memakai waktu menuju pengumuman data untuk memastikan keluarga berisiko tidak luput dari layanan dan setiap kunjungan menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Bila tidak, harapan penurunan hanya bertumpu pada aktivitas, bukan bukti perubahan.
Intervensi setempat lebih penting daripada angka semata
Tiga perkembangan ini menunjukkan bahwa capaian yang menurun tetap menyisakan pekerjaan, sementara kenaikan menuntut respons yang lebih terarah. Sumbawa Barat perlu menuntaskan pendampingan bagi 675 balita yang masih tercatat stunting; Lombok Barat perlu memastikan strategi gizi dan SEHATI menjangkau sasaran dengan data akurat; Bangka Tengah harus membuktikan bahwa meningkatnya kunjungan Posyandu berujung pada tindak lanjut yang efektif.
Kesimpulannya, angka stunting daerah berguna sebagai penanda, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Pemerintah dan petugas layanan perlu menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan keluarga, menjaga pemantauan rutin, serta mengevaluasi hasil pada anak, bukan hanya jumlah kegiatan. Penurunan di dua daerah memberi arah yang menjanjikan, tetapi keberhasilan yang tahan lama baru tercapai ketika setiap balita berisiko memperoleh penanganan yang tepat dan berkelanjutan.






