Stunting Bukan Sekadar Masalah Gizi, Tapi Tata Kelola Kesehatan
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan masalah kesehatan sejak awal kehidupan, yang tidak hanya memengaruhi tinggi badan, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas ekonomi, bahkan kualitas generasi masa depan sebuah daerah. Menurunkan stunting karena itu bukan sekadar bagi-bagi makanan tambahan, melainkan soal bagaimana pemerintah daerah menggabungkan program cegah stunting, dapur gizi komunitas, dana kesehatan balita, dan sistem layanan yang terukur. Tiga inisiatif pemerintah lokal di Bangkalan, Denpasar, dan Sukabumi menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada desain kebijakan yang berani, kolaboratif, dan berkelanjutan, bukan pada kampanye sesaat yang menghilang begitu anggaran habis. Pertanyaannya: apakah daerah lain siap mengikuti pola ini, atau masih nyaman dengan pendekatan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan?
Bangkalan: Program KCS Menjadikan Kader Posyandu Garda Depan
Kabupaten Bangkalan memilih jalur yang relatif tidak populer: memperkuat akar layanan kesehatan melalui Komunitas Cegah Stunting (KCS) dan peningkatan kapasitas kader posyandu untuk menekan prevalensi stunting yang masih 17,6 persen, turun dari 26,2 persen pada 2022, namun masih di atas rata-rata nasional 19,8 persen. Alih-alih hanya menargetkan angka, Pemkab membangun sistem yang fokus pada pengukuran antropometri, edukasi gizi seimbang, dan pemahaman sistem rujukan. Ini adalah pilihan yang tepat, karena tanpa kader yang terlatih, program cegah stunting akan berhenti di spanduk dan seminar. Target ambisius menurunkan prevalensi menjadi 14,84 persen pada akhir 2026 hanyalah angka di atas kertas jika tidak disertai ekosistem pencegahan di tingkat desa. Namun ketika kader menjadi lebih terampil, keluarga memiliki akses ke edukasi dan deteksi dini yang lebih baik, dan itu langsung mengubah praktik makan serta pola pengasuhan di rumah.
Denpasar: Dapur Abhipraya Menggeser Stigma Menjadi Gerakan Gizi Komunitas
Denpasar mengambil jalur berbeda yang tak kalah strategis: membangun dapur gizi komunitas lewat Dapur Abhipraya sebagai bagian dari gerakan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Fokusnya jelas, yaitu pemenuhan gizi berkelanjutan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, periode emas yang sering luput dalam kebijakan yang terlalu administratif. Dapur Abhipraya tidak hanya memasak makanan bergizi, tetapi menjadi ruang edukasi dan solidaritas: keluarga dengan balita berisiko stunting didampingi, diajari mengolah bahan pangan lokal, dan diberi contoh menu yang realistis untuk dapur rumahan. Skema orang tua asuh dari dunia usaha yang memberi bantuan uang untuk nutrisi balita selama 6 bulan mengubah konsep bantuan dari sekali bagi menjadi pendampingan jangka menengah. "Melalui pola orang tua asuh ini diharapkan pemenuhan kebutuhan nutrisi balita dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan," tegas I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Ditambah dukungan pengetahuan dari Poltekkes, Denpasar menjadikan dapur gizi komunitas sebagai simpul kolaborasi, bukan proyek seremonial.
Sukabumi: Mengarahkan Dana Tembakau untuk Kesehatan Balita
Di Sukabumi, pelajaran penting justru datang dari cara memaknai dana kesehatan balita. Dinas Kesehatan memastikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026 digunakan untuk pelayanan kesehatan, dengan salah satu fokus besar pada penanggulangan stunting. Dengan sekitar 1.500 balita sudah mengalami stunting, penggunaan DBHCHT untuk pemberian asupan gizi yang lebih baik adalah langkah berani sekaligus politis, karena mengalihkan hasil cukai produk berisiko kesehatan menjadi investasi kesehatan anak. Penanganan direncanakan melalui program spesifik dan sensitif, serta disertai evaluasi setelah intervensi dilakukan. Pentingnya, stunting tidak dilihat terpisah dari ibu hamil dengan status Kurang Energi Kronis (KEK), sehingga rantai masalah gizi ditangani dari masa kehamilan, bukan hanya setelah anak dilahirkan. Ini seharusnya menjadi standar baru: dana khusus, sasaran jelas, dan siklus evaluasi yang memaksa program benar-benar bekerja.
Mengintegrasikan Nutrisi, Monitoring, dan Anggaran: Jalan yang Harus Diikuti Daerah Lain
Benang merah dari tiga inisiatif pemerintah lokal ini jelas: stunting hanya bisa diturunkan jika program nutrisi, monitoring kesehatan, dan alokasi dana khusus berjalan sebagai satu paket. Di Bangkalan, penguatan kader dan sistem rujukan membuat deteksi dini dan edukasi gizi menjadi rutinitas, bukan kegiatan proyek. Di Denpasar, dapur gizi komunitas dan skema orang tua asuh memastikan pemenuhan nutrisi balita berlangsung secara terarah dan berkelanjutan, dengan pendidikan bagi orang tua setiap bulan. Di Sukabumi, DBHCHT diarahkan sebagai dana kesehatan balita yang menyasar 1.500 anak stunting dan ibu hamil KEK, dengan janji evaluasi setelah intervensi. Jika daerah lain masih memisah-misahkan program cegah stunting sebagai proyek gizi, kampanye kesehatan, dan pos anggaran yang tidak saling bicara, mereka akan tertinggal. Kesimpulannya tegas: tanpa pendekatan terintegrasi dan berani mengalokasikan dana secara spesifik, target penurunan stunting hanya akan menjadi slogan, bukan kenyataan di tubuh anak-anak.
