Pengarusutamaan Gender Daerah: Dari Komitmen ke Instrumen Konkret
Pengarusutamaan gender daerah adalah strategi kebijakan yang memastikan seluruh proses pembangunan—mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program—secara sadar mengakui, mengukur, dan menjawab kebutuhan berbeda laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam manfaat pembangunan. Di Papua Selatan, gagasan ini tidak berhenti sebagai jargon, tetapi diterjemahkan menjadi langkah teknis melalui revisi panduan forum tematik kelompok rentan (Fortem/Fortembang) yang dibuka dalam sebuah pertemuan di Merauke pada 29 Juli 2026. Pemerintah provinsi, melalui Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dibentuk dengan SK Gubernur Nomor 400.2/125 Tahun 2025, mengirim pesan politik yang jelas: inklusi sosial regional bukan aksesori, melainkan fondasi kesejahteraan. Ketika Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menegaskan bahwa pembangunan “harus inklusif, tak boleh tertinggal”, itu adalah pernyataan arah pembangunan, bukan sekadar kalimat seremonial.
Fortem sebagai Ruang Suara Kelompok Rentan Pembangunan
Revisi panduan forum tematik Papua Selatan patut dibaca sebagai upaya merombak cara pemerintah mendengar dan merespons kelompok rentan pembangunan. Fortem dirancang bukan sebagai forum simbolik, tetapi sebagai wadah sistematis untuk mengumpulkan suara perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Di sinilah pengarusutamaan gender daerah diuji: apakah suara tersebut berhenti di notulen rapat, atau benar-benar mengubah prioritas anggaran dan program. Pemerintah menegaskan bahwa Fortembang harus menghasilkan rekomendasi konkret yang masuk ke perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dari tingkat provinsi sampai kampung. Pernyataan bahwa “PUG adalah strategi kita untuk memastikan pembangunan responsif gender” menjadi kutipan penting karena mengikat forum ini langsung ke mekanisme kebijakan. Namun tantangan utamanya adalah memastikan panduan yang direvisi cukup sederhana dan operasional sehingga Organisasi Perangkat Daerah kabupaten dapat menggunakannya tanpa terjebak bahasa teknis yang bertele-tele.
Koordinasi Empat Kabupaten: Menguji Seriusnya Inklusi Sosial Regional
Pengarusutamaan gender di Papua Selatan tidak bisa berhenti di level provinsi; ia harus menembus empat kabupaten: Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Di sini, provinsi mengambil posisi sebagai koordinator, bukan pelaksana tunggal. Asisten I Setda menegaskan bahwa penggerak utama adalah provinsi, sementara pengelolaan sampai kampung dan distrik menjadi tugas kabupaten. Pendekatan ini masuk akal secara tata kelola, tetapi berisiko melahirkan kesenjangan jika koordinasi lemah atau komitmen kabupaten tidak seragam. Regulasi disebut sebagai kunci: peraturan daerah pengarusutamaan gender harus dibuat agar kesetaraan gender bisa digerakkan secara sistematis di empat kabupaten. Yang menarik, pemerintah tidak membatasi isu ini pada dinas sosial; dinas lain didorong ikut mengambil bagian. Ini menunjukkan kesadaran bahwa inklusi sosial regional adalah urusan lintas sektor—dari pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan—dan hanya akan efektif jika seluruh OPD menganggap PUG sebagai mandat, bukan beban administratif.
Dari Retorika Kesetaraan ke Perlindungan Nyata bagi Perempuan dan Anak
Salah satu titik paling politis dalam kebijakan pengarusutamaan gender daerah Papua Selatan adalah penekanan pada peran perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah menyatakan bahwa perempuan harus membekali diri, menginformasikan hak-haknya, dan bergerak setara dengan laki-laki—bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai subjek penuh dengan hak dan kewajiban yang sama. Di atas kertas, ini sejalan dengan gagasan pembangunan responsif gender. Namun tanpa regulasi yang jelas, perlindungan perempuan dan anak berpotensi berhenti pada kampanye moral. Pemerintah sendiri mengakui bahwa semua kegiatan harus didasarkan pada regulasi, karena ketiadaan payung hukum bisa menimbulkan masalah ketika ada laporan pelanggaran. Di sinilah Fortem dan PUG harus berfungsi sebagai jembatan: rekomendasi forum tematik perlu diterjemahkan menjadi aturan dan program yang melindungi perempuan dan anak, bukan sekadar memperbanyak pelatihan. Jika tidak, pengarusutamaan gender akan tampak progresif di dokumen, tetapi lemah di lapangan.
Kesimpulan: Mengawal Fortem agar Menjadi Motor Perubahan, Bukan Seremonial Baru
Papua Selatan sedang membangun arsitektur pengarusutamaan gender daerah yang cukup ambisius: ada Pokja PUG, revisi panduan forum tematik Papua Selatan, dan komitmen koordinasi empat kabupaten. Semua ini berpotensi menjadikan Fortem sebagai motor inklusi sosial regional yang nyata, terutama bagi kelompok rentan pembangunan. Namun keberhasilan tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak rapat atau tifa yang ditabuh, melainkan oleh seberapa jauh rekomendasi Fortembang benar-benar dianggarkan dan dilaksanakan, seperti harapan yang disampaikan pemerintah. Di titik ini, publik dan kelompok rentan perlu memposisikan diri bukan hanya sebagai peserta forum, tetapi sebagai pengawal kebijakan: menagih regulasi, memantau anggaran, dan mengevaluasi program. Jika Papua Selatan konsisten, pengarusutamaan gender bisa bergeser dari slogan menjadi praktik keseharian pemerintahan. Jika tidak, Fortem berisiko menjadi seremonial baru yang menambah dokumen, tetapi tidak mengubah nasib mereka yang paling membutuhkan.
