Penyelarasan harus menghasilkan proyek yang tepat sasaran
Penyelarasan pembangunan daerah adalah proses mencocokkan prioritas, kewenangan, dan lokasi program antarpemerintahan agar anggaran dan pelaksanaan menjawab kebutuhan warga secara terpadu. Pada Selasa, 17 November 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menerima Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan Medan pada 2027. Bobby menyambut baik langkah Pemko Medan tersebut karena Medan berperan besar dalam perekonomian provinsi dan memiliki kebutuhan khas sebagai kota metropolitan. Namun, rapat dan daftar usulan saja belum menjamin hasil. Nilai sinkronisasi Pemko Medan Sumut akan terlihat dari program yang benar-benar saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sampai ke kawasan yang selama ini tertinggal. Karena itu, penyelarasan dengan pemerintah provinsi dan pusat perlu menjadi alat untuk menetapkan tanggung jawab serta sasaran yang jelas, bukan sekadar agenda koordinasi.

Ekonomi perlu ditopang stabilitas pangan dan pemerataan
Arah ekonomi Kota Medan pada 2027 cukup ambisius: Rico menyebut target kontribusi terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar 28,77 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,7 hingga 6,1 persen. Sebagai pembanding, pertumbuhan Medan pada 2025 tercatat 5,1 persen; Bobby menyebut angka provinsi 4,9 persen. Target itu masuk akal jika pertumbuhan juga terasa dalam harga kebutuhan pokok dan peluang ekonomi yang tersebar, bukan hanya aktivitas di pusat kota. Keterbatasan lahan pertanian membuat Medan bergantung pada pasokan dari daerah sekitar. Kerja sama dengan daerah penghasil karena itu bukan urusan administratif: kelancaran rantai pasok dapat membantu menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga bagi warga. Bobby juga meminta perhatian pada indikator makro ekonomi dan mendorong pengembangan Medan Utara sebagai gerbang logistik laut, pusat industri, serta kawasan permukiman. Tanpa pemerataan, kenaikan angka pertumbuhan berisiko menutupi kesenjangan antarkawasan.
Infrastruktur Medan harus menjawab banjir dan mobilitas
Fokus pembangunan Medan 2027 pada ekonomi dan infrastruktur menjadi lebih meyakinkan ketika diterjemahkan menjadi pekerjaan yang langsung dirasakan warga. Usulan Rico mencakup penanganan banjir terpadu dari hulu hingga hilir, dengan kolam retensi di Tembung, Selayang, dan Johor, normalisasi drainase di Sei Kera Hilir, Sei Bedera, dan Sungai Belawan, serta revitalisasi bendung kanal banjir. Rangkaian ini menunjukkan bahwa banjir tak cukup ditangani dengan pekerjaan parsial di satu titik; koordinasi lintas wilayah dan kewenangan diperlukan agar aliran air tidak sekadar berpindah masalah. Agenda lain adalah integrasi transportasi massal melalui penyatuan skema Buy The Service bus listrik Medan. Jika disusun selaras dengan kebijakan provinsi, proyek tersebut dapat menghubungkan layanan dengan lebih baik. Ukuran keberhasilan infrastruktur Medan bukan panjang daftar proyek, melainkan genangan yang berkurang dan perjalanan warga yang lebih mudah.
Ukur hasil, bukan hanya kesepakatan
Medan juga didorong menuju konsep kota metropolitan berbasis digital dan Internet of Things. Namun, teknologi hanya berguna bila membantu pemerintah membaca kebutuhan layanan, mengelola mobilitas, atau merespons masalah kota dengan lebih cepat; ia bukan pengganti pemeliharaan infrastruktur dasar. Pemerintah kota dan provinsi perlu menyepakati pembagian kewenangan, lokasi, tahapan, dan ukuran hasil untuk setiap program, lalu menjelaskan kemajuannya kepada warga. Itu penting terutama bagi proyek banjir dan transportasi, yang manfaatnya bergantung pada kesinambungan pelaksanaan. Penyelarasan program Pemko Medan dengan kebijakan provinsi memang dapat membuat pembangunan lebih tepat sasaran, tetapi komitmen tersebut harus diuji lewat hasil nyata. Kesimpulannya, agenda 2027 patut dinilai bukan dari banyaknya target atau rapat koordinasi, melainkan dari pertumbuhan yang lebih inklusif, pasokan pangan yang lebih stabil, banjir yang tertangani, dan konektivitas yang membaik.






