Keselarasan kebijakan sebagai syarat pembangunan tepat sasaran
Penyelarasan pembangunan Medan 2027 adalah upaya Pemko Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatukan prioritas, pembagian kewenangan, serta lokasi program agar hasil pembangunan menjawab kebutuhan warga secara lebih tepat. Pada Selasa, 17 November 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menerima Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk membahas sinkronisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut. Sambutan gubernur patut dibaca sebagai pengakuan bahwa program kota metropolitan tak bisa dirancang terpisah dari kebijakan provinsi. Namun, koordinasi baru bernilai jika berujung pada pembagian tugas yang jelas dan proyek yang benar-benar terlaksana. Rico menegaskan pentingnya menyelaraskan program kota dengan kebijakan provinsi dan pusat agar pembangunan berjalan sinergis serta tepat sasaran. Artinya, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya usulan, melainkan dari manfaat yang terasa bagi warga.
Pertumbuhan ekonomi harus menjangkau lebih banyak kawasan
Ekonomi menjadi fokus karena kinerja Medan punya pengaruh besar terhadap ekonomi Sumatera Utara. Bobby menyebut pertumbuhan ekonomi Medan pada 2025 sebesar 5,1 persen, sementara angka provinsi tercatat 4,9 persen; ia menilai pertumbuhan kota yang meningkat dapat ikut memperkuat ekonomi provinsi. Rico memasang target kontribusi produk domestik regional bruto Medan sebesar 28,77 persen pada 2027, dengan pertumbuhan ekonomi 5,7 hingga 6,1 persen. Sasaran itu ambisius, tetapi pertumbuhan tak boleh hanya terkumpul di pusat kota. Karena itu, perhatian pada Medan Utara masuk akal: kawasan ini berfungsi sebagai gerbang logistik laut, pusat industri, dan tempat tinggal padat penduduk. Pengembangan kawasan tersebut seharusnya menjadi bagian dari strategi pemerataan, bukan sekadar janji untuk memperluas aktivitas ekonomi.

Infrastruktur Medan: manfaat harus terlihat dalam keseharian
Bagi warga, ukuran paling nyata dari agenda pembangunan adalah apakah jalanan dan permukiman lebih aman dari banjir, perjalanan lebih mudah, dan harga kebutuhan pokok lebih stabil. Usulan infrastruktur Medan mencakup penanganan banjir terpadu dari hulu ke hilir, dengan kolam retensi di Tembung, Selayang, dan Johor, normalisasi drainase di Sei Kera Hilir, Sei Bedera, dan Sungai Belawan, serta revitalisasi bendung kanal banjir. Daftar itu menunjukkan arah yang relevan, tetapi keberhasilan akan bergantung pada keterpaduan pengerjaan dan pemeliharaan, bukan hanya pembangunan fisik. Rico juga mengusulkan integrasi skema Buy The Service untuk bus listrik serta program pengurangan sampah. Jika dijalankan selaras, kedua agenda itu dapat membuat layanan perkotaan lebih terhubung dan lingkungan lebih terkelola.
Ketahanan pangan dan tindak lanjut menentukan hasil
Medan memiliki keterbatasan lahan pertanian, sehingga pasokan pangan bergantung pada kelancaran distribusi dari daerah sekitar. Ketergantungan ini membuat pengendalian inflasi dan kerja sama dengan daerah penghasil bukan agenda tambahan: keduanya menyentuh langsung kemampuan warga memperoleh bahan pokok dengan harga stabil. Bobby mendorong kerja sama antardaerah untuk membangun rantai pasok yang efisien dan menjaga kestabilan harga. Ke depan, Pemko Medan dan Pemprov Sumut perlu menerjemahkan kesepakatan menjadi jadwal, penanggung jawab, serta pemantauan program yang terbuka. Usulan promosi bersama kegiatan budaya, wisata olahraga, dan wisata sejarah, disertai pengembangan Medan Utara, juga perlu ditautkan dengan tujuan ekonomi yang terukur. Kesimpulannya, penyelarasan adalah awal yang penting, tetapi manfaat pembangunan baru akan terbukti ketika proyek terlaksana, kawasan berkembang lebih merata, dan kebutuhan warga tertangani.






