Tiga masalah yang berawal dari lapangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan pemerintah yang menyalurkan makanan bergizi melalui dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk penerima manfaat, sehingga pengawasan dan tata kelola menentukan mutu pelaksanaannya. Setelah 100 hari memimpin Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengidentifikasi tiga masalah program MBG: pengawasan yang minim, praktik korupsi, dan tata kelola yang belum rapi. Ketiganya saling terkait: ketika pengawasan terbatas dan aturan kerja belum kokoh, penyimpangan lebih mudah lolos, sementara mutu layanan berisiko berbeda-beda. Ini bukan sekadar masalah administrasi. Bagi penerima manfaat, lemahnya kontrol dapat berujung pada layanan yang tidak konsisten; bagi negara, setiap celah menggerus kepercayaan terhadap program yang luas jangkauannya. Tantangan BGN, karena itu, bukan hanya memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur bekerja sesuai standar.
Skala pengawasan membuat pekerjaan itu berat. Sudaryono menyebut sekitar 700 personel BGN harus mengendalikan kira-kira 27.000 dapur dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim. Ketimpangan antara jumlah pengawas dan unit layanan memberi gambaran mengapa masalah di tingkat dapur sulit dicegah hanya dengan instruksi dari pusat. Pengawasan yang lemah, menurutnya, membuka celah penyimpangan sampai ke dapur, dan sejumlah oknum disebut tengah menghadapi proses hukum. Angka tersebut bukan alasan untuk memaklumi pelanggaran; justru ia menegaskan perlunya sistem kontrol yang sanggup mengikuti skala program. Tanpa itu, penertiban akan terus tertinggal dari persoalan.
Tata kelola rapuh, dampaknya terasa pada layanan
Masalah kedua di lapangan ialah tata kelola yang belum mapan. Sudaryono menyoroti standar dan kualitas dapur, kompetensi sumber daya manusia, kualitas belanja, serta layanan yang diberikan. Ia juga menceritakan laporan pemasok gas di sebuah SPPG di Riau yang mengaku kehilangan kesempatan memasok setelah menolak memberikan imbalan. Di fasilitas yang sama, ia menerima laporan mengenai pengelolaan dapur yang janggal. Kasus yang disampaikan itu menunjukkan risiko ketika keputusan pengadaan dan pengelolaan fasilitas tidak transparan: mitra dapat dirugikan, sementara kualitas layanan sulit dijamin. Namun, satu laporan tidak cukup untuk menyimpulkan praktik serupa terjadi di semua dapur. Yang jelas, BGN membutuhkan saluran pengaduan yang dipercaya dan pemeriksaan yang konsisten agar dugaan pelanggaran tidak bergantung pada laporan dari luar.
Persoalan pengawasan juga bertaut dengan budaya pelaporan. Sudaryono mengkritik kecenderungan pihak internal menutupi kelemahan, padahal aparatur yang bekerja di dapur semestinya ikut menjaga kepentingan publik. Ia turut menyoroti koordinasi yang lemah dengan pemerintah daerah: kepala daerah, menurutnya, sering baru mengetahui masalah ketika terjadi keracunan, bukan sejak awal penentuan lokasi dan sekolah penerima. Akibatnya, respons dapat berubah menjadi pemadaman krisis, bukan pencegahan. Bagi keluarga penerima manfaat dan sekolah, koordinasi sejak perencanaan penting karena mutu layanan tidak berhenti pada makanan yang sampai; kesiapan dapur, komunikasi, dan penanganan masalah juga menentukan keamanan serta kelancaran program.
Demonstrasi kantor BGN mencerminkan tekanan beragam
Tekanan terhadap BGN tidak hanya datang dari dapur, tetapi juga terlihat di depan kantornya. Dalam pemaparan capaian 100 hari kerja, Sudaryono menggambarkan demonstrasi kantor BGN yang datang hampir setiap hari kerja, dengan kelompok dan tuntutan berbeda. Pada Senin, pengusul program MBG datang; Selasa, giliran mitra dapur; Rabu, mahasiswa; dan Kamis, kontraktor pembangunan dapur yang mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan mereka. Ragam demonstran itu memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan banyak kepentingan yang tidak otomatis sejalan. Keluhan kontraktor, misalnya, menyentuh hubungan kerja dan tata kelola anggaran, sedangkan tuntutan mitra dapur dapat berkaitan dengan pelaksanaan program. BGN perlu mendengar aspirasi tanpa menganggap semua demonstrasi sebagai gangguan.
Frekuensi aksi itu, menurut Sudaryono, berkaitan dengan langkah BGN menertibkan anggaran MBG. Ia menyatakan tidak terganggu dan mengakui demonstrasi sebagai hak warga untuk menyampaikan pendapat. Sikap terbuka ini penting, tetapi menerima kritik saja belum menyelesaikan persoalan. Deretan tuntutan menunjukkan tekanan publik tumbuh ketika hubungan dengan mitra, distribusi layanan, dan tata kelola anggaran belum menemukan penyelesaian yang terlihat. Sudaryono juga mencatat belum ada demonstrasi yang secara khusus menyatakan dukungan terhadap MBG. Itu bukan ukuran tunggal dukungan masyarakat, tetapi menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program harus menghasilkan kepercayaan, bukan sekadar menjelaskan kebijakan.
BGN harus membuktikan kapasitas, bukan sekadar merespons
Tiga persoalan yang diungkap setelah 100 hari memimpin BGN—pengawasan terbatas, dugaan korupsi, dan tata kelola lemah—bertemu dengan tekanan dari demonstrasi rutin serta koordinasi daerah yang belum kuat. Inilah inti tantangan BGN: menjalankan program dalam skala besar sambil menjaga mutu, mencegah penyimpangan, dan menanggapi kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Jika perhatian hanya tertuju pada meredakan aksi atau menangani kasus setelah muncul, akar masalah di tingkat dapur akan tetap ada. Sebaliknya, transparansi belanja, pengawasan yang sebanding dengan jangkauan layanan, pelaporan internal yang aman, dan pelibatan pemerintah daerah sejak perencanaan merupakan ukuran yang lebih berarti daripada sekadar jumlah dapur yang beroperasi. Sumber yang tersedia tidak menjelaskan langkah lanjutan atau jadwal penyelesaiannya; karena itu, penilaian harus bertumpu pada persoalan yang telah diakui.
MBG hanya dapat memperoleh kepercayaan jika manfaatnya disertai tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Demonstrasi bukan bukti bahwa seluruh program gagal, tetapi tuntutan yang berulang menandakan hubungan BGN dengan mitra dan publik perlu ditangani dengan serius. Kesimpulannya, pekerjaan paling mendesak bukan menepis kritik, melainkan menutup celah pengawasan, menindak dugaan penyimpangan secara konsisten, merapikan aturan, dan memperbaiki koordinasi. Tanpa pembenahan itu, masalah lapangan dan tekanan publik akan terus berjalan beriringan.
