Persetujuan awal belum menjadi kepastian bagi guru
Kenaikan gaji guru adalah penyesuaian pendapatan yang diusulkan untuk meningkatkan penghargaan terhadap pekerjaan pendidik, tetapi dampaknya baru terasa setelah besaran, penerima, dan waktu pelaksanaan ditetapkan. Sinyal positif datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di hadapan sekitar 1.000 pendidik dalam acara Wardah Inspiring Educators 2026 di Jakarta, Sabtu (26/9/2026). Saat membahas kesejahteraan tenaga pendidik, ia mengatakan Menteri Keuangan telah menyetujui usulan tersebut.
Kabar itu disambut sorakan oleh guru dan dosen yang hadir, disertai harapan agar pendapatan mereka segera meningkat. Respons tersebut memperlihatkan betapa besar arti kabar ini bagi para pendidik. Namun, persetujuan yang disebut Abdul Mu’ti belum menjawab pertanyaan praktis yang menentukan: berapa besar kenaikannya, siapa yang berhak menerima, dan kapan penyesuaian berlaku. Ketiga rincian itu belum dijelaskan. Karena itu, sinyal ini layak disambut sebagai perkembangan, bukan dianggap sebagai perubahan penghasilan yang sudah pasti.

Kesejahteraan tak cukup diukur dari gaji
Kenaikan gaji guru penting, tetapi kesejahteraan guru tidak selesai dengan satu kebijakan pendapatan. Kemendikdasmen juga merancang program peningkatan kesejahteraan yang ditujukan bagi guru ASN—termasuk PNS dan PPPK—serta guru honorer. Penyebutan kelompok-kelompok ini memberi alasan untuk berharap kebijakan tidak hanya membahas satu kategori pendidik. Meski demikian, sumber yang tersedia belum merinci bentuk program maupun cara manfaatnya akan menjangkau masing-masing kelompok.
Pemerintah menyatakan ingin meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Rancangan program kompetensi mencakup pendekatan mengajar, pemanfaatan teknologi, dan kesejahteraan psikologis guru. Arah ini masuk akal: tuntutan pada pendidik terus berkembang, dan peningkatan kemampuan akan lebih bermakna bila guru juga memiliki dukungan yang memadai. Namun, tanpa rincian pelaksanaan yang jelas, komitmen tersebut masih berupa sasaran, belum ukuran yang dapat dipakai guru untuk menilai manfaatnya.
Kompetensi dan kepastian perlu berjalan beriringan
Kemendikdasmen menempatkan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari upaya memperbaiki pembelajaran. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengatakan pelatihan seharusnya memberi manfaat nyata di kelas, bukan berhenti pada kegiatan formal. Penekanan itu penting, sebab peningkatan keterampilan guru baru bernilai bagi murid jika dapat diterapkan dalam proses belajar. Pada saat yang sama, pelatihan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan pendapatan dan kondisi kerja yang layak.
Penghargaan yang diterima Nunuk dalam Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 juga dikaitkan dengan upaya pembenahan tata kelola guru, termasuk pengangkatan guru ASN PPPK, transformasi Pendidikan Profesi Guru, dan penguatan perlindungan hukum. Upaya-upaya itu menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kepastian karier merupakan persoalan yang lebih luas daripada gaji. Pemerintah perlu dinilai dari dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan guru dan mutu pembelajaran, bukan hanya dari daftar program atau pernyataan komitmen.
Harapan perlu diikuti rincian yang terbuka
Pernyataan Abdul Mu’ti memberikan alasan untuk optimistis, tetapi belum cukup untuk memastikan siapa yang akan mengalami perubahan pendapatan atau kapan. Guru ASN dan guru honorer sama-sama perlu memperoleh kejelasan tentang cakupan program kesejahteraan, sementara peningkatan kompetensi perlu dirancang agar benar-benar mendukung pekerjaan di kelas. Tanpa informasi tentang besaran, penerima, dan jadwal kenaikan, publik belum dapat mengukur seberapa jauh persetujuan yang disebut itu akan menjawab kebutuhan pendidik.
Kesimpulannya, sinyal kenaikan gaji guru patut dipandang sebagai langkah awal yang menjanjikan, bukan hasil akhir. Komitmen pada kesejahteraan dan kompetensi akan lebih meyakinkan jika diterjemahkan ke kebijakan yang jelas serta berdampak bagi beragam kelompok guru. Sampai rincian diumumkan, harapan para pendidik tetap wajar—dan pemerintah perlu memastikan bahwa komitmen tersebut berujung pada perbaikan yang dapat mereka rasakan.






