Transfer Pricing SDA: Celah Senyap yang Menguras Harta Karun
Transfer pricing sumber daya alam adalah praktik penetapan harga dalam transaksi lintas batas antara pihak-pihak yang berafiliasi secara tidak wajar, sehingga nilai ekspor yang tercatat menjadi lebih rendah dari nilai sesungguhnya dan membuat penerimaan negara menyusut lewat kebocoran pajak, devisa, dan royalti yang seharusnya dapat dinikmati publik. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dibentuk untuk menutup celah kebocoran kekayaan negara dari skema ekspor SDA yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Latar belakangnya terang: tudingan lama tentang under-invoicing dan transfer pricing yang menjadikan laporan ekspor ibarat kaca buram—angka ada, tetapi bayangan nilai riil disembunyikan. Ketika DSI mengklaim menemukan potensi selisih nilai sekitar US$5 miliar dalam ekspor komoditas strategis, masalah yang sebelumnya dianggap abstrak tiba-tiba punya angka yang sulit diabaikan.
DSI dan Digitalisasi Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
DSI lahir dari pidato Presiden Prabowo Subianto sebagai entitas di bawah BPI Danantara dengan mandat memperkuat tata kelola ekspor batu bara, sawit (CPO), dan feronikel/ferroalloy. Managing Director Business 3 Danantara Asset Management, Febriany Eddy menegaskan, DSI dibentuk dengan kata kunci penguatan tata kelola untuk mengoptimalkan sumber daya negara sekaligus mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing. Dalam praktiknya, pemerintah mendefinisikan DSI sebagai sistem monitoring, bukan polisi dagang: sebuah platform digital yang mengandalkan delapan mesin analitik untuk merekonsiliasi harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, dan penerimaan, dari dokumen hingga alur fisik dan pembayaran end-to-end. DSI mengklaim sudah melacak sekitar 6.500 transaksi ekspor di puluhan pelabuhan dan provinsi, dengan potensi selisih nilai sekitar US$5 miliar dalam waktu dua setengah bulan.
Harta Karun Rp15.000 Triliun dan Risiko Tergerus Skema Harga
Di balik fokus pada tiga komoditas utama, taruhannya jauh lebih besar: cadangan nikel dan kobalt yang nilainya diperkirakan setara Rp15.000 triliun—setara perkiraan kebutuhan APBN untuk lima tahun ke depan. Tim ahli dari Dewan Ekonomi Nasional mengingatkan bahwa kekayaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, tidak ugal-ugalan agar tak cepat habis, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hilirisasi nikel sudah melahirkan produk seperti nickel pig iron, baja, serta bahan baku baterai MHP dan MSP, dengan kapasitas smelter mencapai 1,8 juta ton. Namun tanpa perlindungan sumber daya alam yang sistematis, seluruh rantai nilai ini bisa kembali bocor lewat mekanisme penetapan harga yang tidak adil. Under-invoicing dan transfer pricing menjadikan ekspor bahan mentah sebagai jalur tercepat mengalirkan keuntungan ke luar, sementara nilai tambah dan pajak yang sah ditinggalkan di belakang.
Menutup Celah Regulasi: DSI Bukan Obat Tunggal
Riset Nagara Institute menunjukkan, dari 20 komoditas ekspor terbesar, 16 masih berupa bahan mentah—pola yang mengunci negara di posisi lemah dalam rantai nilai. Sebelum DSI, eksportir berhubungan langsung dengan pembeli asing tanpa mekanisme agregasi, membuat pengawasan harga, volume, dan pembayaran terserak di banyak titik. Kehadiran DSI membuka peluang integrasi pengawasan, tetapi peneliti mengingatkan: sukses akan sangat bergantung pada keberanian menjaga independensi di tengah tekanan pelaku bisnis komoditas kakap. Menurut Edi Sewandono, fungsi perdagangan tak perlu ditanggung penuh oleh DSI; pemerintah bisa menggunakan perusahaan perdagangan yang sudah ada, sementara DSI fokus memantau dan mengawasi transaksi untuk menjaga tujuan reformasi tanpa menempatkan negara pada risiko pendanaan dan perdagangan. Tanpa payung hukum kuat, transparansi laporan keuangan, dan perlindungan dari konflik kepentingan, DSI berisiko hanya menambah lapisan birokrasi, bukan menutup kebocoran struktural.
Kesimpulan: Dari Kebocoran ke Kedaulatan SDA
Pertanyaannya bukan lagi apakah kebocoran kekayaan negara itu ada, melainkan apakah negara siap menutupnya sampai ke akar. Gambaran timpang antara nilai batu bara yang melintasi sungai Mahakam dan bagian yang diterima daerah, serta selisih tipis antara PDRB Sumatera Selatan dan APBD-nya, menunjukkan betapa besar jurang antara narasi kekayaan dan realitas kas publik. DSI adalah langkah penting, tetapi hanya satu simpul dalam jaringan kebijakan yang harus meliputi penutupan celah regulasi, penguatan pengawasan ekspor komoditas, pemanfaatan konsultan independen dan teknologi yang sulit diintervensi, hingga transparansi penuh atas data SDA. Jika negara gagal mengawal DSI dengan integritas dan payung hukum, Rp15.000 triliun harta karun nikel dan kobalt bisa menjadi angka di atas kertas, sementara transfer pricing tetap menguras kedaulatan sumber daya alam pelan namun pasti.
