Tekanan fiskal menuntut lebih dari satu jawaban
Tekanan fiskal daerah adalah keadaan ketika pendapatan yang tersedia tidak cukup leluasa untuk membiayai belanja dan pembangunan tanpa mengancam kestabilan kas maupun layanan publik. Karena itu, menagih transfer pusat daerah, mencari pendanaan alternatif, dan mengendalikan penggunaan SiLPA bukan pilihan yang saling meniadakan, melainkan tiga langkah yang perlu dijalankan dengan disiplin.
Anggota Komisi XI DPR, Wahyu Sanjaya, pada 3 November 2026 mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan kekurangan pembayaran transfer ke daerah untuk membantu pemerintah daerah yang tertekan. Ia mengaitkan kesulitan itu dengan defisit anggaran, penerimaan pajak yang belum optimal, dan tekanan ekonomi global. Dorongan tersebut masuk akal: transfer yang belum dibayar bukan sekadar angka dalam administrasi, melainkan sumber daya yang dibutuhkan daerah untuk menjalankan programnya. Namun, ketergantungan pada pencairan pusat juga membuat daerah rentan ketika ruang fiskal nasional menyempit.
Wahyu menyebut subsidi energi mencapai sekitar Rp400 triliun dan setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dolar AS per barel menambah beban anggaran sekitar Rp6,8 triliun. Angka ini menjelaskan mengapa tuntutan pencairan perlu disertai rencana fiskal yang realistis: tekanan pada anggaran nasional dapat memengaruhi kepastian transfer.
KPBU membuka peluang, bukan jalan pintas
Di Tanggamus, Bupati Mohammad Saleh Asnawi menilai keterbatasan APBD menghambat pelaksanaan pembangunan strategis. Ia melihat investasi swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif untuk mempercepat proyek tanpa langsung membebani kas daerah. Ini respons yang patut diuji, bukan dirayakan sebelum rincian pembiayaannya jelas: kewajiban jangka panjang, pembagian risiko, dan manfaat publik harus transparan.
Pembahasan lintas daerah bersama PT Palma Pertiwi Makmur diarahkan pada pemanfaatan lahan tidur sebagai sentra pangan dan energi. Perusahaan menawarkan pola inti-plasma yang melibatkan masyarakat desa; kemitraan itu diharapkan memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan energi. Potensinya nyata hanya jika warga memperoleh peran dan manfaat yang terukur, sementara daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi tetap dilindungi.
Kabupaten yang terlibat masih menunggu penjelasan teknis tentang skema pembiayaan dan pembagian peran. Langkah berikutnya semestinya bukan sekadar menandatangani kemitraan, melainkan menguji kelayakan proyek, memastikan keterbukaan kontrak, dan menetapkan pengawasan. Dengan syarat itu, skema KPBU daerah dapat melengkapi APBD; tanpa syarat tersebut, kemitraan berisiko memindahkan beban ke masa depan.

SiLPA harus menjadi penyangga, bukan tambalan rutin
Di Sumbawa Barat, Badan Anggaran DPRD menyoroti risiko penggunaan SiLPA secara berlebihan untuk menutup defisit. Dalam rapat paripurna pada 9 November 2026, anggota Banggar Santri Yusmulyadi mengingatkan bahwa jika realisasi meleset, strategi tersebut dapat mengganggu likuiditas fiskal. Peringatan ini penting: sisa anggaran dapat membantu menutup kebutuhan, tetapi tidak layak dijadikan jawaban otomatis atas kesenjangan belanja dan pendapatan.
Rancangan APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,51 triliun, termasuk Rp1,14 triliun dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah ditargetkan Rp268,2 miliar. Belanja dirancang sebesar Rp1,91 triliun. Selisih proyeksi itu membuat kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengelolaan kas semakin penting. DPRD juga meminta analisis kelayakan yang ketat untuk alokasi pembiayaan dan penyertaan modal, serta mendorong sumber pembiayaan kreatif bagi infrastruktur.
Prioritas akhirnya harus terasa pada warga: pelayanan dasar, penanganan stunting, dan pemberdayaan UMKM lokal. Penguatan pemungutan pajak dan retribusi melalui data yang lebih akurat juga dapat memperbaiki pendapatan tanpa membebani masyarakat secara serampangan. Tiga respons fiskal ini saling melengkapi: pusat perlu memenuhi transfer, KPBU harus dipilih dengan perhitungan terbuka, dan SiLPA dijaga agar tetap menjadi penyangga. Disiplin tersebut lebih berguna daripada menutup defisit hari ini dengan risiko krisis kas esok.






