Uji kelaikan menentukan kapal siap berlayar
Uji kelaikan kapal adalah pemeriksaan terhadap kondisi dan persyaratan keselamatan kapal untuk memastikan kapal layak beroperasi sebelum mengangkut penumpang. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026/2027, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Langkah ini tepat: saat mobilitas meningkat, pemeriksaan tidak boleh menjadi formalitas atau sekadar mengejar kelancaran jadwal. Pengawasan kapal yang tegas memberi arti nyata bagi keselamatan pelayaran karena dapat menghentikan kapal yang belum memenuhi syarat sebelum risiko dibebankan kepada penumpang dan awak. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama KSOP Kelas II Tanjungpinang. Kewajiban memastikan kapal laik beroperasi seharusnya dipandang sebagai batas minimum, bukan sasaran yang bisa ditawar demi memenuhi permintaan perjalanan.
Temuan mayor harus berujung pada tindakan
Uji petik menyasar OCEANNA 175, yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya, dan SABUK NUSANTARA 36, yang dioperasikan PT Selvi Trans Indo. Pemeriksa menemukan sejumlah ketidaksesuaian mayor pada kedua kapal. Tim merekomendasikan perbaikan segera dan keduanya tidak diizinkan berlayar sampai seluruh temuan mayor ditangani serta pemenuhan persyaratan keselamatan diverifikasi petugas berwenang. Inilah bagian terpenting dari pengawasan: hasil inspeksi hanya melindungi publik jika diikuti keputusan yang mengikat. Untuk ketidaksesuaian minor, operator diberi tenggat penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin menegaskan bahwa temuan wajib ditindaklanjuti dan kapal dengan kekurangan mayor dapat dilarang berlayar sampai perbaikannya selesai. Ketegasan itu, menurutnya, berlaku bagi semua kapal penumpang, termasuk kapal milik pemerintah.
Keselamatan tak boleh kalah oleh lonjakan perjalanan
Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang uji kelaiklautan kapal penumpang untuk angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto, menyebut kecelakaan kapal penumpang sebelumnya sebagai pengingat bahwa pengawasan keselamatan harus terus ditingkatkan, termasuk memastikan kelaiklautan kapal yang beroperasi di wilayah kerjanya. Peringatan itu patut menjadi dasar, bukan sekadar alasan untuk menggelar inspeksi musiman. Bagi pengguna jasa, keputusan menahan kapal yang belum memenuhi ketentuan mungkin berarti perubahan rencana perjalanan, tetapi mengabaikan temuan mayor membawa risiko yang jauh lebih serius. Pemerintah dan operator perlu menjaga agar setiap kekurangan benar-benar ditutup dan diverifikasi sebelum kapal kembali melayani penumpang.
Kesimpulannya, pengawasan menjelang Nataru dinilai dari keberanian menindak, bukan banyaknya kapal yang diperiksa atau cepatnya jadwal dipulihkan. Larangan berlayar sampai temuan mayor dibereskan menunjukkan bahwa keselamatan penumpang dan awak harus berada di atas kepentingan operasional. Uji kelaikan yang konsisten, disertai verifikasi nyata atas perbaikan, adalah perlindungan yang layak dituntut masyarakat setiap kali naik kapal.






