Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Kebijakan Perlindungan Anak Digital: PR Berat di Level Daerah

Kebijakan Perlindungan Anak Digital: PR Berat di Level Daerah
Minat|Pendidikan Orang Tua dan Anak

Perlindungan anak digital: dari ruang kelas ke ruang daring

Perlindungan anak digital adalah rangkaian kebijakan, program, dan praktik yang dirancang untuk menjaga anak dari risiko kekerasan, eksploitasi, dan konten tidak layak di ruang daring, sekaligus memastikan mereka dapat belajar, berinteraksi, dan berkreasi dengan aman menggunakan teknologi yang kini menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Di sinilah inti gagasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, ketika menekan gas agar pemerintah daerah mengintegrasikan perlindungan anak di ruang digital ke dalam kebijakan, perencanaan pembangunan, program, dan layanan daerah. Dorongan ini disampaikan dalam lokakarya pengintegrasian perlindungan anak digital di Tangerang pada Selasa, 20 Oktober 2026, dan jelas menunjukkan bahwa isu keamanan ruang daring sudah bukan lagi urusan sukarela, melainkan mandat kebijakan publik.

Lonjakan akses internet anak: peluang besar, risiko lebih besar

Argumen terkuat mengapa kebijakan perlindungan anak digital harus masuk ke regulasi daerah adalah ketimpangan antara kecepatan akses teknologi dan kemampuan anak memahami risikonya. Arifah Fauzi menyebut ada kesenjangan: anak sangat cepat mengakses internet, tetapi tertinggal dalam mengenali dan menghadapi risiko kekerasan di ranah daring. Data mempertegas kekhawatiran ini. Berdasarkan BPS, persentase anak pengguna internet naik dari 49,59 persen pada 2020 menjadi 73,90 persen pada 2024. Peningkatan ini dipicu pembelajaran jarak jauh saat pandemi dan berlanjut ketika internet menjadi bagian permanen dari proses belajar. Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 menunjukkan banyak anak masih mengalami kekerasan di ruang digital, termasuk perundungan siber anak dan kekerasan seksual non kontak. Dengan kata lain, tanpa perlindungan anak digital yang kuat, lonjakan akses ini berubah menjadi ladang risiko.

Risiko di ruang digital: dari konten berbahaya hingga eksploitasi seksual online

Ruang digital yang menjadi “kelas kedua” bagi anak juga menjadi arena ancaman yang kompleks. Menteri PPPA mengingatkan bahwa anak berhadapan dengan paparan konten tidak sesuai usia, perundungan siber, kekerasan, eksploitasi seksual, perjudian daring, hingga berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Ini bukan daftar abstrak; survei nasional menunjukkan kekerasan di ruang digital, termasuk perundungan siber dan kekerasan seksual non kontak, masih dialami banyak anak. Eksploitasi seksual online sering berawal dari interaksi yang tampak biasa: pesan pribadi, ajakan bermain gim, atau tawaran hadiah. Tanpa kemampuan literasi digital dan dukungan orang dewasa, anak sulit membedakan mana interaksi aman dan mana yang manipulatif. Karena itu, keamanan ruang daring tidak bisa hanya diserahkan pada fitur teknis platform; ia harus menjadi bagian eksplisit dari kebijakan perlindungan anak dan regulasi pendidikan di tingkat lokal.

Dari regulasi nasional ke aksi lokal: pekerjaan rumah pemerintah daerah

Secara normatif, fondasi perlindungan anak digital sudah dibangun. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan 2025–2029. Peta jalan ini bertumpu pada tiga strategi: pencegahan, penanganan, dan kolaborasi. Namun regulasi nasional hanya berarti jika diterjemahkan menjadi program nyata di daerah. Di sinilah titik kritisnya: pemerintah daerah diminta menyusun kebijakan perlindungan anak yang berbasis bukti, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Tanpa pemahaman ekosistem digital lokal—misalnya pola penggunaan gawai, platform populer, hingga praktik perjudian daring di wilayah tertentu—kebijakan mudah berhenti sebagai dokumen, bukan perlindungan.

Mengintegrasikan keamanan ruang daring ke kebijakan pendidikan daerah

Tantangan terbesar bukan sekadar menambah satu bab tentang dunia maya di dokumen perencanaan, tetapi mengubah cara daerah memandang pendidikan dan layanan sosial. Menteri PPPA menegaskan, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari banyaknya regulasi, melainkan dari manfaat nyata bagi masyarakat. Itu berarti Dinas PPPA, dinas komunikasi dan digital, Dinas Pendidikan, Bappeda, Biro Hukum, dan Sekretariat Daerah harus bekerja sebagai satu ekosistem, bukan silo yang saling terpisah. Kurikulum sekolah perlu memasukkan literasi keamanan ruang daring, mekanisme pelaporan perundungan siber anak harus jelas, dan layanan konseling harus paham dinamika eksploitasi seksual online. Pelibatan anak dalam perumusan kebijakan, seperti yang diserukan Menteri PPPA, penting agar regulasi tidak buta terhadap pengalaman nyata mereka di ruang digital. Tanpa itu, perlindungan anak digital akan berhenti sebagai slogan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!