AI berdaulat sebagai infrastruktur penting
AI berdaulat adalah kemampuan suatu negara untuk membangun, mengoperasikan, dan mengendalikan model kecerdasan buatan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada penyedia eksternal. Gagasan ini menjadi inti seruan Shalev Hulio, mantan CEO dan salah satu pendiri NSO Group, yang meminta pemerintah mengurangi ketergantungan pada perusahaan AI asal Amerika Serikat. Menurut Hulio, kecerdasan buatan telah menjadi infrastruktur kritis: jika negara menyerahkan model dan data sensitif kepada pihak luar, akses bisa terganggu dan kendali strategis berpindah tangan. Ia menyatakan setiap pemerintah sebaiknya memiliki model sendiri agar tidak menghadapi risiko penyedia mematikan layanan yang dibutuhkan. Argumennya masuk akal untuk fungsi pemerintahan yang menyangkut keamanan nasional, tetapi seruan itu bukan alasan untuk menutup diri dari teknologi global. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun kendali tanpa mengorbankan kemampuan, efisiensi, dan akuntabilitas.
Kedaulatan AI membawa pertanyaan sulit
Dorongan AI berdaulat mengubah pilihan teknologi menjadi soal keamanan nasional. Pemerintah perlu menimbang apakah data sensitif lebih aman diproses dalam model yang dikendalikan sendiri atau pada layanan eksternal yang mungkin lebih matang. Namun, memiliki model sendiri tidak otomatis berarti memiliki kedaulatan AI: negara tetap harus menyediakan keahlian, infrastruktur komputasi, perlindungan data, dan tata kelola yang mencegah penyalahgunaan. Model khusus yang lebih kecil dapat menjadi pilihan praktis. Hulio mengatakan pemerintah sebaiknya memiliki model yang sempit tetapi cakap, yang dapat berjalan pada satu hingga tiga GPU. Meski demikian, siapa yang menguji model itu, siapa yang berwenang mengaksesnya, dan bagaimana kesalahan atau biasnya dikoreksi? Ketergantungan pada perusahaan AI asing memang membawa risiko kendali dan kontinuitas layanan, tetapi proyek domestik pun dapat gagal atau terkonsentrasi di tangan lembaga yang sulit diawasi.
Latar Pegasus membuat seruan ini perlu diuji
Seruan Hulio patut dinilai bersama rekam jejaknya. Ia ikut mendirikan NSO Group, perusahaan di balik Pegasus, perangkat lunak pengawasan yang digunakan untuk memantau politisi, jurnalis, dan pemimpin bisnis di berbagai negara. Perdebatan tentang penyalahgunaan alat pengawasan bukan perkara abstrak: teknologi yang dibenarkan atas nama keamanan dapat berdampak pada privasi dan keselamatan pengguna biasa. Hulio membela NSO dengan mengatakan produk perusahaan membantu pemerintah mencegah serangan teror dan menyelamatkan banyak nyawa, tetapi klaim itu tidak menghapus kebutuhan akan pengawasan independen. Kini ia mendirikan Dream, perusahaan pertahanan siber berbasis AI, bersama mantan Kanselir Austria Sebastian Kurz pada 2022. Latar ini tidak otomatis membatalkan argumennya tentang kendali negara, tetapi mengingatkan bahwa kedaulatan AI harus mencakup batas penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban, bukan hanya kepemilikan teknologi.

Kemandirian harus disertai akuntabilitas
Ancaman siber berbasis AI memberi alasan kuat untuk memperkuat pertahanan. Dream disebut mendeteksi serangan otonom yang menggunakan model AI sumber terbuka untuk merangkai kerentanan dan menembus lembaga pemerintah Taiwan, termasuk lembaga keselamatan nuklir. Peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa negara perlu memahami dan mengendalikan kemampuan yang melindungi sistem pentingnya. Namun, jawabannya tidak harus berupa model tertutup yang dibangun sendiri untuk setiap kebutuhan. Pemerintah perlu menilai data apa yang boleh digunakan, siapa yang mengendalikan sistem, bagaimana layanan tetap berjalan saat terjadi gangguan, serta bagaimana warga dapat menggugat penyalahgunaan. Pekerjaan tersebut menuntut kemampuan internal dan tata kelola yang kuat, bukan sekadar pengadaan teknologi. AI berdaulat layak dipandang sebagai bagian dari keamanan nasional hanya jika memperkuat pertahanan sekaligus melindungi hak masyarakat. Tanpa pengawasan dan batas yang jelas, ketergantungan lama bisa saja diganti dengan risiko baru di dalam negeri.






