PI 10 Persen Migas: Hak Daerah yang Terlalu Lama Tertunda
Participating interest (PI) 10 persen migas adalah porsi maksimal kepemilikan daerah penghasil atas wilayah kerja minyak dan gas bumi, yang memberi hak atas bagian keuntungan hulu migas melalui badan usaha milik daerah sebagai instrumen pendapatan sah dan permanen bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga bisa menjadi sumber pendanaan strategis untuk pembangunan jangka panjang dan penguatan layanan dasar masyarakat di wilayah penghasil. Pemerintah Kaltim dan Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengangkat isu ini bukan sekadar sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai simbol keadilan fiskal. Ketika sumber daya alam dieksploitasi, wajar jika daerah menuntut bagian yang jelas dan terukur. Fakta bahwa sejak PP 35/2004 terbit 22 tahun lalu Kaltim baru menikmati PI 10 persen dari dua wilayah kerja menunjukkan betapa lambatnya hak ini dipenuhi dan betapa serius kelemahan tata kelola yang terjadi.
Tekanan Politik dan Pengawasan: KKKS dan SKK Migas Tak Bisa Lagi Menunda
Langkah Pemerintah Kaltim menggandeng lembaga antikorupsi untuk mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan SKK Migas merealisasikan PI 10 persen adalah strategi politik yang tegas: menempatkan kewajiban korporasi dalam bingkai integritas, bukan sekadar bisnis. Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa penawaran PI 10 persen adalah kewajiban hukum berdasarkan PP 35 Tahun 2004, sehingga tidak ada alasan WK migas menunda pemenuhan hak daerah penghasil. Kutipan yang paling telak datang dari pernyataan Satgas Wilayah IV, yang menegaskan, “penawaran PI 10 persen itu wajib hukumnya… harus segera diproses, jangan ditunda-tunda lagi.” Pesan ini jelas: KKKS dan SKK Migas tidak boleh bersembunyi di balik dalih administratif. Kaltim bukan meminta kebaikan hati, tetapi menagih hak formal yang selama ini terabaikan, termasuk di WK Eastkal Attaka dan sejumlah WK lain yang penawaran PI-nya belum bergerak.
Target Rp1 Triliun dan Peran BUMD: PI Sebagai Mesin PAD, Bukan Bonus
Pemerintah Kaltim memposisikan PI 10 persen migas sebagai tulang punggung pendapatan daerah, bukan lagi sumber penerimaan sampingan. Wakil Gubernur Seno Aji meminta Perusda Migas Mandiri Pratama Kaltim mengejar penerimaan hingga Rp1 triliun per tahun dari PI 10 persen dan pengembangan usaha terkait. Ini target ambisius yang mencerminkan perubahan cara pandang: PAD dari migas harus stabil dan terstruktur, masuk APBD sebagai pendapatan daerah yang bisa direncanakan untuk belanja modal dan layanan dasar, bukan bergantung pada fluktuasi bagi hasil pusat. Pengelolaan PI melalui BUMD PT Migas Mandiri Pratama dimaksudkan untuk memastikan manfaat ekonomi sampai ke masyarakat lokal melalui keputusan bisnis yang berpihak pada daerah. Dalam kerangka ini, PI 10 persen adalah hak konstitusional yang belum dioptimalkan, dan tugas BUMD adalah mengubah hak di atas kertas menjadi arus kas riil bagi pembangunan Kaltim.
Hilirisasi Gas Kaltim: Strategi Menjaga Pendapatan di Tengah Sumur Tua
Pemerintah menyadari banyak sumur migas di Kaltim sudah tua dan mengalami penurunan produksi alami. Mengandalkan volume produksi semata jelas berisiko. Karena itu, strategi percepatan PI 10 persen migas dipadukan dengan agenda hilirisasi gas Kaltim untuk menambah nilai tambah di daerah. Wakil Gubernur mendorong BUMD mengelola dan menghilirkan gas, mendistribusikannya ke perusahaan binaan maupun pelaku usaha lain di Kaltim sebagai basis bisnis baru. Dorongan untuk mengelola sumur lama yang tidak lagi diurus Pertamina adalah sinyal bahwa Kaltim tak ingin hanya menjadi penonton ketika daerah lain mampu mengembangkan hilirisasi sendiri. Bila PI 10 persen memberi akses pada aliran keuntungan hulu, hilirisasi memberi kendali atas rantai nilai. Kombinasi keduanya dapat memperkuat pendapatan daerah Kaltim di tengah siklus naik turun produksi dan eksplorasi, termasuk di wilayah yang dinilai masih punya prospek oleh KKKS seperti ENI dan Petronas.
Kesimpulan: PI 10 Persen Harus Jadi Kontrak Politik Pembangunan Daerah
Percepatan realisasi PI 10 persen migas di Kaltim bukan semata urusan teknis antara KKKS dan SKK Migas, melainkan kontrak politik baru antara daerah penghasil, korporasi, dan pemerintah pusat. Dengan menggandeng lembaga antikorupsi dan mematok target Rp1 triliun per tahun, Pemerintah Kaltim mengirim pesan bahwa era menunda hak daerah sudah berakhir. Di sisi lain, pembangunan tidak bisa berhenti di PI: hilirisasi gas, pengelolaan sumur lama, dan perluasan bisnis migas lokal menjadi pilar tambahan yang wajib digarap serius. Bila strategi ini konsisten, PI 10 persen migas akan berubah dari pasal di PP menjadi sumber pendapatan daerah Kaltim yang nyata, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan membuka ruang fiskal lebih luas bagi belanja modal serta penguatan layanan dasar. Singkatnya, keberanian menagih dan kecerdasan mengelola akan menentukan apakah hak konstitusional itu menjadi berkah atau sekadar janji di atas kertas.
