Teknologi canggih saja tidak cukup
Robotik kesehatan adalah pemanfaatan perangkat robot dalam layanan medis untuk membantu tindakan klinis, dengan hasil dan keselamatan pasien tetap menjadi ukuran utama manfaatnya. Bagi Indonesia, tantangan sekarang bukan sekadar memiliki teknologi, melainkan meyakinkan pasien bahwa layanan di dalam negeri layak dipilih. Ketua Komite Nasional Teknologi Robotik Bidang Kesehatan, Agus Tjahajana Wirakusumah, menilai Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dalam persaingan layanan robotik kesehatan, sementara Vietnam mulai bergerak lebih agresif. Persaingan ini tak bisa dimenangkan hanya dengan membeli perangkat mahal. Rumah sakit perlu menunjukkan hasil pengobatan, pengalaman tenaga medis, serta manfaat nyata bagi pasien. Tanpa bukti dan komunikasi yang terang, kecanggihan alat berisiko menjadi pajangan yang gagal mengubah pilihan masyarakat.
Biaya dan kepercayaan menentukan pilihan
Malaysia dinilai unggul dalam biaya layanan, sedangkan Vietnam disebut semakin agresif dalam sejumlah kasus. Artinya, persaingan layanan robotik medis bukan perlombaan teknologi semata: biaya, kualitas hasil pengobatan, dan kemampuan rumah sakit menarik pasien yang biasa berobat ke luar negeri ikut menentukan. Di sinilah kepercayaan pasien menjadi faktor praktis, bukan sekadar urusan citra. Pasien perlu memahami siapa yang melakukan tindakan, pengalaman rumah sakit, serta bagaimana teknologi membantu keputusan dan pemulihan mereka. Keterangan Agus bahwa sebuah rumah sakit di Indonesia telah menggunakan teknologi robotik sejak sekitar 16 tahun lalu juga menunjukkan bahwa kemampuan domestik bukan hal baru. Namun, pengalaman itu perlu disampaikan dengan terbuka dan didukung hasil yang bisa dinilai. Jika tidak, pasien akan tetap membandingkan biaya dan rasa aman di luar negeri.
Peluang ada pada pasien yang selama ini pergi
Arus pasien ke luar negeri memberi alasan kuat untuk mempercepat investasi dan memperbaiki layanan di dalam negeri. Agus menyebut kebocoran devisa akibat warga berobat ke luar negeri mencapai sekitar Rp 170 triliun. Angka itu bukan jaminan bahwa seluruh belanja tersebut dapat dialihkan, tetapi menunjukkan besarnya peluang untuk merebut kembali kepercayaan pasien. Strategi yang masuk akal adalah memulai dengan pasien yang sudah mencari pengobatan di luar negeri, lalu memperluas akses melalui rumah sakit yang mampu menjaga mutu dan menekan biaya. Indonesia tidak harus menunggu BPJS Kesehatan membiayai seluruh layanan robotik; asuransi swasta dan pasien umum dapat menjadi bagian dari tahap awal. Bagi pasien, manfaatnya harus terasa dalam bentuk layanan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah daripada berobat ke luar negeri.
Percepatan perlu disertai akses yang adil
Pengembangan teknologi kesehatan di Indonesia sempat berjalan lebih lambat, tetapi pemanfaatan robotik mulai meningkat pesat dalam sekitar satu dekade terakhir. Agus berharap perkembangan layanan dapat dipercepat dalam satu hingga dua tahun, dengan dukungan pemerintah, termasuk anggaran pengadaan robot kesehatan dari luar negeri. Percepatan itu sebaiknya tidak berhenti pada penambahan perangkat. Rumah sakit dan pemerintah perlu membandingkan jumlah serta jenis robot yang digunakan negara pesaing, menghitung biaya layanan, dan menyampaikan informasi yang membantu pasien mengambil keputusan. Dalam jangka panjang, layanan robotik juga diharapkan dapat dijangkau peserta JKN ketika kemampuan pembiayaan BPJS Kesehatan semakin kuat. Tanpa rencana akses yang jelas, layanan berisiko hanya dinikmati kelompok terbatas dan gagal menjadi keunggulan nasional.
Kesimpulannya, Indonesia masih punya peluang untuk memperkuat layanan robotik kesehatan, tetapi keunggulan tidak datang dari perangkat saja. Mutu hasil, efisiensi biaya, keterbukaan informasi, dan kepercayaan pasien harus dibangun bersamaan. Jika rumah sakit mampu membuktikan manfaatnya dan membuat layanan lebih terjangkau, pasien memiliki alasan kuat untuk memilih perawatan di dalam negeri—dan persaingan dengan Malaysia serta Vietnam akan lebih seimbang.
