Ambisi besar harus dimulai dari kesiapan
Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah fasilitas yang menghasilkan listrik melalui reaksi nuklir terkendali, dengan keselamatan operasi, pengawasan independen, dan kesiapan tenaga ahli sebagai prasyarat utama. Karena itu, target kapasitas nuklir tidak bisa dinilai hanya dari pilihan reaktor atau jadwal konstruksi: kemampuan institusi dan kepercayaan masyarakat sama pentingnya. Kementerian ESDM menargetkan PLTN 35 GW pada 2060, setara 7,9 persen dari kapasitas pembangkit nasional yang diproyeksikan pada tahun tersebut. Sekretaris Ditjen EBTKE Harris menyampaikan perlunya persiapan menyeluruh dalam kegiatan penguatan kapasitas ORTN BRIN di Jakarta pada 26 Oktober 2026. Ia menempatkan kesiapan institusi, SDM, dan penerimaan masyarakat sejajar dengan pemilihan teknologi reaktor sebagai penentu apakah target dapat tercapai sesuai jadwal. Ini penekanan yang tepat: tanpa keahlian dan kepercayaan, angka 35 GW hanya ambisi di atas kertas.
Pembangunan direncanakan bertahap, dimulai dari 0,25 GW pada 2032, bukan sekaligus. Kebutuhan keahlian juga mencakup seluruh siklus proyek: evaluasi tapak, desain, konstruksi, komisioning, operasi, sampai pengelolaan limbah radioaktif. Pelatihan dan kualifikasi harus disiapkan jauh sebelum reaktor pertama beroperasi, melalui kerja sama ESDM, BRIN, BAPETEN, perguruan tinggi, PLN, dan industri. Nuklir pun seharusnya diperlakukan sebagai pelengkap energi surya, angin, hidro, dan panas bumi, bukan alasan untuk mengendurkan pengembangan sumber terbarukan. Dalam agenda transisi energi, nilai PLTN terletak pada kontribusinya terhadap pasokan listrik rendah karbon yang makin dibutuhkan, bukan pada klaim bahwa satu teknologi dapat menyelesaikan seluruh persoalan.
Tren regional memberi konteks, bukan jalan pintas
Dorongan nuklir bukan hanya agenda domestik. BAPETEN mencatat minat pembangunan PLTN meningkat di Asia hingga Timur Tengah, sebuah tren yang memberi konteks bagi rencana transisi energi dalam RUPTL 2025–2034 dan sasaran net zero emission 2060. Filipina sedang mengkaji kembali rencana reaktor yang pernah tertunda karena persoalan politik dan patahan geologi; Vietnam telah menandatangani kesepakatan antarpemerintah dengan Rusia; sementara Uni Emirat Arab telah mengoperasikan PLTN hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Pengalaman negara-negara itu menunjukkan bahwa teknologi nuklir dapat menjadi bagian dari diversifikasi energi, tetapi prosesnya bergantung pada kondisi politik, geologi, dan kebutuhan lokal. Mengikuti tren tidak cukup sebagai alasan untuk membangun. Keputusan harus bertumpu pada manfaat yang terukur, kesiapan sistem listrik, dan kemampuan mengelola risiko sepanjang umur fasilitas.
Di dalam negeri, pengawasan BAPETEN direncanakan mencakup peninjauan tapak, evaluasi desain, operasi, hingga penutupan fasilitas. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat risiko bencana dan kondisi geografis; penilaian juga perlu memperhitungkan kepadatan penduduk serta kawasan pangan strategis. Pada operasi normal tanpa kecelakaan, BAPETEN menyatakan paparan radiasi dari PLTN tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan, dengan lepasan yang dipantau berkelanjutan dan batas maksimum 0,3 milisievert per tahun. Jaminan seperti ini harus disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami dan disertai data yang terbuka. Pemetaan pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, akademisi, ulama, dan media—bukan pekerjaan sambilan. Penerimaan publik dibangun lewat keterbukaan dan keterlibatan sejak awal, bukan lewat sosialisasi setelah keputusan penting telanjur dibuat.
Keselamatan perlu dibuktikan dan dijamin
Keselamatan operasional tidak berhenti pada desain reaktor. BAPETEN menekankan prinsip keselamatan, keamanan, dan perlindungan, disertai pendekatan pertahanan berlapis, prosedur pengendalian operasi, serta mitigasi kecelakaan. Pengelola juga diwajibkan memperbarui analisis keselamatan setiap lima tahun dan menjalani pemeriksaan menyeluruh terhadap reaktor setiap sepuluh tahun. Evaluasi berkala semacam ini penting karena standar keselamatan harus terus diuji terhadap kondisi fasilitas yang nyata, bukan diasumsikan terpenuhi selamanya setelah izin awal diterbitkan. Untuk lokasi di negara rawan gempa, pengumpulan data tapak yang memadai dan kajian bahaya harus mendahului keputusan konstruksi. Pengawasan independen perlu memiliki kewenangan, tenaga ahli, dan akses informasi agar dapat menolak atau menghentikan langkah yang tidak memenuhi persyaratan.
Asuransi PLTN melengkapi lapisan teknis dengan perlindungan finansial bagi publik. BAPETEN menyatakan pemegang izin, baik BUMN maupun pengelola nonpemerintah, wajib menyediakan jaminan asuransi; ketentuan saat ini menetapkan Rp4 triliun untuk kapasitas 1.000 megawatt. Nilai pertanggungan menyesuaikan kapasitas pembangkit, dan dana tersebut ditujukan untuk membantu melindungi masyarakat atau lingkungan apabila terdampak. Jaminan ini bukan pengganti pencegahan kecelakaan, melainkan pengakuan bahwa risiko harus disertai tanggung jawab yang jelas. Pemerintah perlu memastikan publik memahami siapa yang bertanggung jawab, bagaimana klaim ditangani, dan bagaimana pemantauan keselamatan diumumkan. Tanpa jawaban terbuka atas pertanyaan itu, target PLTN 35 GW akan sulit memperoleh legitimasi sosial.
Kesimpulannya, pembangunan PLTN layak dipertimbangkan sebagai bagian dari transisi energi, tetapi keberhasilannya tidak diukur dari kapasitas terpasang semata. Tenaga ahli yang siap, regulator independen, komunikasi jujur, serta perlindungan publik yang dapat ditegakkan harus berjalan bersama sejak tahap perencanaan. Target bertahap memberi ruang untuk menguji kesiapan sebelum skala diperbesar; pemerintah semestinya menggunakan ruang itu untuk membangun kompetensi dan kepercayaan, bukan sekadar mengejar tenggat. Jika prasyarat tersebut tidak terpenuhi, percepatan justru berisiko memperbesar penolakan dan menggerus keyakinan masyarakat. Nuklir baru menjadi pilihan energi yang bertanggung jawab ketika keselamatan dan akuntabilitas diperlakukan sebagai syarat utama, bukan pelengkap.
