Lampu hijau dengan syarat yang mengikat
Proyek RSUD AMS II adalah pembangunan rumah sakit daerah di Sempaja yang kelanjutannya kini bergantung pada kesepakatan mitigasi banjir, pembenahan drainase, dan penyelesaian perizinan agar keselamatan warga tidak dikorbankan demi layanan kesehatan. Pemkot Samarinda mencabut surat penghentian sementara pengerjaan fisik setelah kesepakatan dengan Pemprov Kalimantan Timur ditandatangani pada 26 Oktober 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dijadwalkan memproses administrasi pencabutan penangguhan. Namun, pencabutan ini bukan cek kosong untuk membangun seperti semula: komitmen dalam berita acara menjadi syarat yang harus dijalankan, bukan sekadar formalitas. Bagi RSUD Samarinda, arah kebijakannya tepat. Kebutuhan layanan kesehatan tidak boleh dipertentangkan dengan keselamatan lingkungan; proyek hanya layak maju jika risiko yang ditanggung warga sekitar ikut ditangani.
Penimbunan mengubah risiko bagi permukiman
Kekhawatiran warga bukan muncul tanpa alasan. Lokasi proyek berada di kawasan berisiko tinggi banjir menurut pemetaan InaRISK BNPB dan secara historis berfungsi sebagai rawa resapan serta dataran aluvial Sungai Karang Mumus. Penimbunan lebih dari empat hektare dengan volume sekitar 26.000 meter kubik telah mengubah bentang alam. Wali Kota Andi Harun menyebut genangan kembali terjadi di Perumahan Rapak Binuang, terutama RT 26, 27, dan 28, serta di Pondok Surya, RT 29 dan 30. Perubahan ini memperlihatkan persoalan pokok: manfaat rumah sakit bersifat luas, tetapi dampak buruk tata air langsung dirasakan oleh lingkungan terdekat. Karena itu, mitigasi banjir Sempaja harus dinilai dari hasil nyata di kawasan permukiman, bukan hanya dari dokumen rancangan atau janji pelaksana.
Polder dan eko-drainase menjadi prasyarat
Kesepakatan menetapkan pengganti konkret bagi daya tampung air yang hilang. Sekitar 13.000 meter kubik tampungan eksisting berkurang akibat urukan; sebagai gantinya, pemrakarsa wajib membangun polder baru berkapasitas minimal 15.000 meter kubik. Saluran di belakang bekas GOR Sempaja yang tertutup urukan juga harus dibuka kembali untuk memulihkan aliran dan mengurangi potensi genangan di Simpang 4 Sempaja. Di sisi rancangan, Pemkot meminta sistem eko-drainase rumah sakit yang terintegrasi dan berbasis ekologi, dilengkapi geomembran serta filtrasi. Desain awal yang mengandalkan timbunan di atas rawa dengan kolam di bawahnya dinilai tidak selaras dengan kebutuhan hidrologi. Persyaratan ini berarti perencana harus menghitung ulang timbunan dan kapasitas air bersama instansi terkait. Polder saja tidak cukup bila saluran, filtrasi, pompa, dan pemeliharaan tidak bekerja sebagai satu sistem.
Pembangunan bertahap, pengawasan tak boleh berhenti
Pencabutan penangguhan membuka jalan bagi pekerjaan, tetapi tidak berarti konstruksi besar langsung digenjot. Pada 2026, kegiatan di lokasi difokuskan pada penyelesaian perizinan, penguatan bagian bangunan eksisting yang retak, dan sebagian pemasangan tiang pancang sesuai anggaran yang tersedia. Pengerjaan fisik skala besar baru dijadwalkan meningkat pada 2027. Pemkot juga menuntut pemeliharaan berkala, termasuk pengerukan sedimentasi dan pompanisasi, serta perhitungan matang untuk arus lalu lintas dan parkir bagi rumah sakit berkapasitas 220 tempat tidur beserta poli layanan. Jadwal bertahap ini masuk akal hanya jika dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan teknis dan legal secara sungguh-sungguh. Kesepakatan tertulis memberi dasar pengawasan; warga perlu melihat apakah polder dibangun, kanal dibuka, dan sistem drainase dirawat setelah rumah sakit beroperasi.
Kesimpulannya, kelanjutan proyek RSUD AMS II patut didukung karena kebutuhan layanan kesehatan penting, tetapi dukungan itu harus bersyarat. Redesign, pemenuhan izin, penggantian daya tampung air, pembukaan kanal, dan perawatan jangka panjang adalah bagian dari pembangunan—bukan pekerjaan tambahan yang boleh ditunda. Keberhasilan proyek akan ditentukan bukan hanya oleh berdirinya rumah sakit, melainkan juga oleh kemampuannya beroperasi tanpa mengembalikan beban banjir kepada warga Sempaja.
