Pengalaman pelajar harus menjadi ukuran perlindungan
Keamanan digital pelajar adalah perlindungan agar anak dapat mengakses informasi dan berinteraksi di ruang digital tanpa menghadapi kekerasan, perundungan, atau risiko lain yang mengancam kesejahteraan mereka. Isu ini menjadi pokok audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia serta perwakilan organisasi pelajar di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin, 16 November 2026.
Pertemuan itu penting bukan semata karena pemerintah mendengar masukan, melainkan karena pelajar mengalami langsung dampak lingkungan digital yang hendak diatur. Mereka menyampaikan keresahan tentang keamanan, termasuk risiko kekerasan dan perundungan media sosial. Kebijakan yang mengabaikan pengalaman sehari-hari pengguna muda berisiko menjawab masalah di atas kertas, tetapi gagal menangkap bentuk gangguan yang terjadi dalam pergaulan mereka.

Rasa tidak aman bukan persoalan sepele
Pelajar yang hadir menyuarakan kebutuhan akan media sosial yang lebih aman, akses informasi, serta suasana daring yang lebih terjaga untuk mendukung literasi digital. Aspirasi ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak cukup dilakukan dengan membatasi risiko; anak juga perlu memperoleh informasi dan ruang untuk belajar. Meutya mengatakan, “Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial.”
Pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan tentang pengalaman pengguna, bukan sekadar kekhawatiran abstrak. Jika anak merasa terancam atau enggan bersuara, ruang digital kehilangan manfaat sosial dan pendidikannya. Karena itu, penanganan perundungan media sosial perlu mencakup lingkungan yang membuat pelajar bisa meminta bantuan, memahami risiko, dan tetap mengakses informasi tanpa dibiarkan menghadapi masalah sendirian.
PP TUNAS perlu terasa dalam pengalaman sehari-hari
Pengalaman pelajar akan menjadi masukan untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Pemerintah menyatakan implementasinya merupakan salah satu langkah untuk membangun ruang digital yang lebih aman dan membuat pelindungan anak lebih efektif.
Namun, keberadaan aturan saja belum membuktikan bahwa perlindungan bekerja. Pelaksanaannya perlu dinilai dari apakah anak lebih aman saat menggunakan layanan, dapat menemukan informasi yang dibutuhkan, dan memperoleh respons saat mengalami kekerasan digital. Meutya juga menegaskan bahwa tanggung jawab melindungi anak tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi turut melekat pada perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia. Ukuran keberhasilan seharusnya terlihat di pengalaman pelajar, bukan hanya dalam dokumen kebijakan.
Gerakan antikekerasan harus berlanjut
Ahmad Doli menyebut audiensi itu bagian dari upaya memperluas gerakan antikekerasan dan perundungan terhadap anak melalui sinergi tujuh kementerian. Ia mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak lagi terbatas pada bentuk fisik atau verbal, tetapi juga meluas ke ruang digital.
Kehadiran perwakilan OSIS Jakarta, organisasi OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana, dan Forum Anak memperkuat alasan untuk melibatkan pelajar dalam tindak lanjut. Ahmad Doli menegaskan bahwa gerakan ini harus diperluas dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kesimpulannya jelas: PP TUNAS dan upaya lintas kementerian akan lebih berarti jika masukan anak diterjemahkan menjadi perlindungan yang bisa mereka rasakan. Pelajar ruang digital bukan sekadar penerima aturan, melainkan pihak yang paling tahu apakah ruang itu aman.






