Data yang keliru berisiko membahayakan siswa
Bantuan revitalisasi sekolah adalah dukungan pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama bangunan rusak yang mengancam keselamatan dan menghambat kegiatan belajar siswa. Agar bantuan itu tepat sasaran, daftar calon penerima harus menggambarkan keadaan sekolah yang sebenarnya, bukan sekadar laporan administratif.
Peringatan ini mendesak setelah satu ruang kelas SD Negeri Cioray di Kabupaten Tasikmalaya ambruk pada akhir Oktober 2026; empat ruang lainnya dikosongkan karena dikhawatirkan ikut runtuh. Siswa kelas 1 hingga 3 kemudian belajar di tenda, sementara kelas 4 hingga 6 digabung dalam satu ruangan. Sekolah itu belum menerima bantuan renovasi sejak 2012.
Di Jakarta Utara, ratusan siswa SMK Negeri 36 hampir dua tahun menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung mereka dibongkar pada 2025. Dua keadaan ini menunjukkan harga dari keterlambatan: siswa kehilangan ruang belajar yang aman dan layak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah membenahi pendataan dan penjaringan penerima sebelum tahun anggaran 2027 berjalan.

Pengisian mandiri tidak cukup untuk menentukan prioritas
Masalahnya bukan semata-mata sekolah tidak melapor, melainkan sistem yang terlalu bergantung pada laporan mandiri. Sekolah dengan kerusakan paling berat bisa saja memiliki kapasitas administrasi terbatas, sementara sekolah yang lebih cakap menyusun berkas tampak lebih siap dalam proses pengusulan. Jika data menjadi pintu utama menuju bantuan, kemampuan mengisi formulir tak boleh mengalahkan tingkat bahaya bangunan.
Pemerintah menargetkan revitalisasi 80.744 satuan pendidikan pada 2026 dan 100.000 pada 2027. Besarnya cakupan ini membuat validasi semakin penting: skala program tak menjamin sekolah paling membutuhkan otomatis terpilih. Cucun mendorong pembaruan basis data ruang kelas melalui verifikasi langsung, agar prioritas tidak hanya ditentukan oleh isian sekolah.
Pendataan sekolah rusak harus disertai pendampingan teknis, bukan sekadar permintaan agar kepala sekolah lebih teliti. Petugas perlu membantu sekolah mendokumentasikan kerusakan, memahami kategori kondisi bangunan, dan memperbarui laporan ketika keadaan berubah. Tanpa dukungan itu, perbedaan kemampuan administrasi akan terus memengaruhi siapa yang terlihat layak menerima bantuan.
Temuan di Malang memperlihatkan celah validasi
Ketidaksesuaian data Dapodik sekolah dengan keadaan fisik bukan kekhawatiran abstrak. Di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebuah sekolah tercatat memiliki bangunan dalam kondisi baik, tetapi pengecekan menemukan ruang yang nyaris roboh. Siswa bahkan harus belajar di tenda sementara. Temuan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang ini menunjukkan bahwa persoalan validasi juga terjadi di daerah.
Data yang disampaikan Komisi IV mencatat 282 bangunan SD dan SMP mengalami kerusakan: 113 rusak berat, 70 rusak sedang, dan 99 rusak ringan. Angka itu hanya berguna untuk menentukan prioritas jika kategorinya sesuai dengan kondisi nyata. Bila bangunan nyaris roboh tercatat baik, sekolah tersebut berisiko tersisih, sementara alokasi bisa mengalir kepada kebutuhan yang kurang mendesak.
Karena itu, verifikasi kondisi sekolah perlu menjadi bagian rutin dari pembaruan data, bukan langkah darurat setelah kerusakan menjadi sorotan. Pemeriksaan lapangan dapat menguji laporan, sementara jalur koreksi yang mudah diakses memberi sekolah kesempatan memperbarui informasi tanpa takut menyampaikan keadaan sebenarnya.
Benahi penjaringan sebelum cakupan diperbesar
Menjelang tahun anggaran 2027, pemerintah sebaiknya menjadikan verifikasi lapangan sebagai dasar penetapan prioritas dan menyediakan pendampingan teknis bagi sekolah yang kesulitan menyusun data. Pengawasan mutu juga perlu diperkuat pada pembangunan yang dikerjakan melalui skema swakelola, sebagaimana didorong Cucun. Langkah ini bukan tambahan birokrasi, melainkan cara memastikan keputusan bantuan berpijak pada risiko dan kebutuhan.
Cakupan program direncanakan terus meningkat, sementara pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani paling lambat pada 2029. DPR RI menyatakan akan mengawal pencapaian target melalui rapat dengan pemerintah dan fungsi pengawasan. Pengawasan itu semestinya juga menilai apakah sekolah paling rentan benar-benar masuk daftar penerima, bukan hanya menghitung jumlah proyek yang berjalan.
Kesimpulannya, bantuan revitalisasi sekolah hanya akan adil jika pendataannya bisa dipercaya. Laporan mandiri tetap berguna sebagai titik awal, tetapi tidak layak menjadi satu-satunya penentu. Pemeriksaan langsung, bantuan teknis, dan pembaruan data yang terbuka harus mendahului penyaluran agar siswa tidak perlu menunggu ruang ambruk atau belajar di tenda sebelum sekolahnya dianggap membutuhkan.






