Dugaan uang palsu untuk membiayai demonstrasi
Uang palsu adalah uang tiruan yang dibuat atau diedarkan seolah-olah merupakan alat pembayaran sah, dan peredarannya dapat merugikan masyarakat sekaligus merusak kepercayaan pada transaksi tunai. Dua pengungkapan polisi menimbulkan perhatian khusus karena sama-sama memuat dugaan bahwa uang palsu akan dipakai untuk membiayai demonstrasi. Dalam perkara utama, Polda Lampung menyita uang palsu Rp980 juta di Pelabuhan Bakauheni yang menurut penyidik diduga dikirim untuk membiayai aksi di Jakarta pada Oktober 2026. Sudiyono, yang ditangkap di Medan pada 27 Oktober, disebut sebagai pemasok, sementara Azizir Wicaksono lebih dulu ditangkap saat membawa kiriman pada 8 Oktober. Dugaan tersebut belum membuktikan adanya keterlibatan penyelenggara aksi; polisi masih harus mengungkap siapa pemesan dan bagaimana aliran uang itu direncanakan.
Nilai besar dan tujuan yang disebut dalam pemeriksaan membuat kasus ini lebih dari sekadar penyitaan uang tiruan: penyidik perlu membedakan keterangan tersangka dari fakta yang telah teruji. Kompol Jackson Jeremia Daramenusa Tindage menyatakan bahwa pemesan disebut meminta pecahan Rp100 ribu untuk membayar massa aksi. Karena itu, istilah uang palsu demo tepat menggambarkan dugaan yang sedang diselidiki, bukan kesimpulan bahwa demonstrasi tertentu terbukti dibiayai dengan uang tersebut.

Kiriman Rp980 juta dan dugaan jaringan lintas provinsi
Di Bakauheni, polisi menyita 9.800 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan nilai nominal Rp980 juta. Uang itu disembunyikan dalam dus air mineral di atas kabin kursi nomor 28, lalu ditemukan ketika Azizir ditangkap pada 8 Oktober. Pengembangan perkara mengarah kepada Sudiyono, warga Sumatera Utara, yang ditangkap di Medan pada 27 Oktober dan diduga berperan sebagai pemilik sekaligus pemasok. Dengan demikian, penyebutan uang palsu Rp1 miliar merujuk pada nilai yang dibulatkan; jumlah sitaan yang dilaporkan polisi adalah Rp980 juta.
Polisi menyebut Azizir diduga telah mengirim uang palsu ke Jakarta dua kali. Kiriman pertama pada 2025 diperkirakan bernilai Rp500 juta dan disebut ditujukan untuk pembiayaan aksi pada Agustus tahun itu; pengiriman berikutnya gagal setelah kurir tertangkap. Azizir disebut menerima upah Rp10 juta dan dijanjikan tambahan Rp50 juta jika kiriman sampai ke Pulau Jawa, sementara Sudiyono diduga dijanjikan Rp300 juta. Sudiyono juga mengaku telah memiliki uang itu sejak 2024, diperoleh dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Klaim-klaim ini masih bagian dari pemeriksaan, sehingga jaringan uang palsu yang lebih luas belum dapat dianggap terungkap sepenuhnya.
Kasus lain: Rp20 juta dan satu orang berstatus DPO
Pengungkapan lain di Cengkareng memperlihatkan jalur berbeda, meski sama-sama menegaskan bahwa uang palsu juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana lain. Pada 31 Oktober, polisi menangkap NA setelah menemukan uang pecahan Rp100 ribu yang diduga palsu senilai Rp20 juta di dalam tasnya. Menurut keterangan kepolisian, NA mengaku memperoleh uang itu atas perintah FA alias Ais. Polisi mendatangi kediaman FA di Depok, tetapi tidak menemukannya; FA kini masuk daftar pencarian orang. Berbeda dari perkara Bakauheni, uang dalam kasus ini diduga akan dipakai membeli narkoba, bukan untuk membiayai demonstrasi. Kedua perkara itu tidak boleh dicampuradukkan hanya karena sama-sama menyangkut peredaran uang palsu.
Penanganan kedua kasus juga masih berjalan. Dalam perkara Lampung, polisi memburu pemesan di Jakarta dan menelusuri pemasok, produsen, serta kemungkinan pihak lain yang terlibat. Sudiyono dijerat dengan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 ayat (1) KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; ia terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VII. Untuk warga, imbauannya praktis: saat menerima uang tunai dalam jumlah besar, periksa tanda air, benang pengaman, dan tekstur kertas. Langkah sederhana itu tidak menggantikan penegakan hukum, tetapi dapat membantu mencegah kerugian.
Kesimpulan: dugaan harus dibuktikan, kewaspadaan perlu ditingkatkan
Kasus Bakauheni menonjol karena skala sitaan Rp980 juta dan dugaan pengiriman untuk membiayai demonstrasi, sedangkan perkara Cengkareng menunjukkan adanya dugaan peredaran uang palsu senilai Rp20 juta dengan seorang tersangka lain masih buron. Keduanya memperlihatkan alasan penyidikan harus menelusuri bukan hanya kurir, tetapi juga pemasok, pemesan, dan asal uang. Namun, dugaan tujuan penggunaan belum sama dengan bukti bahwa pihak tertentu atau aksi tertentu menerima dana tersebut. Kesimpulan yang paling bertanggung jawab adalah menunggu hasil pengembangan polisi sambil tetap waspada terhadap uang tunai yang mencurigakan.






