Viralitas menuntut tindak lanjut yang berbeda
Respons polisi viral adalah langkah penegakan dan penanganan yang disesuaikan dengan dugaan perbuatan serta kondisi setiap orang yang terlibat, bukan reaksi seragam terhadap tekanan media sosial. Perbedaan itu terlihat dalam dua peristiwa di Sulawesi Tenggara: ancaman badik viral di Wakatobi berujung pengejaran, sedangkan terduga perusakan fasilitas Taman Kota Kolaka dipulangkan setelah sempat diamankan karena diduga mengalami gangguan kejiwaan. Keduanya sama-sama terekam dan menyebar luas, tetapi status hukum serta kebutuhan pemeriksaannya tidak dapat disamakan. Karena itu, ukuran respons yang baik bukan keseragaman tindakan, melainkan tindak lanjut yang jelas, proporsional, dan tetap menjaga keselamatan warga. Publik berhak mengetahui arah penanganan, tetapi potongan video viral tidak cukup untuk menetapkan motif, diagnosis, atau kesalahan seseorang.
Peristiwa Wakatobi terjadi pada Jumat, 23 Oktober 2026, di kawasan Alun-Alun Merdeka, Kecamatan Wangi-Wangi. Seorang pemuda yang membawa badik mengejar warga; korban berlari menyelamatkan diri dan berlindung di kios pedagang. Rekaman CCTV kemudian beredar luas di media sosial. Di Kolaka, perusakan taman kota dilaporkan sekitar pukul 03.40 Wita pada Senin, 26 Oktober. Dalam video warga, seorang pemuda memukulkan kayu hingga kaca salah satu bangunan taman pecah. Dampak kedua kejadian menyentuh ruang publik: satu membuat warga menghadapi ancaman langsung, sementara yang lain merusak fasilitas yang digunakan bersama. Perbedaan risiko ini membantu menjelaskan mengapa respons aparat tidak harus berbentuk sama.
Wakatobi: identitas dikantongi, pengejaran berlanjut
Di Wakatobi, polisi menyatakan identitas terduga pelaku sudah diketahui dan aparat sedang memburu keberadaannya. Kasat Reskrim Polres Wakatobi, AKP Risman, menyebut terduga itu berdasarkan informasi awal merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Polisi juga menduga minuman keras berpengaruh dalam kejadian, tetapi motif utama dan kronologi lengkap masih didalami. Tim Reskrim menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian. Pernyataan tersebut menjelaskan status pengejaran, bukan putusan bersalah: orang yang diburu tetap terduga pelaku sampai proses hukum membuktikan perkara. Namun, pengejaran yang berkelanjutan penting bagi rasa aman warga, terutama setelah korban harus mencari perlindungan dari ancaman senjata tajam di area publik.
Penyebutan riwayat residivis dan dugaan konsumsi alkohol tidak seharusnya menggantikan pembuktian. Keduanya merupakan informasi awal yang disampaikan polisi, sementara penyidik masih menyelidiki motif serta urutan kejadian. Sikap yang tepat ialah menuntut aparat menuntaskan pencarian dan pemeriksaan secara akuntabel, tanpa mengubah dugaan menjadi kesimpulan. Bagi warga, perkembangan yang paling relevan adalah apakah terduga berhasil ditemukan dan bagaimana penyidikan berjalan; bukan spekulasi yang beredar bersama video.
Kolaka: pemulangan bukan kepastian diagnosis
Dalam kasus Kolaka, polisi menyatakan petugas mendatangi lokasi dan sempat mengamankan terduga pelaku perusakan taman kota. Ia kemudian dipulangkan karena kondisi kejiwaannya dinilai agak terganggu. Namun, Kasat Reskrim Polres Kolaka AKP Fernando Oktober menegaskan dugaan itu belum dipastikan secara medis. Polisi berencana memanggil keluarga dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi serta menentukan penanganan yang tepat, termasuk memastikan apakah pria tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa. Artinya, pemulangan tidak dapat dibaca sebagai diagnosis resmi ataupun sebagai bukti bahwa perkara telah tuntas. Pemeriksaan kondisi dan langkah terhadap kerusakan fasilitas adalah hal yang berbeda, dan keduanya masih membutuhkan kejelasan.
Perbandingan dua kejadian ini harus menjaga batas penting: di Wakatobi, polisi sedang mengejar seseorang yang identitasnya dikantongi; di Kolaka, seorang terduga sempat diamankan lalu dipulangkan sambil menunggu koordinasi dan kejelasan kondisi medis. Perbedaan tindak lanjut mencerminkan informasi dan kebutuhan penanganan yang berbeda, bukan alasan untuk menyamakan status hukum kedua orang tersebut. Kepolisian perlu menjelaskan perkembangan masing-masing kasus secara terbuka, sekaligus memastikan dugaan gangguan jiwa tidak diperlakukan sebagai kepastian tanpa pemeriksaan medis.
Akuntabilitas harus mengikuti proses, bukan viralitas
Dua video yang ramai diperbincangkan memperlihatkan mengapa ketenangan dan ketepatan prosedur sama-sama penting. Ancaman badik menuntut pengejaran dan penyidikan atas dugaan serangan terhadap warga; perusakan taman memerlukan penanganan kerusakan sekaligus penilaian kondisi terduga secara tepat. Mengukur respons polisi hanya dari cepat atau lambatnya tindakan akan mengabaikan perbedaan tersebut. Yang patut ditagih adalah tindak lanjut yang konsisten: pencarian dan pemeriksaan dalam perkara Wakatobi, serta koordinasi keluarga, pemerintah, dan kepastian medis dalam perkara Kolaka. Dengan cara itu, perhatian publik membantu mendorong akuntabilitas tanpa berubah menjadi vonis berdasarkan rekaman singkat.
Kesimpulannya, dua peristiwa viral ini tidak menawarkan satu pola penanganan untuk semua kasus. Polisi memburu terduga pelaku ancaman badik di Wakatobi, sementara di Kolaka aparat merencanakan koordinasi lanjutan setelah pemulangan yang didasarkan pada dugaan gangguan kejiwaan yang belum terverifikasi secara medis. Keduanya perlu dipantau, tetapi tidak boleh disamakan status hukumnya. Respons yang layak ialah respons yang melindungi warga, memeriksa fakta, dan menjelaskan langkah berikutnya tanpa mengubah dugaan menjadi kepastian.
