Krisis PJU: Bukan Sekadar Lampu Jalan Padam
Krisis penerangan jalan umum adalah situasi ketika banyak lampu jalan padam secara bersamaan di berbagai ruas, sehingga mengganggu fungsi pemeliharaan infrastruktur, menurunkan kualitas keselamatan jalan malam, dan memicu keresahan warga yang bergantung pada penerangan untuk aktivitas sosial, ekonomi, serta rasa aman di ruang publik. Sejumlah kasus mutakhir menunjukkan bahwa gelapnya jalan bukan insiden tunggal, melainkan gejala persoalan struktural. Di satu sisi, kewenangan pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum tersebar antara pusat dan daerah; di sisi lain, keluhan warga baru direspons ketika krisis sudah telanjur terjadi. Sejumlah lampu penerangan jalan umum di ruas jalan nasional Kabupaten Cianjur dilaporkan padam dan memicu pengaduan dari masyarakat, dan itu hanya satu titik dalam peta masalah yang lebih luas.
Cianjur dan Samarinda: Ketika Koordinasi Tak Sehampir Kebutuhan Warga
Kasus di Cianjur menunjukkan betapa rumitnya tata kelola PJU ketika kewenangan tersebar. Lampu jalan padam di jalur Cianjur–Bandung, Cianjur–Puncak, By Pass, dan Lingkar Selatan terjadi di ruas jalan nasional, yang pengadaan dan pemeliharaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dishub di tingkat kabupaten mengaku sudah merekap seluruh aduan masyarakat dan beberapa kali mengirim surat resmi agar perbaikan dilakukan. Namun fakta bahwa warga tetap melintas dalam gelap menandakan koordinasi antarlembaga belum secepat kebutuhan di lapangan. Di Samarinda, keluhan warga atas penerangan jalan di Jalan Perjuangan yang hanya menyisakan sekitar empat lampu menyala di sepanjang ruas tersebut memperlihatkan pola serupa: warga harus mencari saluran aspirasi sendiri, sementara sistem pemeliharaan infrastruktur penerangan baru bergerak setelah tekanan publik menguat.
Garut: Backlog Pemeliharaan Penerangan yang Menggunung
Jika Cianjur dan Samarinda memperlihatkan kegagapan koordinasi, Garut mengungkap skala backlog pemeliharaan yang mengkhawatirkan. Pemerintah kabupaten mengajukan pemasangan dan perbaikan 5.167 unit alat penerangan jalan di 17 ruas jalan kabupaten. Dari angka tersebut, 3.000 unit untuk pemasangan baru dan 2.167 unit untuk perbaikan, termasuk penggantian lampu menjadi LED, jaringan kabel, dan komponen lain agar kembali berfungsi. Angka ribuan ini adalah bukti telanjang bahwa pemeliharaan infrastruktur penerangan selama ini tak berjalan preventif; lampu dibiarkan rusak, menumpuk sebagai pekerjaan rumah bertahun-tahun. Pengajuan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha disebut sebagai alternatif di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Pernyataan resmi bahwa kebutuhan sebesar ini harus «didorong ke pusat» patut dibaca sebagai sinyal ketergantungan struktural dan lemahnya perencanaan anggaran penerangan jalan umum di tingkat kabupaten.
Pantura Tegal: Jalan Rusak, PJU Mati, dan Politik Aspirasi
Di Pantura Tegal, masalah PJU tidak berdiri sendiri, melainkan berkait dengan jalan rusak dan drainase dangkal yang memperburuk risiko di malam hari. Warga dari kecamatan Warureja, Suradadi, dan Kramat menyampaikan langsung keluhan soal jalan rusak, PJU mati, dan saluran air memprihatinkan kepada ketua DPRD kabupaten dalam agenda serap aspirasi. Minimnya penerangan jalan pada malam hari akibat PJU rusak atau mati total membuat pengguna jalan merasa terancam keselamatannya saat bermobilitas di tengah kegelapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keselamatan jalan malam hanyalah prioritas ketika menjadi isu politik; baru setelah warga mengadu, janji pengawalan anggaran terlontar dan rencana perbaikan dibahas dalam skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah. Kita melihat pola: pemeliharaan infrastruktur dilakukan reaktif, bukan terencana; sistem menunggu warga bersuara, alih-alih memantau dan mencegah kerusakan sebelum menjadi krisis.
Dari Rusunawa Sukabumi ke Jalan Nasional: Konsekuensi Nyata Jalan yang Gelap
Dampak dari lampu jalan padam paling terasa di lokasi yang aksesnya sudah rumit sejak awal. Di Sukabumi, ruas menuju rusunawa dan tempat pembuangan akhir dilaporkan gelap karena penerangan jalan umum padam selama sekitar empat bulan. Akses yang melintasi kawasan pemakaman membuat warga harus mengandalkan penerangan seadanya untuk melihat badan jalan, dan situasi ini dinilai rawan bagi pejalan kaki maupun pengendara. Di Cianjur, kondisi PJU yang padam jelas berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan kerawanan pada malam hari. Hal yang sama dirasakan di Pantura Tegal, di mana minimnya penerangan memperburuk ancaman kecelakaan dan kriminalitas. Jika di semua titik ini respons pemeliharaan infrastruktur selalu datang terlambat, maka yang sesungguhnya terjadi adalah pelanggaran diam-diam terhadap hak warga atas ruang publik yang aman dan layak. Krisis penerangan jalan umum tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis belaka; ia adalah soal keberpihakan anggaran, desain kelembagaan, dan serius tidaknya pemerintah menjaga nyawa warganya di jalan.
