Renovasi sekolah dasar sebagai ujian keseriusan negara terhadap pendidikan
Renovasi sekolah dasar adalah serangkaian upaya terencana untuk memperbaiki, memodernisasi, dan menyesuaikan infrastruktur sekolah dengan standar fasilitas pendidikan layak, sehingga ruang belajar menjadi aman, nyaman, inklusif, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, renovasi bukan sekadar merapikan bangunan tua, melainkan mengubah cara kita memandang hak anak atas lingkungan belajar yang manusiawi. Ketika 11 BUMN bersama Danantara Indonesia dan Kementerian BUMN turun tangan merenovasi SDN 1 Panggalih di Garut, pesan yang muncul jelas: negara tidak bisa lagi menoleransi infrastruktur sekolah yang rapuh dan tertinggal. Kolaborasi BUMN yang melibatkan Relawan Nusantara menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan publik kini dipikul bersama lintas sektor, bukan hanya oleh satu kementerian.
Kolaborasi 11 BUMN di Garut: dari proyek TJSL ke standar baru infrastruktur sekolah
Renovasi SDN 1 Panggalih di Garut adalah contoh konkret bagaimana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bisa naik kelas menjadi intervensi strategis terhadap infrastruktur sekolah. Di sini, Danantara Indonesia, Kementerian BUMN, dan 11 BUMN—mulai dari WIKA, IFG, PLN, Waskita Karya, Peruri, Hutama Karya, Nindya Karya, Adhi Karya, Brantas Abipraya, PP hingga Perumnas—bergabung dalam satu tujuan: menghadirkan fasilitas pendidikan layak di wilayah yang selama ini luput dari perhatian. Bersama Relawan Nusantara, kolaborasi BUMN ini bukan sekadar CSR yang mengirim bantuan sporadis, melainkan kerja terkoordinasi yang menyasar akar masalah: gedung yang tidak aman, ruang kelas yang tidak nyaman, dan sarana belajar yang minim. Program TJSL yang diarahkan ke renovasi sekolah dasar seperti ini seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian, karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sekitar.
Brantas Abipraya dan wajah baru lima sekolah negeri di Jakarta
Di Jakarta, PT Brantas Abipraya mengambil peran lebih spesifik: membangun dan merevitalisasi fasilitas di lima sekolah negeri—SDN Cakung Timur 02, SDN Pondok Bambu 01, SMKN 55 Pademangan, SDN Pekayon 05, dan SMPN 91 Pasar Rebo. Fokusnya jelas: menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, modern, aman, dan inklusif sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan. Ini bukan renovasi kosmetik; ruang kelas dilengkapi papan tulis digital, fasilitas ramah disabilitas, dan sarana olahraga yang mendukung pengembangan potensi peserta didik. Ketika Gubernur DKI Jakarta meninjau SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 pada 12 Oktober 2026, yang ditampilkan bukan sekadar gedung baru, melainkan paradigma baru tentang fasilitas pendidikan layak yang mengakui kebutuhan beragam siswa, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Dampak nyata bagi guru, murid, dan orang tua: fasilitas layak mengubah perilaku belajar
Yang paling meyakinkan dari renovasi sekolah dasar ini bukan daftar proyek, melainkan perubahan perilaku di lapangan. Wakil Kepala Sekolah SDN Pekayon 05, Rianti, menyebut wajah baru sekolah menambah semangat belajar anak-anak; mereka menikmati gedung megah dan fasilitas yang jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Orang tua seperti Dewi merasakan hal serupa: fasilitas yang lebih lengkap membuat anak lebih bersemangat dan diharapkan mendorong prestasi akademik maupun nonakademik. Pernyataan Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan adalah investasi yang manfaatnya melampaui bangunan fisik, karena kualitas fasilitas sekolah mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan mendorong perkembangan peserta didik. "Revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jakarta," ujar Gubernur Pramono Anung, menekankan pentingnya fasilitas memadai dan aksesibilitas bagi seluruh siswa.
Kesimpulan: fasilitas pendidikan layak harus menjadi norma, bukan hadiah
Kolaborasi BUMN di Garut dan proyek Brantas Abipraya di Jakarta menunjukkan bahwa renovasi sekolah dasar dan infrastruktur sekolah bisa menjadi alat koreksi atas ketimpangan layanan pendidikan. Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: mengapa fasilitas pendidikan layak masih terasa seperti bonus, bukan hak dasar? Selama renovasi bergantung pada inisiatif TJSL, ada risiko standar ini hanya menyentuh sebagian sekolah. Yang seharusnya terjadi adalah adopsi prinsip-prinsip proyek ini—lingkungan modern, inklusif, aman, dan nyaman—ke dalam kebijakan permanen, sehingga setiap sekolah negeri memiliki fasilitas minimal yang sama. Kolaborasi lintas sektor sudah terbukti mampu menggerakkan sumber daya dan perhatian publik. Langkah berikutnya adalah menjadikan model ini norma sistemik: renovasi bukan lagi proyek istimewa, melainkan mekanisme rutin untuk memastikan setiap anak belajar di ruang yang menghormati martabat mereka.
