Kereta Trans-Kalimantan: Ambisi Besar, Kepastian Kecil
Kereta Trans-Kalimantan adalah gagasan pembangunan jalur kereta api lintas pulau yang menghubungkan kawasan strategis, termasuk sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan tujuan memperkuat infrastruktur transportasi, mempermudah mobilitas logistik dan penumpang, serta memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kalimantan yang selama ini bertumpu pada moda jalan dan sungai. Saat ini, proyek Kalimantan tersebut sedang dinaikkan kelasnya menjadi megaproyek yang ditawarkan kepada investor asing, terutama melalui investasi China Rusia yang disebut berminat terhadap pembangunan rel dari nol. Namun di balik narasi ambisius, sampai hari ini pemerintah belum mampu menjelaskan nilai investasi, skema bisnis, maupun tahapan pengerjaan yang konkret, sehingga proyek kereta Trans-Kalimantan masih lebih mirip wacana politis ketimbang rencana kerja yang siap dieksekusi.
Mengapa China dan Rusia Dilirik, dan Apa Artinya bagi Daerah?
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terang-terangan menyebut adanya minat dari pihak China dan Rusia untuk ikut membangun jaringan kereta Trans-Kalimantan. Komunikasi sudah dibuka, dan kedua calon investor dikatakan sedang menghitung kelayakan sebelum menyampaikan proposal resmi. Dari sisi politik ekonomi, investasi China Rusia di sektor infrastruktur transportasi bukan hal baru; mereka tertarik pada proyek yang memberi akses pada sumber daya alam sekaligus memperluas pengaruh ekonomi. Dudy bahkan mengungkap bahwa kerja sama dengan Rusia lewat Russian Railways pernah dijajaki untuk perkeretaapian di Kalimantan, termasuk terkait Ibu Kota Nusantara. Kutipan yang relevan di sini: "Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membeberkan potensial investor yang akan ikut membangun jaringan kereta Trans Kalimantan. Menurutnya ada pihak dari China dan Rusia yang tertarik." Bagi daerah, ini terdengar menjanjikan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: siapa yang sebenarnya akan diuntungkan, warga lokal atau pemodal asing?
Peringatan Ekonom: Risiko Whoosh Jilid Dua dan Bencana Fiskal
Di Kaltim, pengamat ekonomi Purwadi Purwoharsodjo memberi peringatan keras agar kereta Trans-Kalimantan tidak berakhir sebagai "Whoosh jilid dua"—megaproyek yang menyedot APBN dan membebani fiskal tanpa keekonomian yang jelas. Ia mengingatkan bagaimana kereta cepat Whoosh di Jawa pada akhirnya memakai dana negara dan memusingkan Kementerian Keuangan. Purwadi juga menyoroti jejak megaproyek infrastruktur lain seperti Tol Samarinda–Balikpapan senilai Rp11 triliun, yang hingga kini dianggap belum menunjukkan pengembalian modal yang meyakinkan karena lalu lintas pengguna yang minim. Menurutnya, logika yang sama bisa menimpa jalur kereta yang memotong IKN, Berau, hingga Bontang: tanpa populasi dan daya beli yang memadai, arus penumpang dan logistik berisiko tidak menutup biaya. Pertanyaannya sederhana dan tajam: "Siapa yang mau naik kereta ke IKN setiap hari?"—dan kalau jawabannya tidak jelas, maka yang harus waspada adalah APBD dan kesejahteraan warga biasa, bukan hanya neraca investor.
Ketidakpastian Timeline dan Ancaman Beban Utang Daerah
Sampai sekarang, pemerintah belum bisa memaparkan timeline pengerjaan, termasuk fase mana yang akan dibangun terlebih dahulu dan berapa nilai investasi yang dibutuhkan. Menteri Perhubungan menyebut perhitungan bisnis masih berlangsung, artinya jalur kereta nasional di Kalimantan masih berada di tahap penjajakan yang rentan berubah arah mengikuti minat investor. Di sisi lain, struktur fiskal pusat-daerah tengah pincang: hak Dana Bagi Hasil Kaltim hampir Rp2 triliun disebut masih ditahan pemerintah pusat, sementara daerah didorong mengambil pinjaman berbunga saat keuangan seret. Purwadi khawatir skema pembiayaan yang tidak sehat akan berujung pada daerah menanggung sendiri beban proyek Kalimantan ini apabila investor asing mundur di tengah jalan. Lebih jauh, ia mengingatkan risiko skema tukar-guling yang membuka ruang eksploitasi batu bara masif atas nama kereta logistik. Jika itu terjadi, kereta Trans-Kalimantan bisa menjadi pintu bagi kerusakan lingkungan dan tumpukan utang, bukan kesejahteraan.
Alternatif: Jalan Gratis Berkualitas Tol dan Fokus Ekonomi Akar Rumput
Alih-alih memaksakan kereta Trans-Kalimantan yang berisiko tekor dan bertumpu pada investasi China Rusia, Purwadi mengusulkan strategi infrastruktur transportasi yang lebih membumi. Ia menyarankan pemerintah membangun jalan bebas hambatan tanpa tol yang menghubungkan Samarinda, Berau, hingga Tarakan, lengkap dengan akses air dan listrik. Dengan jalan gratis sekualitas tol, waktu tempuh Berau–Samarinda yang kini sekitar 16 jam bisa dipangkas menjadi 6–8 jam, membuka ruang mobilitas bagi semua kalangan, termasuk pengendara motor. Di sepanjang jalur itu, rest area, warung, dan pusat ekonomi baru akan tumbuh organik karena kebutuhan nyata warga, bukan skema utang. Perspektif ini penting: proyek infrastruktur seharusnya menjawab kebutuhan sehari-hari dulu sebelum mengejar simbol modernitas. Kereta Trans-Kalimantan mungkin tetap dibutuhkan dalam jangka panjang, tetapi tanpa kalkulasi jujur dan skema fiskal sehat, proyek tersebut berisiko jadi monumen ambisi, bukan mesin kesejahteraan.
