Sekolah Rakyat Permanen: Instrumen Politik Pemerataan Akses Pendidikan
Sekolah Rakyat permanen adalah satuan pendidikan berbasis asrama yang dirancang pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan pemerataan, melalui fasilitas pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan layanan pendidikan formal jenjang dasar dan/atau menengah, tetapi juga pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam lingkungan yang aman dan tertata. Inti kebijakan ini bukan pembangunan gedung semata, melainkan strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Dengan menjadikan pendidikan sebagai hak yang dijamin negara, program pendidikan keluarga kurang mampu ini mengirim pesan politik yang jelas: negara tidak boleh netral ketika ada anak yang tertinggal hanya karena lahir di keluarga tanpa daya.
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, pada 12–13 Agustus 2026 menjadi titik krusial penguatan komitmen tersebut. Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin koordinasi bersama 66 pemerintah daerah dari tujuh provinsi untuk mempercepat pemenuhan lahan dan syarat administratif pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Ini bukan pertemuan seremonial, tetapi forum untuk menuntaskan hambatan konkret di lapangan—dari status tanah, tata ruang, hingga aspek lingkungan—yang selama ini membuat pembangunan tersendat. Ketika akses pendidikan pemerataan ditahan oleh urusan administratif, negara wajib turun tangan, dan rakor ini adalah bentuk intervensi politik yang tepat waktu.
Mengapa Penyediaan Lahan Menjadi Titik Lemah Program Pendidikan Keluarga Kurang Mampu
Keputusan pemerintah menjadikan lahan sebagai fokus pembahasan menunjukkan kejujuran menghadapi masalah terbesar dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Sekolah berasrama menuntut lahan yang jelas status hukumnya, sesuai tata ruang, dan memenuhi persyaratan lingkungan serta teknis sebelum bisa dibangun tertib dan akuntabel. Gus Ipul secara terang menyatakan bahwa menyediakan lahan “tidak mudah” karena banyak syarat yang harus dipenuhi dengan proses yang benar dan hati-hati. Pernyataan ini penting: negara mengakui bahwa hambatan akses pendidikan pemerataan bukan hanya soal anggaran, melainkan juga birokrasi agraria dan tata ruang yang sering kali lambat dan tidak sinkron dengan kebutuhan sosial.
Di rakor, Kemensos mempertemukan pemda dengan kementerian teknis seperti Pekerjaan Umum, Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, tata ruang, dan lingkungan dalam satu meja. Ini langkah yang patut diapresiasi: koordinasi pemerintah daerah dipaksa menjadi lebih konkret, tidak lagi sekadar surat-menyurat. Namun di sini pula letak tantangannya. Tanpa keberanian pemda mengalokasikan lahan terbaik untuk program pendidikan keluarga kurang mampu, Sekolah Rakyat berisiko ditempatkan di lokasi pinggiran yang sulit dijangkau dan kurang mendukung proses belajar. Jika lahan yang dipilih tidak strategis, pesan pemerataan akan kehilangan maknanya.
Skala Program dan Taruhan Sosial: 104 Titik dan 81 Sekolah Rintisan
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen sudah bergerak, tidak lagi sebatas rencana. Pemerintah melaporkan pembangunan tengah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah, dengan sejumlah lokasi mencapai progres 98–99 persen, sementara lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Pada saat yang sama terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang perlu segera memperoleh fasilitas permanen agar layanan pendidikan tidak terputus. Angka-angka ini menegaskan bahwa kita berbicara tentang intervensi struktural, bukan pilot project kecil. Sekali program ini gagal dikawal, dampaknya bukan hanya pada satu sekolah, melainkan pada ratusan anak yang masa depannya digantungkan pada janji negara.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan berkelanjutan berasrama dengan layanan lengkap: pendidikan formal, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak keluarga miskin dan rentan. Pembangunan 104 titik bukan sekadar angka, melainkan simbol bahwa negara bersedia menanggung biaya sosial jangka panjang untuk memutus kemiskinan lewat pendidikan. Di sini terlihat logika kebijakan yang tegas: “Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh,” tegas Gus Ipul. Pernyataan ini layak dikutip berulang-ulang karena menggeser paradigma bantuan sosial dari karitatif menuju transformasi melalui pendidikan.
Koordinasi 66 Pemda: Antara Peluang Pemerataan dan Risiko Ketertinggalan Baru
Keterlibatan 66 pemerintah daerah dari tujuh provinsi—Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau—yang masih memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi menunjukkan bahwa pekerjaan rumah terbesar ada di level lokal. Di satu sisi, koordinasi ini adalah peluang nyata untuk mempercepat akses pendidikan pemerataan: pemda diminta menyelesaikan persoalan lahan, merapikan dokumen, dan memenuhi syarat teknis agar Sekolah Rakyat permanen segera terbangun. Bagi keluarga paling tidak mampu, setiap hari keterlambatan berarti satu hari tambahan hidup dalam ketidakpastian pendidikan anak.
Di sisi lain, koordinasi pemerintah daerah juga menyimpan risiko ketertinggalan baru. Daerah yang cepat menyelesaikan urusan lahan akan lebih dulu menikmati manfaat program pendidikan keluarga kurang mampu. Sebaliknya, yang lambat berpotensi tertinggal, membuat ketimpangan antardaerah makin lebar. Rakor yang mempertemukan pemda dengan berbagai kementerian teknis sebenarnya menyiapkan jalur percepatan penyelesaian masalah. Namun tanpa pembaruan data, pengajuan usulan yang disiplin, dan kemauan politik kepala daerah untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai prioritas tata ruang, koordinasi akan berhenti di meja rapat. Jika itu terjadi, jargon fasilitas pendidikan berkelanjutan akan terdengar hampa bagi anak-anak yang tetap jauh dari sekolah.
Kesimpulan: Menguji Keseriusan Negara dalam Menjamin Pendidikan Berasrama yang Layak
Sekolah Rakyat sebagai persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga paling tidak mampu menempatkan pendidikan sebagai jantung kebijakan sosial pemerintah. Dengan model berasrama dan fasilitas pendidikan berkelanjutan, negara tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga memegang tanggung jawab penuh atas lingkungan tumbuh kembang anak dari keluarga miskin dan rentan. Pembangunan di 104 titik dan keberadaan 81 sekolah rintisan menunjukkan bahwa program ini sudah melangkah jauh, sehingga kegagalannya tidak bisa diterima sebagai “risiko kebijakan” biasa.
Rapat koordinasi bersama 66 pemda adalah ujian awal keseriusan negara memastikan akses pendidikan pemerataan tidak rontok di level administrasi. Jika lahan disiapkan dengan tepat, syarat teknis dipenuhi, dan pemda aktif mengawal proses, Sekolah Rakyat permanen akan menjadi tonggak baru pemutusan rantai kemiskinan lewat pendidikan. Namun bila komitmen politik di daerah lemah, program ini terancam menjadi deretan gedung setengah jadi dan sekolah rintisan yang nasibnya menggantung. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat koordinasi, melainkan berapa banyak anak miskin yang benar-benar tinggal, belajar, dan bertumbuh di sekolah yang layak.
