Kesiapan harus dibuktikan lewat keterbukaan
Pemeriksaan terinci BPK adalah pengujian mendalam atas kinerja program dan kepatuhan pemerintah yang mengandalkan bukti, akses informasi, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kesiapan Pemprov Lampung tidak cukup dinyatakan dalam rapat: ukurannya adalah seberapa cepat dan terbuka setiap organisasi perangkat daerah menjawab permintaan pemeriksa. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin entry meeting bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada 27 Oktober 2026. Pemprov menyatakan siap mendukung pemeriksaan melalui keterbukaan informasi, dokumen akurat, dan koordinasi seluruh OPD. Pemeriksaan telah diawali dengan soft entry pada 26 Oktober dan dijadwalkan berlangsung sekitar 28 hari. Pemeriksaan BPK Lampung ini menjadi ujian konkret bagi akuntabilitas Pemprov Lampung, bukan sekadar agenda administratif.
Arahan BPK juga menegaskan standar dukungan yang tepat: dokumen autentik, akses sesuai ketentuan, data tepat waktu, dan keterangan yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Fasilitas khusus bagi pemeriksa bukan pengganti transparansi. Penekanan ini penting karena kualitas pemeriksaan bergantung pada bukti yang bisa diuji, bukan pada pernyataan kesiapan semata.
Lima penugasan menguji program dan kepatuhan
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup empat pemeriksaan kinerja—ketahanan energi, ketahanan pangan, tata kelola RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, serta pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan—dan satu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2026. Luasnya agenda ini membuat koordinasi lintas OPD menjadi kebutuhan substantif, bukan formalitas.
Tim BPK akan menelaah dokumen, mengevaluasi bukti, melakukan konfirmasi dan wawancara, serta memeriksa pekerjaan secara fisik di lapangan. Setiap OPD diminta menyiapkan narahubung yang memahami sisi teknis dan administrasi keuangan. Langkah ini dapat mengurangi hambatan komunikasi, tetapi hanya jika penjelasan konsisten dengan dokumen dan kondisi di lapangan. Pemeriksaan terinci BPK berfungsi sebagai mekanisme pengawasan karena menguji bukan hanya kelengkapan berkas, melainkan juga pelaksanaan program dan kepatuhannya. Entry meeting menandai awal pengujian mendalam itu. Temuan yang tidak ditindaklanjuti akan membuat pemeriksaan kehilangan nilai korektifnya.
Hasil pemeriksaan semestinya berujung pada perbaikan
Ada kemajuan pada tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan: tingkat penyelesaian Pemprov Lampung naik dari 76,74% pada Semester II 2025 menjadi 82,78% pada Semester I 2026, bertambah 6,04 poin persentase. Capaian ini patut dicatat, tetapi masih menyisakan pekerjaan. Ukuran akuntabilitas bukan hanya meningkatnya persentase, melainkan apakah rekomendasi benar-benar mencegah kelemahan berulang.
Marindo menyebut pemeriksaan sebagai bagian dari siklus tata kelola dan kesempatan mengevaluasi program serta pengelolaan keuangan. Ia juga meminta pejabat terkait siaga selama sekitar 28 hari untuk mendampingi tim, menyerahkan dokumen, dan menjelaskannya. Pernyataan itu menempatkan tanggung jawab pada OPD: memahami aturan, mengungkap persoalan, lalu memperbaikinya, bukan menunggu pemeriksa menemukan masalah yang sama lagi.
Transparansi menentukan mutu tata kelola
Inspektorat Provinsi Lampung menyatakan akan mengawal dan mengoordinasikan pemeriksaan. Koordinasi yang tertib dapat membantu mencegah informasi simpang siur dan keterlambatan, tetapi tidak boleh menjadi penyaring yang menghalangi akses pemeriksa terhadap bukti. Kerja sama yang sehat tetap memberi ruang bagi BPK untuk menjaga independensi dan objektivitas.
Pemprov mengaitkan tata kelola yang akuntabel dengan capaian pembangunan, termasuk Mandaya Award 2026 dan penurunan angka kemiskinan dari 11,6% pada Maret 2025 menjadi 9,3% pada Juni 2026, serta lebih dari 200 ribu jiwa yang disebut berhasil dientaskan. Capaian tersebut memberi konteks, bukan pengecualian dari pengawasan. Justru klaim keberhasilan perlu ditopang pengelolaan program dan belanja yang dapat diperiksa.
Kesimpulannya, keterbukaan selama pemeriksaan dan tindak lanjut yang konsisten akan menentukan apakah tata kelola Lampung benar-benar menguat. Pemeriksaan BPK menjadi berarti ketika temuan memicu koreksi, kepatuhan membaik, dan kesalahan yang sama tidak berulang. Kesiapan yang diumumkan Pemprov harus dibuktikan melalui proses itu.
