Tunggakan yang Tak Bisa Lagi Ditunda
Utang klub sepak bola adalah kewajiban finansial yang belum dilunasi atas fasilitas atau layanan yang telah digunakan, dan menuntut pertanggungjawaban pembayaran yang jelas. Persis Solo menghadapi persoalan itu terkait pemakaian Stadion Manahan: akumulasi sewa tertunggak beserta denda mencapai Rp 3,21 miliar per 13 Oktober 2026. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pembayaran sewa sejak akhir 2024, sehingga masalah ini bukan sekadar tagihan baru yang muncul mendadak. Dalam rapat dengar pendapat pada 28 Oktober, Komisi IV DPRD Solo menyatakan kecewa karena perwakilan klub belum dapat memastikan kapan tunggakan akan diselesaikan. Dispora telah mengirim tiga surat kepada Persis, tetapi menurut Ketua Komisi IV Sugeng Riyanto, hingga rapat berlangsung belum ada jawaban tertulis dari klub. Ketika utang klub sepak bola menumpuk selama berbulan-bulan, komitmen umum tidak cukup: publik dan pemerintah daerah perlu memperoleh kepastian tentang tenggat serta cara pelunasan.
Ultimatum Membutuhkan Rencana Nyata
Komisi IV meminta Persis melunasi seluruh tunggakan beserta denda paling lambat akhir Desember 2026. Jika tenggat itu tidak dipenuhi, pemanfaatan Stadion Manahan dan lapangan milik Pemkot Solo untuk kepentingan klub akan dievaluasi. Tekanan ini masuk akal: fasilitas publik tidak semestinya terus digunakan tanpa kepastian penyelesaian kewajiban. Namun, ultimatum hanya efektif jika disertai langkah pembayaran yang bisa diperiksa, bukan sekadar pernyataan niat. Dalam rapat, manajemen diwakili staf sekretariat Ali Mundakir dan Accounting Officer Fery Eko K, sementara direktur berhalangan hadir karena persiapan pertandingan. Ali menyatakan manajemen berkomitmen menyelesaikan seluruh tanggungan kepada Dispora dan sedang mengatur skema keuangan. Namun, Fery mengatakan keputusan tentang jadwal pembayaran—angsuran atau pelunasan sekaligus—masih harus dikoordinasikan dengan direktur dan komisaris. Jarak antara komitmen dan keputusan operasional inilah yang perlu segera ditutup.
Akuntabilitas Harus Terlihat dalam Tindakan
Kasus sewa stadion tertunggak ini menegaskan bahwa manajemen klub olahraga perlu hadir dengan kewenangan yang memadai saat membahas kewajiban bernilai besar. Mengirim perwakilan yang belum bisa menetapkan tenggat membuat DPRD tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan pokok, sementara surat-surat Dispora sebelumnya belum berbalas secara tertulis. Persis menyatakan tidak akan menghindari tanggung jawab, tetapi pernyataan itu perlu segera diwujudkan dalam surat resmi kepada Dispora yang memuat jadwal pembayaran. Fery menyebut skema tersebut masih akan dibahas, termasuk kemungkinan pembayaran bertahap atau langsung lunas. Inilah ukuran praktis tata kelola perusahaan olahraga: siapa yang berwenang mengambil keputusan harus jelas, komunikasi formal tidak boleh tertunda, dan komitmen mesti dapat ditagih. Persis juga menyebut dirinya klub profesional dan kebanggaan warga Solo; reputasi itu akan lebih terjaga jika kewajiban kepada pengelola aset daerah dituntaskan sesuai tenggat. Kesimpulannya, Desember 2026 harus menjadi batas penyelesaian, bukan awal dari penjelasan baru.
