Air baku harus menjadi perhatian utama
Flyover Sitinjau Lauik adalah proyek infrastruktur di Kota Padang yang ditujukan untuk mendukung konektivitas dan keselamatan perjalanan, tetapi pembangunannya juga harus melindungi sumber air yang digunakan warga. Pada 22 Oktober 2026, anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda mendesak PT Hutama Karya memitigasi dampak lingkungan setelah kualitas air baku di Lubuk Paraku diduga menurun akibat pengerukan material proyek. Dampak air baku bukan persoalan sampingan: air yang keruh menyulitkan Perumda AM Padang mengolah air bersih bagi masyarakat. Zigo meminta kontraktor mengambil langkah antisipasi lebih kuat, terutama menjelang musim hujan akhir tahun, serta menangani area hulu, bukan hanya sekitar intake. Tekanan tersebut tepat. Jika material terbawa aliran saat hujan, gangguan pada pengolahan air dapat meluas, sementara warga bergantung pada layanan air yang aman.
Hutama Karya berkomitmen membangun sedimen trap atau kolam penampung lumpur untuk menahan material sebelum terbawa arus. Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menyatakan kontraktor dan Perumda AM Padang telah menyepakati normalisasi air baku, seraya menegaskan dukungan pada proyek tidak boleh berarti menerima gangguan kualitas air. Perumda juga menerima bantuan bahan kimia penjernih dari Hutama Karya. Namun, bantuan sementara tidak dapat menggantikan pencegahan di sumbernya. Sedimen trap perlu dibangun dan dirawat, sedangkan kondisi air harus dipantau secara konsisten agar mitigasi tidak berhenti pada janji.
Progres fisik dan pengawasan lapangan
Pada 27 Oktober, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta pimpinan Hutama Karya meninjau progres proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I). Kunjungan pejabat memberi perhatian pada kemajuan, tetapi pengawasan proyek flyover seharusnya juga menguji apakah perlindungan lingkungan benar-benar berjalan di lokasi, bukan sekadar mencatat capaian konstruksi. Progres fisik proyek Panorama I mencapai 35,275%. Pekerjaan Jembatan 1 telah selesai, sementara pemasangan girder Jembatan 3 segmen A1–P1 berlangsung pada 26–27 Oktober 2026. Tahap selanjutnya difokuskan pada Jembatan 2 dan pekerjaan konstruksi lainnya. Angka progres berguna untuk menilai laju pembangunan, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan apakah risiko terhadap sumber air sudah terkendali.
Teknologi seperti drone LiDAR, BIM, Common Data Environment, dan sistem pemantauan kesehatan struktur dapat membantu pengelolaan konstruksi; sumber proyek juga menyebut penggunaan Lead Rubber Bearing dan Augmented Reality. Namun, perangkat pemantauan struktur dan koordinasi digital tidak otomatis mengatasi air keruh. BPJN Sumbar menyatakan dampak proyek dipantau intensif dan tim lapangan akan mengikis sedimen bila kekeruhan melampaui ambang batas. Pengawasan itu perlu diterjemahkan menjadi pemeriksaan rutin yang hasilnya dapat ditindaklanjuti, terutama saat hujan. Tanpa pemantauan terbuka atas mutu air serta respons cepat terhadap lonjakan sedimen, capaian fisik berisiko menutupi masalah yang dirasakan pengguna layanan air.
Kemajuan KPBU mesti seiring mitigasi
Proyek KPBU membutuhkan koordinasi pemerintah, badan usaha, kontraktor, dan penyedia layanan air. Peninjauan pejabat pada proyek Panorama I memang menjadi kesempatan memperkuat koordinasi pemangku kepentingan demi kelancaran pembangunan. Namun, ukuran keberhasilan tidak semestinya hanya kecepatan konstruksi. Kesepakatan normalisasi air baku antara kontraktor dan Perumda AM Padang perlu diikuti pelaksanaan yang terukur, sementara BPJN harus memastikan pemantauan dan tindakan pengendalian benar-benar dilakukan. Bagi warga, hasil paling penting bukan hanya jembatan yang selesai, tetapi juga layanan air bersih yang tidak terganggu selama pembangunan. Karena itu, sedimen trap, pemeriksaan kualitas air, dan pengikisan sedimen saat ambang kekeruhan terlampaui harus menjadi bagian dari pengendalian rutin, bukan respons sesekali. Pemerintah dan pelaksana perlu menyelaraskan laporan kemajuan proyek dengan catatan mitigasi lingkungan agar publik dapat melihat kedua sisi pekerjaan.
Kesimpulannya, flyover Sitinjau Lauik tetap penting bagi konektivitas dan keselamatan, tetapi dukungan publik bergantung pada cara proyek mengelola dampaknya. Progres 35,275% menunjukkan pembangunan bergerak, bukan bahwa persoalan air telah tuntas. Hutama Karya dan para pengawas perlu memastikan komitmen penanganan sedimen berjalan di hulu maupun sekitar intake, dengan langkah cepat ketika kekeruhan melewati batas. Mitigasi lingkungan dan kemajuan konstruksi bukan dua sasaran yang saling meniadakan. Dalam proyek KPBU yang bertanggung jawab, keduanya harus maju bersama.
