Pembebasan Lahan Flyover: Jantung yang Sering Terbengkalai
Pembebasan lahan flyover adalah proses penentuan, pelepasan, dan pengalihan hak atas tanah yang terkena trase jalan layang, agar desain teknis (DED), pendanaan, dan pembangunan fisik dapat berjalan selaras antara pemerintah pusat, daerah, pemilik lahan, dan pihak operator utilitas dalam satu kerangka hukum yang jelas dan dapat dieksekusi. Tanpa keberanian politik dan kejelasan teknis, proyek infrastruktur terhambat bukan karena kurang ide, tetapi karena tanah yang tidak kunjung disepakati. Kasus flyover Jawa Timur di Simpang Mengkreng menunjukkan bagaimana kemacetan jalan layang tetap menjadi wacana, ketika Jombang berani mengalokasikan anggaran, Kediri memilih nihil, dan Nganjuk menunggu legalitas trase sebelum menyentuh satu meter persegi pun. Ketegangan antara kesiapan fiskal dan kepastian desain ini adalah pola yang berulang di banyak daerah.
Mengkreng: DED yang Mandek, Anggaran yang Mengendap
Simpang Mengkreng seharusnya menjadi contoh bagaimana flyover Jawa Timur mengurai kemacetan menahun di titik pertemuan Nganjuk, Kediri, dan Jombang, tetapi malah menjadi etalase proyek infrastruktur terhambat. Mandeknya proyek ini dipicu oleh belum rampungnya dokumen Detail Engineering Design (DED) dari pemerintah provinsi, sehingga daerah bergerak dengan logika masing-masing. Jombang sudah memasang Rp 20 miliar di P-APBD 2026 untuk pembebasan lahan, namun anggaran mengendap karena patok trase belum resmi. Kediri memilih nihil alokasi pembebasan lahan, sementara Nganjuk menahan anggaran dan menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum titik koordinat pasti dan luasan bidang punya legalitas hukum. Selama koordinasi lintas daerah dan provinsi tersendat, kemacetan di Simpang Mengkreng terus membebani pengendara dan menggerus produktivitas harian. Di sini terlihat jelas: DED yang lambat berarti warga yang harus sabar berjam-jam di jalan.
Bogor: Menjadikan Pembebasan Lahan Langkah Kritis, Bukan Sisipan
Berbeda dengan pola tarik-ulur di Mengkreng, rencana flyover Kebon Pedes menunjukkan pendekatan yang lebih tertata terhadap pembebasan lahan flyover. Setelah mempertimbangkan opsi underpass, koordinasi teknis dengan dinas pekerjaan umum setempat mengarah pada pilihan flyover karena lebih masuk akal dari segi anggaran, kondisi tanah yang labil, dan kebutuhan lahan yang lebih terkendali. Pemerintah kota secara terang menyatakan akan menangani pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik jembatan layang diserahkan kepada operator perkeretaapian. Pembangunan flyover Kebon Pedes ditargetkan mulai tahap fisik pada 2027, tetapi ambisi itu diakui bergantung pada perencanaan teknis dan persiapan lahan. Model yang meniru flyover R.E. Martadinata dipilih agar tidak menuntut pengambilalihan lahan warga secara masif. Pendekatan seperti ini patut dicontoh: pembebasan lahan ditempatkan di depan, bukan dikerjakan sambil jalan lalu menimbulkan konflik.
Sidoarjo: Merancang Kapasitas Tiga Dekade, Bukan Sekadar Tambal Sulam
Di Sidoarjo, perencanaan flyover Gedangan dan peningkatan jalan beton di Tanggulangin menunjukkan bahwa pembebasan lahan dan skema ruang bukan hanya soal izin, tetapi soal visi jangka panjang terhadap kemacetan jalan layang. Pemerintah kabupaten bersama balai jalan nasional sepakat merancang Right of Way enam lajur dua arah agar kemacetan kronis di kawasan Gedangan dapat terurai hingga 30 tahun ke depan. Bupati menegaskan, jika hanya empat lajur, titik jenuh diperkirakan muncul dalam 15 tahun, sementara enam lajur diharapkan menahan beban lalu lintas hingga tiga dekade. Pembangunan ini melibatkan sinergi lintas instansi, termasuk operator kereta api dan balai teknik perkeretaapian, yang menekankan pentingnya kepastian skema ruang agar penyesuaian teknis di lahan milik perkeretaapian bisa segera dilakukan. Saat ini, kesepakatan final terkait kebutuhan ruang dan desain bangunan terus dirampungkan agar konstruksi dapat segera dimulai. Di sisi lain, proyek peningkatan jalan beton senilai Rp 3,3 miliar di Kedungbanteng memperlihatkan bahwa kualitas desain dan pelaksanaan juga harus diawasi agar tidak menimbulkan risiko baru bagi warga.
Pelajaran: Satukan DED, Koordinasi, dan Keberanian Politik
Tiga contoh ini mengajarkan satu hal: masalah utama bukan semata kurangnya dana, tetapi ketidaksinkronan antara pembebasan lahan flyover, penyelesaian DED, dan koordinasi lintas daerah. Di Mengkreng, DED yang belum rampung memecah sikap kabupaten dan membiarkan kemacetan berlanjut. Di Bogor, penetapan peran jelas antara pemerintah kota dan operator kereta menjadikan pembebasan lahan bagian integral dari skema proyek, bukan afterthought. Di Sidoarjo, kesepakatan ruang dengan balai jalan nasional dan pihak perkeretaapian menunjukkan bahwa kemacetan jalan layang hanya bisa diatasi jika transportasi jalan dan rel direncanakan bersama. Ke depan, daerah yang ingin mempercepat proyek infrastruktur lokal harus berani menuntut kepastian DED dari provinsi, membuka ruang dialog dengan pemilik lahan, dan mengikat semua pihak dalam satu jadwal yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, flyover akan tetap indah di atas kertas, sementara warga terus terjebak di bawahnya.
