Aset daerah perlu dikelola, bukan dibiarkan
Optimalisasi aset daerah adalah upaya mengelola properti milik perusahaan pemerintah agar berfungsi produktif, memberi nilai tambah, dan mendukung keberlanjutan usaha tanpa mengabaikan kepentingan publik. Itulah tantangan yang kini dihadapi PUD Pembangunan Medan: aset strategisnya membutuhkan pengelolaan yang lebih terarah, sementara kerja sama dengan swasta harus memberi manfaat yang jelas bagi perusahaan dan kota. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PUD Pembangunan mencari investor untuk menyelamatkan sekaligus mengoptimalkan asetnya. Ia menyampaikan dorongan tersebut saat memimpin rapat Monitoring, Evaluasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 di Balai Kota, Rabu, 4 November 2026. Langkah ini masuk akal: aset yang bernilai komersial tidak semestinya terus menjadi beban atau kehilangan fungsi. Namun, menggandeng investor bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilannya adalah pengelolaan yang produktif, transparan, dan menjaga kepentingan daerah.
Medan Zoo dan Gelanggang Remaja jadi perhatian
Di antara aset yang dibahas, Gelanggang Remaja Medan menonjol karena lokasinya sekitar satu kilometer dari pusat kota. Rico menilai kawasan itu berpotensi dikembangkan sebagai pusat olahraga terpadu atau pusat bisnis. Ia menyebutnya sebagai lahan utama yang menarik untuk kerja sama apabila dikelola dengan baik. Potensi lokasi memang dapat menjadi daya tawar, tetapi rencana pengembangan perlu menjelaskan pilihan fungsi dan cara pemanfaatannya, bukan berhenti pada gagasan umum. Medan Zoo juga masuk dalam fokus pengembangan PUD Pembangunan, bersama kawasan Kolam Renang Deli dan Gelanggang Remaja serta pergudangan PKTM. Perbedaan karakter tiap aset menuntut rencana yang tidak seragam. Investor Medan mungkin tertarik pada nilai komersial, tetapi pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa skema kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing kawasan. Untuk Medan Zoo dan Gelanggang Remaja, penyelamatan aset seharusnya berarti membangun pengelolaan yang jelas dan layak dalam jangka panjang, bukan sekadar mencari mitra.
Kontrak panjang perlu disertai pengawasan kuat
Salah satu hambatan yang disebut Rico adalah masa kerja sama atau sewa yang relatif singkat, karena dapat mengurangi minat swasta menanamkan modal. Ia menyatakan PUD Pembangunan memiliki ruang untuk menegosiasikan kontrak jangka panjang, bahkan lebih dari lima hingga sepuluh tahun, guna memberi kepastian kepada investor. Kepastian waktu dapat membantu mitra merencanakan pengembangan, tetapi durasi panjang juga membuat syarat kontrak dan pengawasan semakin penting. Rico menegaskan bahwa kantor utama PUD Pembangunan di kawasan yang dikerjasamakan harus tetap dipertahankan. Ketentuan itu perlu menjadi bagian dari kesepakatan yang tegas, bersama pembagian tanggung jawab, sasaran pengelolaan, dan mekanisme evaluasi. PUD Pembangunan juga menyebut tiga kawasan yang akan dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi dan merumuskan langkah pengembangan berikutnya. Arah kebijakannya tepat, tetapi kualitasnya akan ditentukan oleh keterbukaan proses dan perlindungan atas aset daerah. Investor patut disambut; kepentingan publik dan kendali yang akuntabel tidak boleh dikorbankan.
