Makassar Mengubah Arah Pengelolaan Sampah Kota
Penguatan pengelolaan limbah kota di Makassar adalah langkah strategis pemerintah kota untuk menambah armada pengangkut sampah dan membenahi fasilitas tempat pemrosesan akhir sebagai upaya meningkatkan kapasitas, mencegah dampak lingkungan, dan memperbaiki layanan publik secara menyeluruh.
Pemerintah kota terlihat tidak lagi sekadar memadamkan “kebakaran” sampah, melainkan membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih terencana. Penambahan armada pengangkut sampah dan modernisasi TPA bukan sekadar proyek fisik; ini sinyal bahwa Makassar mulai memandang sampah sebagai isu serius yang menuntut sistem, bukan tambal sulam. Langkah ini juga menunjukkan adanya tekanan: volume sampah harian yang terus naik menuntut kapasitas baru, sementara tuntutan pemerintah pusat soal standar pengelolaan menunggu di depan. Pilihannya hanya dua: berbenah atau menanggung sanksi berkepanjangan.
40 Armada Baru dan Kapasitas Lama yang Mulai Terbatas
Penguatan armada pengangkut sampah adalah tulang punggung infrastruktur pengelolaan sampah Makassar. Pemerintah kota menambah 40 unit armada untuk memperkuat sistem pengangkutan sekaligus mengurangi beban TPA. Hingga 2026, armada persampahan Makassar terdiri atas motor roda tiga, Tangkasaki, dump truck, arm roll truck, dan mobil compactor. Data DLH mencatat 1.073 unit motor roda tiga, dengan 760 unit masih layak, 236 rusak ringan, dan 77 rusak berat. Sementara itu, terdapat 221 armada Tangkasaki, dengan 183 unit baik, 35 rusak ringan, dan tiga rusak berat.
Untuk dump truck, tersedia 147 unit, dengan 103 unit masih beroperasi dan 44 mengalami kerusakan ringan. Angka-angka ini mengungkap realitas yang sering diabaikan: sebagian besar armada lama bekerja di batas kemampuan. Penambahan 40 armada baru bukan kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak agar pengelolaan limbah kota tidak tersendat. Seperti disampaikan Kepala DLH, penguatan sarana dan prasarana persampahan menjadi kebutuhan seiring tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Tanpa armada yang cukup dan sehat, wacana pemilahan dan pengolahan di atas kertas tidak akan pernah sampai ke TPA.
Modernisasi TPA: Dari Open Dumping ke Sistem yang Lebih Terkontrol
Jika armada adalah garis depan, maka TPA adalah “dapur” akhir pengelolaan limbah kota. Pembenahan TPA di Makassar menggunakan metode cover soil sebagai bagian dari transisi dari open dumping menuju sanitary landfill. Ini perubahan penting: sampah yang dulu dibiarkan menggunung terbuka, kini mulai ditutup dan dikelola lebih terstruktur. Kepala DLH menjelaskan bahwa pembenahan menyasar sistem pengelolaan air lindi, mulai dari perbaikan kolam lindi hingga penerapan penanganan bahan kimia untuk menjaga kualitasnya.
Selain lindi, DLH juga membenahi timbunan sampah, pengelolaan gas metana, dan akses jalan di kawasan TPA. Ini mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat nyata: lindi yang dikelola dengan baik mengurangi risiko pencemaran, gas metana yang dikendalikan menekan potensi kebakaran dan emisi, sementara akses jalan yang baik membuat armada pengangkut sampah bekerja lebih efisien. Di sini terlihat bahwa infrastruktur pengelolaan sampah tidak berhenti pada pengangkutan; seluruh rantai, dari sumber sampai TPA, sedang dipaksa naik kelas.
Mengejar Standar Pemerintah Pusat dan Efisiensi Kota
Modernisasi TPA dan penambahan armada tidak berdiri di ruang hampa. Pemerintah pusat telah memberi arahan tegas soal standar pengelolaan persampahan, dan Pemkot Makassar menjadikannya kompas. DLH menegaskan komitmen mereka: apa yang menjadi arahan pemerintah pusat akan dituntaskan. Dengan kata lain, pembenahan TPA dan infrastruktur pengelolaan sampah bukan sekadar proyek lokal, melainkan upaya mengejar kepatuhan terhadap regulasi yang lebih ketat.
Langkah-langkah ini mengarah pada satu tujuan: efisiensi pengelolaan limbah kota. Penambahan armada pengangkut sampah dan perluasan fasilitas pengolahan di tingkat kecamatan dirancang untuk mengurangi beban sampah yang berakhir di TPA. Artinya, sampah diharapkan lebih banyak diolah dekat sumbernya, sementara yang masuk ke TPA sudah lebih terpilah dan terkelola. Jika strategi ini konsisten, Makassar tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga membangun layanan publik yang lebih layak bagi warganya.
Kesimpulan: Infrastruktur Sampah sebagai Ujian Keseriusan Kota
Penguatan infrastruktur pengelolaan sampah di Makassar menunjukkan bahwa kota ini sedang memasuki fase baru dalam menangani limbahnya. Penambahan armada pengangkut sampah, pembenahan kolam lindi, pengelolaan gas metana, hingga perbaikan akses jalan di TPA adalah indikator niat politik yang lebih serius. Kota ini mulai memahami bahwa tanpa sistem yang efisien, sampah akan selalu menjadi krisis berulang.
Namun, infrastruktur hanyalah satu sisi. Tantangan berikutnya adalah konsistensi operasional dan pengawasan. Komitmen yang sudah diumumkan ke publik perlu diikuti disiplin di lapangan, dari petugas pengangkut hingga manajemen TPA. Bila lini ini tersambung dengan baik, Makassar berpeluang mengubah reputasi pengelolaan limbah kota: dari sekadar reaktif terhadap sanksi, menjadi kota yang proaktif menjaga lingkungan dan memberikan layanan persampahan yang lebih dapat diandalkan.
