Krisis Sampah Bukan Sekadar Soal Truk, tapi Perilaku Kolektif
Krisis persampahan kota adalah kondisi ketika volume sampah rumah tangga dan aktivitas ekonomi melampaui kemampuan infrastruktur persampahan kota, mulai dari armada pengangkut sampah, fasilitas pemrosesan, hingga kapasitas pengelolaan dan kesadaran perilaku masyarakat, sehingga sampah menumpuk di lingkungan maupun tempat pemrosesan akhir dan memicu masalah kesehatan, sosial, serta ekologis jangka panjang.
Makassar dan Cilegon sedang mengirim pesan penting: urusan sampah tidak bisa diatasi hanya dengan menambah truk atau menggelar kerja bakti musiman. Makassar memilih memperkuat armada pengangkut sampah dan fasilitas pengolahan di kecamatan untuk menahan laju sampah yang berakhir di TPA, seiring lonjakan volume sampah harian yang diakui pemerintah kota sebagai ancaman nyata. Cilegon, di sisi lain, menaruh taruhan besar pada edukasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat warga, dengan menggandeng mahasiswa dan komunitas lingkungan hidup sebagai mitra lapangan. Kombinasi dua pendekatan ini seharusnya menjadi standar baru: infrastruktur kuat tanpa perubahan perilaku hanya menunda masalah; edukasi tanpa sarana hanya memindahkan frustrasi ke warga.
Makassar: Menggenjot Armada Pengangkut untuk Mengurangi Beban TPA
Makassar memilih jalur penguatan infrastruktur persampahan kota. Pemerintah kota menambah armada pengangkut sampah sekaligus memperluas fasilitas pengolahan di tingkat kecamatan untuk mengurangi beban TPA yang selama ini menjadi penyangga terakhir sistem yang rapuh. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar, penguatan sarana dan prasarana sudah bukan pilihan, melainkan kebutuhan, karena volume sampah harian terus meningkat dan tidak akan surut hanya dengan imbauan moral.
Data inventaris di 14 kecamatan menunjukkan betapa masif skala operasi yang sedang dikelola: 1.073 motor roda tiga, dengan 760 unit masih beroperasi baik, 236 rusak ringan, dan 77 rusak berat. Armada Tangkasaki berjumlah 221 unit, di mana 183 masih baik, 35 rusak ringan, dan 3 rusak berat. Untuk dump truck, tersedia 147 unit dengan 103 unit beroperasi baik dan 44 rusak ringan. Angka ini menegaskan satu hal: tanpa penambahan armada dan peremajaan yang konsisten, infrastruktur persampahan kota akan pelan-pelan macet. Menambah armada pengangkut sampah bukan kemewahan, tetapi syarat minimum agar pemilahan dan pengolahan di hulu punya arti.
Cilegon: Menguji Kekuatannya di Ranah Edukasi dan Partisipasi Warga
Jika Makassar menonjol di sisi sarana, Cilegon mencoba membenahi sisi manusia. Dinas Lingkungan Hidup kota ini merespons gagasan mahasiswa KKN STTIKOM Insan Unggul dan komunitas JAGA untuk memperbaiki pengelolaan sampah di Lingkungan Cikebel Bawah melalui rangkaian edukasi dan aksi bersama. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang, dengan sesi sosialisasi diikuti kerja bakti, memperlihatkan pengakuan bahwa warga bukan penerima layanan pasif, melainkan aktor utama perubahan.
Dalam sosialisasi, DLH memaparkan gambaran umum persampahan kota, kebijakan, jenis sampah, hingga dampak perilaku abai terhadap kebersihan lingkungan. Warga diperkenalkan pada konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan cara mengurangi sampah sejak dari sumber, menggunakan kembali, serta mendaur ulang menjadi produk kreatif. DLH juga menjelaskan pelayanan persampahan, jumlah petugas dan armada, serta hierarki pengelolaan berkelanjutan. Di titik ini, Cilegon mengambil posisi jelas: mengandalkan infrastruktur tanpa edukasi pengelolaan sampah adalah kesalahan desain, karena yang menentukan nasib sampah adalah keputusan harian rumah tangga.
Integrasi Infrastruktur dan Edukasi: Mengapa Pendekatan Holistik Tidak Bisa Ditawar
Contoh Cilegon memperlihatkan bagaimana edukasi tanpa dukungan armada pengangkut sampah tidak akan bertahan lama. Dalam aksi di Cikebel Bawah, DLH tidak berhenti pada ceramah; Tim AMPIBI beserta armada diturunkan untuk membantu pembersihan sungai sebagai bagian dari Gerakan Peduli Sungai. Pesan implisitnya jelas: pengetahuan warga harus dibarengi layanan yang nyata, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, pengangkutan, hingga pengelolaan akhir. Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota, yang mencoba menata sistem dari hulu ke hilir.
Makassar mengisi sisi lain dari persamaan melalui penguatan infrastruktur persampahan kota: memperbanyak kendaraan, menata jenis armada sesuai kategori pemilahan, dan memperluas fasilitas pengolahan di kecamatan. Sementara di Cilegon, tindak lanjut berupa pendataan warga dan titik pengambilan sampah rutin menjadi dasar penyesuaian pelayanan. Kebutuhan bak sampah yang belum terpenuhi pun diangkat oleh mahasiswa dan komunitas agar tidak berhenti sebagai acara seremonial. Integrasi infrastruktur fisik dengan program edukasi pengelolaan sampah adalah satu-satunya cara masuk akal untuk keluar dari lingkaran ‘bersih saat kerja bakti, kotor kembali keesokan hari’.
Pelajaran bagi Kota Lain: Dari Keterlibatan Warga hingga Desain Layanan
Ada dua pelajaran penting yang layak dicatat kota-kota lain. Pertama, kolaborasi lintas aktor bukan aksesori, tapi syarat. Di Cilegon, pemerintah, mahasiswa, komunitas, dan tokoh masyarakat bergerak bersama; bahkan ada tawaran lahan pribadi untuk mendukung pengelolaan sampah, dengan syarat dikelola secara baik dan tertata. Sikap ini tumbuh karena warga merasa dilibatkan, bukan hanya disuruh menaati aturan.
Kedua, desain layanan harus berbasis data dan realitas lapangan. Pendataan warga dan titik pengambilan sampah rutin yang diminta UPT setempat menjadi fondasi untuk menyesuaikan frekuensi dan jangkauan armada. Di Makassar, keberadaan ratusan motor roda tiga, Tangkasaki, dump truck, dan jenis armada lain menunjukkan skala kebutuhan riil di 14 kecamatan. Kota yang menunda pembenahan infrastruktur persampahan kota sambil mengabaikan edukasi pengelolaan sampah sedang menyusun bom waktu ekologis. Sebaliknya, kota yang berani menggabungkan penguatan armada pengangkut sampah dengan perubahan perilaku warga sedang menulis ulang standar baru pengelolaan sampah berkelanjutan.
