Sumbar di Persimpangan: Dari Penghasil Fosil ke Provinsi Hijau
Energi terbarukan Sumatera Barat adalah himpunan sumber energi nonfosil seperti panas bumi, surya, angin, biomassa, mikrohidro, serta energi laut yang tersebar di berbagai wilayah dan dinilai mampu memasok listrik ribuan megawatt bila dikembangkan dengan kebijakan, infrastruktur, dan dukungan sosial yang tepat.
Keputusan menjadikan Sumbar sebagai green province Indonesia bukan sekadar slogan politik; ini adalah pilihan strategis untuk keluar dari ketergantungan energi fosil yang mahal dan rawan krisis. Dewan Energi Nasional (DEN) secara terbuka mendukung komitmen Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Sumbar sebagai Green Province. Dengan dukungan ini, Sumbar berada di persimpangan: tetap nyaman bersandar pada BBM dan LPG, atau berani memimpin transisi energi daerah yang lebih bersih dan berdaulat.
Pertemuan antara Anggota DEN Satya Widya Yudha dan Gubernur Mahyeldi di Padang pada 27–28 Agustus 2026 menjadi penanda keseriusan kedua pihak dalam membahas agenda strategis pengembangan energi terbarukan sekaligus penguatan ketahanan energi di tingkat daerah.
Potensi Megawatt Sumbar: Lumbung Energi Terbarukan yang Masih Tertidur
Sumatera Barat menyimpan potensi megawatt Sumbar yang jarang disadari publik. Untuk panas bumi, daerah ini memiliki potensi 1.836 MW di 22 titik, sementara Gubernur Mahyeldi bahkan menyebut kapasitas panas bumi diperkirakan mencapai sekitar 2.000 MW. Di luar itu, tenaga surya 898 MW, angin 3.607 MW, dan biomassa sekitar 923 MW membentuk portofolio energi terbarukan yang mengesankan.
Dengan angka sebesar ini, wajar jika Sumbar dinilai berpeluang menjadi salah satu lumbung energi terbarukan nasional. Namun angka di atas kertas tidak otomatis menjadi listrik di rumah warga atau daya untuk industri. Tantangan utamanya adalah mengubah potensi tersebut menjadi proyek energi bersih yang nyata, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tanpa proyek konkret, istilah provinsi hijau akan tetap berhenti di baliho dan pidato.
Mahyeldi menegaskan bahwa potensi energi yang sangat besar ini harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sini letak ujian kebijakan: apakah proyek panas bumi, surya, angin, dan biomassa akan dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal, atau sekadar menjadi ladang investasi yang minim keterlibatan warga.
KEN, RUED, dan B50: Transisi Energi Daerah yang Tidak Boleh Setengah Hati
Langkah Sumbar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan porsi energi terbarukan dalam bauran nasional 19–23 persen pada 2030 dan 70–72 persen pada 2060. Artinya, energi terbarukan Sumatera Barat bukan proyek sampingan, melainkan bagian dari strategi besar transisi energi terbarukan di tingkat nasional.
Pertemuan DEN dan Pemprov Sumbar membahas penguatan sinergi pusat-daerah, termasuk implementasi dan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED). DEN juga menyampaikan rencana revisi RUED setelah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diperbarui selesai. Tanpa RUED yang realistis dan berpihak pada energi bersih, jargon green province Indonesia akan mudah runtuh ketika berhadapan dengan proyek fosil yang lebih mapan.
Di sisi lain, implementasi mandatori B50—diesel dengan campuran biodiesel 50 persen—menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik. Namun kebijakan campuran biodiesel ini hanya akan efektif bila sinkron dengan strategi transisi energi daerah yang luas, bukan kebijakan sektoral yang berdiri sendiri.
Ketahanan Energi dan Kearifan Lokal: Energi Hijau Tidak Boleh Mengulang Dosa Lama
DEN dan Pemprov Sumbar memandang ketahanan energi sebagai isu yang sama pentingnya dengan transisi energi. Keduanya membahas pengembangan Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional yang akan melengkapi cadangan operasional 18–21 hari yang ada saat ini. Targetnya, tersedia cadangan energi tambahan sekitar 30 hari kebutuhan impor yang dapat digunakan saat krisis. Ini sinyal bahwa energi terbarukan dan keamanan pasokan harus berjalan beriringan.
Namun, DEN mengingatkan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam; penerimaan masyarakat dan kearifan lokal menjadi kunci. Sosialisasi KEN di Universitas Andalas menegaskan pentingnya rekognisi kearifan lokal dalam pengembangan mikrohidro dan panas bumi menuju transisi energi berkeadilan. Tanpa dialog, proyek geothermal atau mikrohidro berpotensi mengulang pola lama: pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat.
Di sinilah perguruan tinggi didorong menjadi katalisator yang mempertemukan pemerintah, investor, dan masyarakat. Ketika universitas hanya menjadi penonton, ruang kebijakan akan dikuasai kalkulasi bisnis jangka pendek, bukan analisis sosial-lingkungan jangka panjang.
Menuju Provinsi Hijau yang Nyata: Dari Potensi ke Kesejahteraan
Gubernur Mahyeldi menyatakan Sumbar berkomitmen menjadi Green Province dan mengapresiasi dukungan serta pendampingan DEN dalam mencapai target ini. Ia juga menegaskan kesiapan Sumbar mengoptimalkan energi baru dan terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini penting, tetapi publik berhak menagih bukti berupa proyek nyata, bukan sekadar rencana.
Pemprov Sumbar menyebut kawasan strategis seperti Teluk Tapang dapat dikembangkan untuk mendukung infrastruktur dan konektivitas energi. Pemerintah daerah juga terus membuka ruang sinergi dengan pemerintah pusat agar potensi energi daerah memberi nilai tambah bagi masyarakat. Jika sinergi ini hanya menghasilkan proyek berbiaya besar tanpa manfaat langsung, kepercayaan publik pada agenda energi hijau akan runtuh.
Akhirnya, jalan menuju provinsi hijau bergantung pada satu hal: keberanian mengubah potensi menjadi proyek energi bersih yang berkelanjutan dan adil. Potensi geothermal, surya, angin, biomassa, hingga mikrohidro sudah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan energi terbarukan Sumatera Barat benar-benar hadir di kehidupan sehari-hari warga, dari tarif listrik yang lebih stabil hingga peluang kerja baru di desa-desa energi.
