Anak Putus Sekolah: Masalah Sosial, Bukan Sekadar Angka
Anak putus sekolah adalah kondisi ketika anak usia sekolah berhenti, tidak pernah masuk, atau tidak melanjutkan pendidikan formal, sehingga kehilangan hak atas layanan belajar dasar dan perlu intervensi program pemerintah pendidikan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan agar akses sekolah anak dapat pulih dan beradaptasi dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Fenomena ini bukan sekadar statistik suram; ia adalah potret ketidaksetaraan yang kasat mata. Jika dibiarkan, generasi muda akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama dengan orang tuanya. Karena itu, pendekatan minimalis—misalnya hanya mendorong anak kembali ke kelas—tidak cukup. Kita memerlukan strategi yang menangani akar masalah, mulai dari beban ekonomi keluarga, perundungan di sekolah, hingga pernikahan dini yang memutus masa depan.
Buol: Bantuan Pendidikan Gratis dan Jalur Nonformal sebagai Jaring Pengaman
Langkah Pemerintah Kabupaten Buol patut dibaca sebagai koreksi atas pendekatan lama yang terlalu mengandalkan sekolah formal. Pemerintah daerah memverifikasi sekitar 3.000 anak yang belum mengenyam pendidikan dengan melibatkan instansi hingga tingkat desa. Ini sinyal penting: data anak putus sekolah tidak boleh mengambang, harus bernama dan beralamat. Setelah peta masalah jelas, intervensi diarahkan pada bantuan pendidikan gratis berupa perlengkapan sekolah—alat tulis, seragam, tas, sepatu—yang membantu keluarga miskin agar ekonomi tidak lagi menjadi alasan berhenti sekolah. Namun kebijakan paling progresif adalah penyediaan jalur nonformal melalui PKBM dan SKB bagi anak yang terlalu lama meninggalkan sekolah formal. Di sini tampak kesadaran baru: memaksa semua anak kembali ke jalur formal adalah pendekatan kaku; pendidikan nonformal memberi jalan realistis bagi anak marginal.
BERGEGAS di Pasuruan: Kolaborasi sebagai Strategi, Bukan Slogan
Program BERGEGAS di Kota Pasuruan menunjukkan bagaimana program pemerintah pendidikan bisa menjadi gerakan kolektif, bukan proyek seremonial. Pemerintah kota merilis data awal 2.565 anak tidak sekolah per 1 September 2026, lalu menyusunnya kembali melalui pendataan lapangan hingga menjadi 2.230 anak dan akhirnya 1.905 anak setelah verifikasi dan validasi. Data itu diurai menjadi 653 anak lulus tidak melanjutkan, 656 drop out, dan 596 belum pernah sekolah. Ini bukan sekadar statistik; pengelompokan tersebut memaksa pemerintah menyusun intervensi yang berbeda untuk tiap kategori. “Intervensinya tidak bisa general, tetapi harus spesifik dengan problem-problem yang dihadapi,” tegas Wali Kota Pasuruan. Pilar pencegahan dan penanganan disusun: mulai deteksi dini absensi, konseling, edukasi orang tua, hingga penyediaan jalur fleksibel seperti Sekolah Rakyat dan PKBM.
Identifikasi Dini dan Intervensi Cepat: Pelajaran dari Dua Daerah
Buol dan Pasuruan memberi pelajaran yang sama: anak putus sekolah hanya bisa dikurangi jika pemerintah berani memulai dari identifikasi dini yang teliti dan intervensi cepat. Di Buol, pendataan lintas sektor yang melibatkan dinas kependudukan, desa, hingga operator lokal membuat pemerintah memahami faktor penyebab seperti keterbatasan ekonomi, perundungan, jarak sekolah, dan pernikahan dini. Di Pasuruan, data ATS disisir hingga level kecamatan, kelurahan, RW, dan RT, disandingkan dengan data kependudukan, lalu dibersihkan dari data ganda dan warga luar kota. Pendekatan ini mengirim pesan jelas: akses sekolah anak tidak bisa dijamin tanpa satu peta data yang rapi. Namun data hanyalah titik awal. Tanpa jadwal aksi dan tenggat waktu yang tegas untuk menuntaskan tiap kasus, program pemerintah pendidikan akan berhenti pada laporan, bukan perubahan nyata.
Menuju Model Nasional: Menyatukan Bantuan, Data, dan Kolaborasi
Dari kedua inisiatif ini, terlihat kerangka model yang layak diangkat menjadi praktik baik nasional: pertama, bantuan pendidikan gratis yang konkret agar keluarga miskin merasa didukung, bukan disalahkan. Kedua, jalur nonformal yang diakui negara untuk merangkul anak marginal yang sulit kembali ke sekolah reguler. Ketiga, kolaborasi lintas sektor—pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dunia usaha—yang menjadikan penuntasan anak tidak sekolah sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban tunggal dinas pendidikan. “Penuntasan ATS ini adalah tanggung jawab kolektif melalui Program BERGEGAS. Kita membutuhkan satu peta data, satu pembagian peran, dan satu gerak bersama,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Tantangannya kini jelas: apakah daerah lain siap meninggalkan pola lama yang fragmentaris dan bergerak ke arah pendekatan menyeluruh seperti Buol dan Pasuruan?
