Sekolah Keluarga: Lebih dari Sekadar Pelatihan Parenting
Sekolah keluarga program adalah inisiatif edukasi keluarga berkualitas yang disusun secara terstruktur oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua, sehingga peran orang tua pengasuhan menjadi lebih efektif dalam membentuk karakter, kesehatan emosional, dan masa depan anak dalam konteks kehidupan sehari-hari di tingkat komunitas.
Peluncuran Sekolah Keluarga Angkatan II di Padang Panjang bukan kegiatan seremonial biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pengasuhan anak akhirnya diperlakukan sebagai urusan kebijakan publik, bukan sekadar urusan rumah tangga. Sebanyak 80 ibu diundang masuk kelas, mempelajari pola asuh, komunikasi keluarga, kesehatan, dan nilai-nilai keluarga dalam rangkaian 10 pertemuan selama tiga bulan. Menjadikan parenting sebagai objek intervensi pemerintah adalah langkah berani, karena mengakui bahwa banyak keluarga membutuhkan bantuan sistematis, bukan nasihat sesaat atau ceramah singkat.
Di sini terlihat pergeseran cara pandang: orang tua tidak lagi disalahkan ketika gagal mengasuh, tetapi dilihat sebagai pihak yang perlu didukung kapasitasnya. Program parenting pemerintah ini memposisikan ibu sebagai murid sekaligus agen perubahan keluarga, sekaligus memberi mereka ruang aman untuk berefleksi atas praktek pengasuhan yang selama ini mungkin berjalan otomatis dan tanpa evaluasi. Keputusan memfokuskan Angkatan II pada 80 ibu menunjukkan keyakinan bahwa kualitas keluarga dibangun dari titik terdekat pengasuhan, yakni sosok yang sehari-hari hadir di sisi anak.
Komitmen Pemerintah Lokal: Investasi Sosial, Bukan Sekadar Kegiatan
Ketika pemerintah kota menyebut Sekolah Keluarga sebagai investasi, itu bukan sekadar pilihan kata manis; ada logika sosial yang kuat di baliknya. Wakil wali kota menegaskan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan utama pembentukan karakter anak, dan kualitas pengasuhan orang tua menentukan bagaimana anak tumbuh dan siap menjadi generasi penerus. Pernyataan ini menempatkan pengasuhan di posisi strategis: ia bukan isu privat, melainkan fondasi kualitas sumber daya manusia yang kelak memengaruhi pembangunan daerah.
Program parenting pemerintah ini menolak pendekatan bantuan yang berhenti pada materi. Pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa bantuan tidak harus berupa sembako atau fisik; menyediakan ruang edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas adalah bentuk pelayanan yang sama pentingnya. Sikap ini layak diapresiasi, karena menggeser orientasi kebijakan dari pemadam kebakaran ekonomi jangka pendek menuju pencegahan masalah sosial jangka panjang melalui edukasi keluarga berkualitas.
Sekolah keluarga program ini juga menunjukkan kesadaran atas kebutuhan nyata di lapangan. Dari curahan hati dan aduan yang sampai lewat kader, terlihat banyak orang tua belum mumpuni dalam ilmu parenting dan pola pengasuhan anak. Alih-alih menyalahkan orang tua, pemerintah dan TP-PKK memilih membuka kelas, mendengar masalah, dan menyediakan tempat curhat yang terstruktur. "Kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu kita" adalah kalimat yang seharusnya mendorong daerah lain untuk berhenti menganggap parenting sebagai urusan yang selesai di buku pelajaran sekolah.
Peran Ibu di Panggung Kebijakan Pengasuhan Anak
Sekolah Keluarga Angkatan II secara eksplisit memfokuskan diri pada 80 ibu, dan pilihan ini sangat politis: pemerintah mengakui bahwa beban pengasuhan selama ini bertumpu pada ibu, dari masa kehamilan hingga pendampingan tumbuh kembang anak. Menonjolkan ibu bukan berarti menghapus peran ayah, tetapi memberi pengakuan pada realitas bahwa ibu sering menjadi garda terdepan ketika masalah keluarga muncul, sekaligus pihak yang paling banyak menanggung tekanan emosional.
Namun fokus pada ibu juga mengandung tantangan: jangan sampai penguatan kapasitas ibu menjadikannya target tunggal tanggung jawab pengasuhan, sementara ayah dan anggota keluarga lain tetap pasif. Ketika pemerintah menyebut tanggung jawab besar ibu membutuhkan dukungan seluruh anggota keluarga, itu seharusnya diterjemahkan ke kebijakan berikutnya yang lebih inklusif, mengajak ayah dan pengasuh lain duduk di kelas yang sama. Jika tidak, sekolah keluarga program berisiko memperhalus ketimpangan beban, bukan mengoreksinya.
Meski demikian, menjadikan ibu sebagai peserta utama tetap langkah strategis. Para ibu tidak hanya menerima materi, tetapi memperoleh ruang aman untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi atas persoalan pengasuhan yang mereka hadapi. Di tengah budaya yang sering menuntut ibu "tahan banting", menyediakan teman cerita dan pengetahuan sistematis adalah bentuk pengakuan bahwa kesehatan mental pengasuh adalah bagian dari keluarga berkualitas. Di sinilah program parenting pemerintah ini mulai menyentuh inti persoalan: kualitas anak tidak mungkin dipisahkan dari kualitas orang dewasa yang merawatnya.
Dampak di Tingkat Komunitas dan Agenda Lanjutan
Sekolah Keluarga Angkatan II dirancang bukan sebagai kelas teori yang selesai di ruangan pendopo. Dengan durasi tiga bulan dan 10 pertemuan, ia menciptakan ritme belajar yang cukup panjang untuk mengubah kebiasaan, bukan hanya menambah pengetahuan. Para peserta diharapkan menggunakan ilmu yang diperoleh sebagai bekal membangun keluarga lebih harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak. Di tingkat komunitas, ini berarti munculnya 80 titik kecil perubahan: masing-masing ibu pulang membawa cara baru berkomunikasi dengan anak, menangani konflik, dan membagi peran di rumah.
Secara politik kebijakan, inisiatif ini sejalan dengan strategi lebih luas untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak di komunitas, berangkat dari pengakuan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi parenting masih tinggi. Penyerahan 80 mushaf Al-Qur’an kepada peserta oleh kementerian agama pada pembukaan Sekolah Keluarga menunjukkan upaya mengikat antara ilmu parenting modern dan nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Ini penting: pengasuhan anak yang kuat di komunitas akan lebih diterima jika menyatu dengan nilai yang sudah dianggap sah oleh warga.
Ke depan, ujian utama program parenting pemerintah semacam ini adalah konsistensi dan skalanya. Tanpa pelibatan ayah dan perluasan ke kelompok orang tua lain, dampaknya akan terbatas. Namun jika Sekolah Keluarga mampu berkembang menjadi gerakan komunitas yang berkelanjutan—di mana alumni saling menguatkan dan menularkan praktik baik—maka ia layak disebut investasi sosial jangka panjang. Pemerintah kota sendiri telah menyatakan harapan agar dari program ini lahir keluarga tangguh dan harmonis, serta generasi berakhlak, cerdas, dan berdaya saing. Ambisi itu realistis, asalkan pengasuhan anak terus dipandang sebagai kerja bersama, bukan beban personal yang dibiarkan tanpa dukungan.
