Target besar harus diukur dari jangkauan nyata
Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi pekerja dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu penghidupan mereka. Bagi Sulawesi Selatan, memperluas jaminan ini bukan sekadar memenuhi angka kepesertaan, melainkan memastikan pekerja yang paling mudah luput dari sistem juga terlindungi. Pemprov Sulawesi Selatan menargetkan 2.048.719 pekerja terlindungi pada 2026, setara 49,08 persen dari 4.174.002 angkatan kerja di luar ASN, TNI, dan Polri. Angka itu menunjukkan ambisi yang berarti, tetapi sekaligus menandakan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja dalam cakupan tersebut belum masuk target. Karena itu, keberhasilan Jamsostek Sulawesi Selatan semestinya dinilai bukan hanya dari pencapaian total peserta, tetapi juga dari siapa yang memperoleh perlindungan. Jika pekerja informal dan berpenghasilan tidak tetap tertinggal, target besar hanya memberi gambaran yang belum lengkap.
Pekerja rentan perlu menjadi prioritas anggaran
Perluasan perlindungan pekerja rentan di sektor informal adalah ujian paling nyata bagi target tersebut. Petani, nelayan, pekerja keagamaan, sopir angkot, dan tukang becak termasuk pekerja bukan penerima upah yang menghadapi risiko pekerjaan tanpa perlindungan dari pemberi kerja. Untuk kelompok ini, Pemprov mendorong dukungan anggaran pemerintah kabupaten/kota dan desa, termasuk melalui APBD dan APBDes. Langkah itu penting karena kepesertaan tidak akan meluas hanya dengan imbauan: pemerintah perlu memastikan skema pendanaan menjangkau orang yang penghasilannya tidak tetap. Dampaknya bagi pekerja sederhana tetapi mendasar—ketika risiko sosial atau ekonomi muncul, mereka tidak sepenuhnya menghadapi akibatnya sendirian. Namun, alokasi anggaran harus disertai pendataan yang cermat dan pemantauan kepesertaan agar perlindungan benar-benar sampai kepada kelompok yang dituju, bukan berhenti sebagai pos belanja atau angka laporan.
Penghargaan perlu diikuti kepatuhan dan tindakan
Jamsostek Award 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah dan pelaku usaha. Dalam acara di Hotel Claro Makassar pada 21 Oktober 2026, Penjabat Sekda Sulsel Andi Winarno Eka Putra mewakili gubernur dan menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, serta badan usaha yang dinilai berkontribusi memperluas perlindungan. Penghargaan dapat mendorong persaingan positif, tetapi nilainya bergantung pada tindak lanjut: perusahaan harus memastikan pekerja penerima upah terdaftar, sementara BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta didorong membantu pekerja rentan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemprov juga telah mengatur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai persyaratan layanan perizinan dan nonperizinan serta membentuk tim percepatan dan forum kepatuhan. Kebijakan ini memberi pemerintah alat untuk mengubah komitmen menjadi praktik, asalkan penerapannya konsisten.
Ukur kemajuan dari pekerja yang benar-benar terlindungi
Dorongan memperluas kepesertaan memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Andi Winarno menilai pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar cakupan perlindungan bertambah. Itu alasan target 2026 perlu diikuti koordinasi yang lebih tegas antara provinsi, kabupaten/kota, desa, dan dunia usaha. Penilaian Jamsostek Award mencakup periode Januari hingga Desember 2026, sehingga kesempatan untuk menunjukkan hasil tidak berhenti pada seremoni. Pemprov sebaiknya menjadikan capaian kepesertaan pekerja rentan sebagai ukuran penting, selain total peserta. Target pekerja terlindungi hanya akan bermakna bila pekerja informal yang paling membutuhkan tidak kembali tertinggal. Kesimpulannya, angka 2.048.719 memberi arah yang jelas, tetapi keberhasilan Sulsel ditentukan oleh pendanaan yang konsisten, kepatuhan perusahaan, dan perlindungan yang benar-benar menjangkau pekerja rentan.
