Ratifikasi menjadi kunci pusat mulai bertugas
Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN adalah mekanisme regional yang dirancang untuk menangani kabut asap yang menyebar melintasi negara, dengan dukungan kerja sama negara anggota. ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pembentukannya karena pusat tersebut belum dapat beroperasi penuh: baru tiga negara anggota yang meratifikasi. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan desakan itu pada Rabu, saat memberi arahan mengenai hasil KTT ASEAN dan pertemuan terkait di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Ini bukan urusan administrasi belaka. Selama ratifikasi belum cukup untuk mengoperasionalkan pusat, kawasan kehilangan satu perangkat bersama untuk menghadapi masalah yang memang tidak berhenti di garis perbatasan. Karena itu, ratifikasi perjanjian ASEAN harus diperlakukan sebagai langkah operasional mendesak, bukan sekadar formalitas diplomatik.
Kao mengatakan para pemimpin ASEAN telah membahas persoalan ini secara terbuka dan langsung. Namun, pembicaraan politik baru bernilai jika diikuti keputusan hukum yang memungkinkan pusat menjalankan tugas di lapangan. Desakan tersebut penting karena tanpa pusat yang berfungsi, koordinasi lintas negara berisiko tertinggal dari ancaman yang harus ditangani bersama.

Ancaman asap tak terbatas pada kawasan maritim
Alasan mempercepat pengendalian polusi lintas batas kian kuat karena risiko kebakaran dan kabut asap tidak hanya mengancam negara ASEAN di kawasan maritim. Kao mengingatkan negara-negara di kawasan daratan juga menghadapi potensi serupa, terutama saat musim kemarau. Artinya, kabut asap ASEAN bukan persoalan musiman yang dapat diserahkan kepada satu negara untuk diselesaikan sendiri. Asap tidak mengenal batas negara, sehingga respons yang hanya mengandalkan langkah nasional akan selalu memiliki celah ketika dampaknya menjalar ke wilayah tetangga. Pusat regional yang dapat segera bekerja diperlukan untuk mengubah pembahasan para pemimpin menjadi penanganan bersama. Meski demikian, sumber yang tersedia tidak merinci kewenangan teknis atau prosedur operasional pusat; yang jelas, ratifikasi masih menjadi prasyarat agar lembaga itu dapat berfungsi penuh.
Para pemimpin ASEAN juga mengakui pembentukan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit ASEAN di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Kao berharap ketiga pusat tersebut segera beroperasi penuh untuk memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan pandemi baru. Harapan itu memperlihatkan bahwa membentuk lembaga saja tidak cukup: kemampuan kawasan bergantung pada pusat-pusat yang benar-benar siap menjalankan mandatnya.
Penegakan hukum domestik perlu mengiringi kerja sama
Kerja sama regional tidak menggantikan tanggung jawab nasional untuk mencegah sumber kebakaran. Dalam pidato intervensinya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-49 di Manila, Minggu, 15 November, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak memberi toleransi kepada korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut pemerintah telah mencabut konsesi dan memproses perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Menurut Prabowo, 17 konsesi dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, 23 masuk daftar yang akan didakwa, dan secara keseluruhan 104 perusahaan diselidiki kepolisian. Angka-angka itu menunjukkan skala penindakan yang disampaikan pemerintah, sekaligus menegaskan bahwa pencegahan perlu menyasar pelaku dan bukan hanya menangani asap setelah muncul.
Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan lahan yang berlangsung hampir empat bulan. Penegakan hukum di tingkat nasional dan pusat regional yang beroperasi harus berjalan beriringan: yang pertama menekan penyebab kebakaran, sementara yang kedua memberi kerangka untuk menangani dampak lintas negara. Ratifikasi yang dipercepat menjadi ujian apakah komitmen ASEAN dapat diwujudkan menjadi kapasitas lapangan. Tanpa itu, desakan untuk bertindak bersama berisiko berhenti sebagai pernyataan.






