Pusat lintas batas yang masih menunggu ratifikasi
Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN adalah mekanisme regional yang dirancang untuk membantu negara anggota mengoordinasikan penanganan kebakaran dan polusi asap yang melintasi perbatasan. Nilainya bergantung pada kesediaan negara untuk mengesahkan perjanjian dan mengubah kerja sama menjadi tindakan di lapangan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyatakan bahwa baru tiga negara anggota meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut, sehingga pusat itu belum dapat beroperasi penuh. ASEAN mendorong anggota lain mempercepat ratifikasi pusat kabut asap agar mekanisme tersebut segera menjalankan tugasnya. Desakan ini tepat: asap bergerak melampaui batas negara, sedangkan respons yang terpecah membuat koordinasi terlambat. Namun, klaim bahwa pusat segera beroperasi perlu dibaca dengan hati-hati. Yang terlihat saat ini adalah dorongan untuk mempercepat proses, bukan kepastian bahwa seluruh prasyarat operasional sudah terpenuhi.

Isu yang tak lagi bisa dianggap lokal
Kabut asap ASEAN kembali menjadi pembahasan diplomatik setelah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia memicu persoalan lintas batas. Pada 13 November 2026, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Manila. Ketiganya membahas kabut asap; kedua menlu menyambut baik bahwa kondisi asap telah jauh berkurang. Penurunan asap memang melegakan, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan kerja sama. Ancaman kebakaran, menurut Kao, juga dapat muncul di negara-negara ASEAN daratan saat musim kemarau, bukan hanya di kawasan maritim. Karena itu, pengendalian polusi ASEAN perlu mencakup komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan lintas negara sebelum keadaan memburuk. Pertemuan para menteri menunjukkan bahwa jalur diplomatik tersedia; tantangannya adalah memastikan kesepakatan menghasilkan kesiapsiagaan, bukan berhenti sebagai pembahasan setelah krisis mereda.

Penindakan perusahaan harus berjalan seiring
Kerja sama regional tidak akan cukup tanpa penegakan hukum di dalam negeri. Dalam pidatonya di KTT ASEAN ke-49, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak memberi toleransi kepada korporasi yang terlibat dalam karhutla. Ia menyebut 17 konsesi telah dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, 23 lainnya masuk daftar untuk didakwa, dan total 104 perusahaan berada dalam penyelidikan kepolisian. Angka-angka itu menunjukkan skala tindakan yang diumumkan pemerintah, tetapi hasil akhirnya perlu diukur dari proses hukum yang tuntas dan pencegahan kebakaran berulang. Indonesia dan Singapura juga menyetujui pembentukan satuan tugas bersama untuk memperkuat upaya menangani karhutla dan dampaknya. Arrmanatha menyebut pembahasan pendirian satgas tersebut berkaitan dengan penguatan tanggung jawab bisnis. Jalur nasional dan lintas batas semestinya saling melengkapi: penindakan terhadap pelaku mengurangi risiko di sumbernya, sementara koordinasi regional membantu negara tetangga menghadapi dampak.
Ukuran keberhasilan adalah kesiapan nyata
Ratifikasi adalah pintu masuk, bukan garis akhir. Setelah lebih banyak negara mengesahkan perjanjian, pusat perlu membuktikan bahwa koordinasi lintas batas dapat berlangsung saat kebakaran muncul dan asap menyebar. Sumber yang tersedia belum merinci jadwal operasional penuh atau bentuk tugas teknis pusat; karena itu, menyebutnya sudah siap bekerja akan melampaui bukti yang ada. Yang jelas, ancamannya tidak mengenal batas dan tidak terbatas pada satu subkawasan. Negara anggota perlu mempercepat ratifikasi, menjaga komunikasi, serta menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran. Kesimpulannya, pusat kabut asap ASEAN berpotensi menjadi perangkat penting, tetapi manfaatnya ditentukan oleh pelaksanaan, bukan nama lembaganya. Hingga ratifikasi meluas dan koordinasi terbukti efektif di lapangan, kabut asap lintas batas tetap menuntut tanggung jawab bersama.






