Apa Itu Agenda Pembaruan Buku Pelajaran Presiden Prabowo?
Agenda pembaruan buku pelajaran yang didorong Presiden Prabowo adalah upaya terstruktur pemerintah untuk mengevaluasi, membandingkan, dan mendesain ulang buku ajar SD hingga SMA sebagai peningkatan kualitas fisik dan isi, sekaligus penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan standar pendidikan negara lain, agar buku sekolah lebih relevan, mudah digunakan, dan mendukung pembentukan sumber daya manusia yang kuat. Arahan ini bukan sekadar penyempurnaan teknis, melainkan pernyataan politik bahwa kualitas buku sekolah dianggap sebagai fondasi kurikulum nasional dan masa depan generasi muda. Langkah awalnya, Presiden memerintahkan jajarannya mempelajari buku pelajaran di semua jenjang, dari SD, SMP, hingga SMA, lalu membandingkannya dengan buku dari negara sahabat. Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diminta membentuk tim khusus untuk meninjau dan mengevaluasi kembali buku ajar yang digunakan di berbagai sekolah. Dengan demikian, pembaruan buku pelajaran menjadi titik masuk untuk menata ulang cara belajar siswa secara nasional, bukan hanya mengganti sampul dan ukuran huruf.
Mengapa Pembaruan Buku Pelajaran Dianggap Mendesak?
Pembaruan buku pelajaran menjadi mendesak karena problem yang ditemukan Presiden Prabowo di lapangan cukup mendasar: bahan buku mudah rusak dan ukuran huruf terlalu kecil untuk siswa sekolah dasar. Ini bukan sekadar keluhan estetika, melainkan indikator bahwa kualitas buku sekolah belum selaras dengan kebutuhan belajar anak. Jika buku saja sulit dibaca, bagaimana standar pendidikan bisa naik? Dari sisi isi, pemerintah menyebut evaluasi penting agar buku pelajaran mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Artinya, buku yang ada dinilai belum cukup relevan dengan konteks kekinian. Di tengah tuntutan literasi yang makin kompleks, buku yang buruk kualitasnya adalah penghambat. "Sebenarnya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita, mulai dari SD, SMP, maupun SMA," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembaruan buku pelajaran diposisikan sebagai pintu memperkuat fondasi sumber daya manusia.
Strategi Pemerintah: Bandingkan Standar, Bentuk Tim, dan Digitalisasi
Secara strategis, pemerintah memilih membandingkan kualitas buku pelajaran dengan negara sahabat sebagai tolok ukur standar pendidikan. Buku dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor-Leste, Kamboja, dan Vietnam dikumpulkan dan dijadikan bahan evaluasi terhadap buku pelajaran nasional. Pendekatan benchmarking ini ambisius: seakan ingin memastikan kurikulum nasional tidak tertinggal dari kawasan. Untuk mengeksekusinya, dibentuk tim lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Perencanaan dan lembaga riset. Fokus materi yang disebut antara lain penguatan nasionalisme dan kebangsaan, matematika, dan bahasa Inggris. Di sisi lain, pemerintah mulai mempertimbangkan digitalisasi buku pelajaran agar dapat diunduh dan diintegrasikan dengan layar interaktif di sekolah. Jika dijalankan serius, kombinasi buku fisik yang lebih baik dan konten digital berpotensi mengubah kebiasaan belajar, sekaligus mendorong siswa lebih rajin membaca dan menulis.
Sorotan dan Kritik Publik: Peluang Disalahgunakan?
Respons publik terhadap rencana pembaruan buku pelajaran cukup tajam. Agenda ini memang menjadi bahan perbincangan karena menyentuh jantung kurikulum nasional: seperti apa buku ideal bagi siswa? Di satu sisi, banyak pihak mengakui evaluasi buku pelajaran penting dan terlambat dilakukan. Di sisi lain, kecurigaan muncul bahwa proyek sebesar ini bisa berubah menjadi ladang kepentingan politik dan bisnis pengadaan. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menegaskan evaluasi harus transparan dan berbasis kebutuhan siswa. Ia mengingatkan agar pembaruan buku pelajaran tidak menjadi pintu masuk kepentingan politik atau bisnis yang menguras anggaran. Kekhawatiran ini beralasan: penggantian massal buku sekolah selalu berbiaya besar dan rawan ditunggangi kepentingan. Tanpa mekanisme partisipasi guru, siswa, dan pakar pendidikan yang kuat, pembaruan buku pelajaran bisa berhenti sebagai proyek cetak ulang, bukan peningkatan standar pendidikan.
Kesimpulan: Reformasi Buku Pelajaran Harus Melampaui Ganti Sampul
Arahan Presiden Prabowo untuk pembaruan buku pelajaran SD hingga SMA adalah momentum langka untuk membenahi kualitas buku sekolah dan standar pendidikan secara menyeluruh. Dengan strategi membandingkan buku ke negara lain, membentuk tim lintas kementerian, dan membuka opsi digitalisasi, pemerintah menunjukkan niat mengaitkan buku pelajaran dengan masa depan sumber daya manusia. Namun inisiatif ini membawa dua pesan sekaligus: harapan dan peringatan. Harapan bahwa siswa akan mendapat buku yang lebih mudah dibaca, lebih tahan lama, dan lebih relevan dengan zaman. Peringatan bahwa tanpa transparansi, partisipasi, dan kontrol publik, pembaruan buku pelajaran mudah tergelincir menjadi proyek besar yang mengabaikan kebutuhan nyata di kelas. Reformasi buku pelajaran hanya pantas disebut berhasil jika kelak guru dan siswa merasakan langsung perbaikan kualitas belajar, bukan sekadar melihat desain baru di rak sekolah.
