Revisi Tata Ruang: Mengapa Empat Kota Sekaligus Bergerak?
Revisi RTRW kota dan penyempurnaan rencana tata ruang wilayah adalah proses pembaruan peta kebijakan ruang yang mengatur di mana warga boleh tinggal, berusaha, membangun infrastruktur, dan melindungi lingkungan, dengan tujuan memberi kepastian hukum atas pemanfaatan lahan terukur bagi masyarakat dan investor. Empat kota berbeda—Bengkulu, Tual, Surabaya, dan Gunungkidul—kini bergerak hampir serempak memperbarui regulasi tata ruang mereka. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa praktik pembangunan lama yang kabur dan sering tumpang tindih sudah tidak tahan uji. Pemerintah daerah mulai menyadari bahwa tanpa peta ruang yang jelas, investasi infrastruktur daerah macet, sengketa lahan berlarut, dan warga menanggung ketidakpastian. Gelombang revisi RTRW kota dan RDTR terbaru ini adalah upaya mengunci arah pembangunan: mana kawasan industri, mana pertanian, mana permukiman, mana ruang terbuka hijau, agar pembangunan tidak lagi mengandalkan kompromi kasuistis, tetapi pada peta yang transparan.
Bengkulu: Dari Lahan Pelabuhan ke Kawasan Industri Kota
Bengkulu memilih jalur agresif: memulai rangkaian penyusunan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui FGD yang melibatkan ratusan pemangku kepentingan. Di balik jargon teknis, terdapat keputusan politik penting: mengoptimalkan lahan milik Pelindo seluas 11.000 hektare yang dinilai terlalu luas jika hanya untuk aktivitas pelabuhan. “Agar 6.000 hektare itu akan jadi kawasan industri,” tegas walikota, yang berarti sebagian lahan pelabuhan resmi dialihkan menjadi basis manufaktur dan pergudangan baru. Ini jelas strategi pemanfaatan lahan terukur: lahan tidur pelabuhan dijadikan mesin ekonomi kota. Namun revisi ini juga mencoba membenahi problem sehari-hari warga. Pemetaan ulang Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan karena aturan RTH yang ada kerap tumpang tindih dengan lahan milik warga bersertifikat dan menghambat aktivitas ekonomi mereka. Jika berhasil, revisi ini dapat menjadi contoh bagaimana kota menyeimbangkan industri, RTH, dan hak kepemilikan tanpa mengorbankan salah satunya.
Tual dan Surabaya: Kepastian Lahan Melalui Evaluasi Berlapis
Di Tual, Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah 2026–2046 tengah dievaluasi pemerintah provinsi sebagai syarat sebelum ditetapkan menjadi perda. Pemerintah daerah dan DPRD hadir bersama di forum penataan ruang provinsi, sementara Badan Pertanahan Nasional ikut memberi masukan substansi. Setelah ini, mereka akan berkonsultasi dengan Kemendagri di Jakarta pada 1–2 September untuk memastikan rancangan memenuhi ketentuan sebelum diundangkan. Struktur berlapis ini menandakan bahwa regulasi tata ruang bukan lagi urusan satu kantor, melainkan kompromi lintas lembaga. Surabaya mengambil rute serupa namun di level yang lebih rinci. Kota ini memasuki tahap akhir penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2026 melalui DPRKPP, setelah FGD dan konsultasi publik. Tujuannya jelas: mewujudkan penataan kota adaptif dan memberi kepastian hukum bagi pembangunan serta pemanfaatan lahan masyarakat. RDTR baru dirancang lebih implementatif, dengan evaluasi menyeluruh agar rencana tidak berhenti sebagai dokumen di rak kantor, melainkan bisa diterapkan di lapangan.
Gunungkidul: Mengunci Pertanian, Mengarahkan Industri
Gunungkidul memilih menguatkan pagar ruangnya. DPRD dan bupati telah menyepakati Raperda rencana tata ruang wilayah untuk dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi perda, dengan harapan memberi kepastian bagi pengembangan investasi dan pemanfaatan ruang yang patuh aturan. Kesepakatan bersama ini membuka jalan koordinasi dengan Pemerintah DIY dan Kemendagri, sementara persetujuan substansi dari pemerintah pusat sudah terbit pada 7 Agustus dan memberi batas waktu 60 hari untuk pengesahan. Inti materi RTRW baru adalah penguncian kawasan pertanian agar tidak mudah dialihkan ke fungsi lain, sekaligus pengembangan kawasan industri, termasuk perluasan kawasan di Kapanewon Semin. Strategi ini mengirim pesan tegas: investasi boleh masuk, tetapi harus mengikuti peta fungsi ruang yang sudah disepakati. Pemerintah berharap regulasi tata ruang baru menjadi panduan jelas bagi pemerintah dan pelaku usaha, sehingga investasi tumbuh di lokasi yang sesuai fungsi dan tidak sekadar mengejar lahan termurah.
Implikasi Bagi Warga dan Investor: Peta Baru, Ekspektasi Baru
Rangkaian revisi RTRW kota dan RDTR ini membawa konsekuensi langsung pada kehidupan sehari-hari. Di Bengkulu dan Surabaya, revisi dilakukan untuk menyelesaikan kendala pemanfaatan lahan yang selama ini dihadapi masyarakat, termasuk lahan yang masuk rencana jalan atau RTH namun tak kunjung direalisasikan. Surabaya menghitung ulang lebar dan efektivitas jalur jalan di bawah kewenangan kota secara rasional, agar pemanfaatan lahan warga lebih pasti dan tidak tersandera rencana yang menggantung. Pada saat yang sama, kota ini mendorong investasi infrastruktur daerah seperti Tol Surabaya Eastern Ring Road dan pembangunan flyover dengan dukungan anggaran pusat, di lokasi yang lahannya sudah disiapkan. Di Gunungkidul, pengesahan Perda RTRW baru diharapkan menjadi pedoman jelas bagi pemerintah dan pelaku usaha, sehingga investasi tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga berada di lokasi yang tepat sesuai fungsi ruang. Kesamaan benang merah di empat kota ini adalah ambisi menciptakan pemanfaatan lahan terukur: warga mendapat kepastian, investor mendapat orientasi, dan pemerintah memiliki peta yang bisa dipertanggungjawabkan.
