Dari Tempat Pembuangan Akhir ke Sumber Listrik: Perubahan Paradigma
Pembangkit listrik sampah adalah fasilitas yang mengubah sampah rumah tangga dan perkotaan menjadi energi listrik melalui proses termal atau teknologi pengolahan lain, sehingga sekaligus mengurangi volume limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan menyediakan pasokan energi terbarukan sampah bagi jaringan listrik yang sudah ada. Di Asia Tenggara, infrastruktur pengelolaan limbah tidak lagi bisa berdiri terpisah dari agenda energi; kota-kota mulai melihat gunung sampah sebagai aset, bukan sekadar masalah. Palembang, Samarinda, dan Yogyakarta bergerak hampir bersamaan, dan ini bukan kebetulan. Mereka membaca tekanan yang sama: darurat TPA, kebutuhan listrik yang stabil, dan tuntutan publik untuk energi bersih. Tren ini layak dibaca sebagai babak baru ekonomi sirkular, bukan proyek teknologi sesaat.
Palembang: Ujian Serius Integrasi PSEL dan TPA Karya Jaya
Palembang berada di fase paling dekat menuju PSEL operasional dengan progres pembangunan mencapai 93 persen per 31 Juli 2026. Artinya, tantangan bukan lagi sekadar menyelesaikan bangunan, tetapi memastikan ekosistem pendukungnya siap: mulai dari tempat pembuangan akhir, armada, hingga regulasi. Wali Kota Ratu Dewa menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memenuhi seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pembangunan PSEL agar berjalan sesuai rencana. Ini langkah yang patut diapresiasi, karena pembangkit yang dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari akan lumpuh tanpa infrastruktur pengelolaan limbah yang rapi. Pemerintah menyiapkan lahan TPA Karya Jaya, mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027, serta mendorong perbaikan akses jalan dan penambahan armada pengangkut sampah.
Masalahnya, kesiapan infrastruktur fisik tidak cukup tanpa dasar hukum yang jelas. Transisi regulasi dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 masih menjadi titik lemah yang terus dikeluhkan pemerintah kota. Ini menunjukkan satu hal: ambisi daerah sudah berlari, tetapi kebijakan nasional perlu mengejar. Jika transisi aturan terlambat, mesin bisa berdiri, tetapi listrik tidak mengalir dan sampah kembali menumpuk di TPA. Palembang mengirim pesan penting ke proyek serupa di kawasan lain: jangan meremehkan detail hukum dan logistik, karena di situlah proyek sering tersandung.
Samarinda: PLTSa Berbasis Regional atau Gagal Skala?
Samarinda memilih jalur berbeda: PLTSa dirancang dari awal sebagai proyek regional, bukan hanya solusi kota. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, mengingatkan bahwa pembangkit membutuhkan sekitar 1.000 ton sampah per hari, sementara produksi sampah kota baru sekitar 600 ton per hari. Tanpa pasokan tambahan, pembangkit akan tekor kapasitas. Logika politik dan teknisnya jelas: Samarinda tidak bisa berdiri sendiri, perlu kerja sama dengan Balikpapan dan Kutai Kartanegara agar pembangkit listrik sampah ini layak secara operasional dan ekonomi.
Perdebatan lokasi memperlihatkan bahwa infrastruktur pengelolaan limbah adalah soal geografi dan logistik, bukan semata teknologi. Usulan pemindahan lokasi ke Batuah dinilai lebih strategis karena berada di jalur penghubung tiga daerah, sehingga distribusi sampah regional menjadi lebih efisien. Jika pemerintah tetap memilih Sambutan, DPRD menuntut pembangunan jalur khusus untuk truk sampah agar tidak menambah kemacetan dan konflik sosial di sekitar kawasan. Sikap kritis ini penting: energi terbarukan sampah bisa menjadi berkah atau masalah baru, tergantung apakah desainnya memikirkan biaya logistik, beban lalu lintas, dan kenyamanan warga. DPRD menegaskan harapan bahwa PLTSa bukan hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan lingkungan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Yogyakarta: Menyetrum 15.000 Rumah dari Seribu Ton Sampah
Yogyakarta menawarkan gambaran konkret dampak PSEL operasional bagi warga. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menghitung, seribu ton sampah per hari dari Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dapat menghasilkan daya 18–20 megawatt secara konsisten, cukup untuk memasok sekitar 15.000 rumah. Fasilitas ini tidak hanya ditujukan untuk meredakan krisis sampah, tetapi juga memperkuat ketahanan energi lokal. Listrik yang dihasilkan nantinya dibeli dan dikelola oleh PLN sebelum masuk ke jaringan masyarakat, melalui skema kerja sama jangka panjang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Kekuatan proyek ini ada pada kejelasan alur manfaat: sampah berkurang, listrik menyala, dan ada kepastian offtaker. Di mata warga, angka 15.000 rumah membuat isu yang biasanya abstrak—megawatt, ton, skema investasi—berubah menjadi pertanyaan sederhana: kapan lampu di rumah saya ikut menyala dari sampah? Jika proyek ini berhasil, Yogyakarta memberi preseden bahwa energi terbarukan sampah bukan hanya jargon, tetapi instrumen nyata untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mendorong ekonomi sirkular di level sangat lokal.
Menuju Ekonomi Sirkular Regional: Peluang dan Titik Rawan
Jika tiga proyek ini dilihat bersama, polanya jelas: kota-kota mulai membangun jaringan infrastruktur pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan sistem energi. Sampah di Palembang, Samarinda, dan Yogyakarta tidak lagi dianggap akhir perjalanan di tempat pembuangan akhir, tetapi bagian dari siklus produksi energi baru yang ramah lingkungan. Ini sejalan dengan gagasan ekonomi sirkular, di mana limbah kembali masuk ke rantai nilai. Namun, ada titik rawan yang tidak boleh diabaikan: ketergantungan pada koordinasi lintas daerah dan lintas kementerian, sensitivitas penentuan lokasi, serta kebutuhan pasokan sampah yang besar dan stabil.
Langkah berikutnya seharusnya bukan menambah proyek demi proyek, tetapi memastikan pembelajaran lintas kota terjadi. Palembang mengingatkan pentingnya kecepatan regulasi, Samarinda menggarisbawahi efisiensi logistik dan koordinasi provinsi, Yogyakarta menunjukkan betapa kuatnya narasi ketika manfaat ke warga dijelaskan dalam bahasa rumah, bukan hanya megawatt. Jika pelajaran ini dirangkai, pembangkit listrik sampah bisa menjadi tulang punggung transisi energi di tingkat kota. Jika diabaikan, ia berisiko menjadi monumen teknologi mahal yang tidak pernah bekerja penuh. Pilihannya ada pada keberanian pemerintah daerah dan pusat untuk memperlakukan sampah sebagai urusan energi, ekonomi, dan tata kelola secara bersamaan.
