Serangan udara harus cepat dan terarah
Pemadaman karhutla melalui udara adalah pengerahan pesawat untuk menjatuhkan air ke titik api yang sulit dijangkau, sehingga dapat menekan kobaran sambil membantu tim darat mengendalikan kebakaran. BNPB dan pemerintah Australia meluncurkan operasi udara bersama di Kalimantan Timur pada 6 November, dengan penugasan dijadwalkan berlangsung selama sepekan hingga 12 November. Langkah ini menjawab kebutuhan mendesak: kebakaran aktif diperkirakan telah mencakup 40 hingga 50 hektare. Dua pesawat C-130 Hercules Australia yang dikonfigurasi sebagai pesawat tangki udara, didukung sebuah pesawat pemandu Cessna Citation, dikerahkan untuk menghadapi titik api. Sasaran penyaluran 100 ribu liter air setiap hari menunjukkan skala respons yang dibutuhkan. Namun, besarnya target hanya berarti jika setiap sortie diarahkan berdasarkan kondisi lapangan dan terhubung dengan upaya petugas di darat.
Target air besar, koordinasi menentukan hasil
Setiap C-130 mampu membawa sekitar 15 ribu liter air dalam satu sortie dan mendukung hingga enam penerbangan misi, dengan sasaran distribusi harian sekitar 100 ribu liter. Operasi dipusatkan pada empat wilayah prioritas: Kota Samarinda serta Kabupaten Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Timur. Dua puluh personel penerbangan khusus dari Dinas Pemadam Kebakaran Pedesaan New South Wales turut mendukung pengerahan. Menurut Kepala BNPB Kristomei Sianturi, target penyaluran itu menjadi ukuran kapasitas operasi, bukan jaminan api langsung padam. Air dari udara paling berguna ketika diarahkan ke lokasi prioritas dan disertai tindak lanjut tim darat. Karena itu, kerja sama pemadaman ini patut dinilai bukan hanya dari jumlah air yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan kedua pihak mengoordinasikan pesawat, informasi titik api, dan respons di lapangan.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, menyebut pengerahan tersebut lahir dari pembicaraan pejabat kedua negara dan menjadi bagian dari kerja sama penanggulangan bencana. Hubungan timbal balik ini pernah terlihat ketika personel Indonesia membantu Australia saat kebakaran hutan pada 2020. Pengalaman itu memberi dasar bagi kolaborasi sekarang, tetapi hasil operasi tetap bergantung pada ketepatan sasaran dan kesinambungan respons setelah pesawat meninggalkan lokasi.
Bantuan daerah menguatkan kesiapan di darat
Pemadaman dari udara tidak menggantikan kebutuhan alat dan personel di darat. Di Tanjung Jabung Barat, pemerintah kabupaten menerima alokasi Dana Bantuan Presiden lebih dari Rp8 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana penanganan karhutla. Rencana pengadaan meliputi mobil tangki air, sepeda motor trail, mobil kabin ganda, tandon air, embung portabel, drone, alat pelindung diri, serta mesin air dan perlengkapannya. Daftar ini menyasar masalah praktis: petugas perlu mencapai lokasi, membawa air, memantau titik api, dan bekerja dengan perlindungan memadai. Bantuan penanganan karhutla tersebut penting karena warga paling merasakan dampak saat api meluas, sementara kesiapan logistik menentukan seberapa cepat petugas dapat bertindak.
Meski kondisi karhutla di wilayah itu dilaporkan nihil dan cuaca cenderung cerah, BPBD Tanjung Jabung Barat tetap siaga hingga Desember. Dana Bantuan Presiden sebesar lebih dari Rp8 miliar itu merupakan bagian dari alokasi Rp125 miliar untuk sembilan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Sikap siaga sebelum api muncul lebih masuk akal daripada menunggu keadaan memburuk. Namun, anggaran baru memberi manfaat jika pengadaan dilakukan tepat waktu dan peralatan benar-benar siap digunakan. Kombinasi operasi udara di Kalimantan Timur dan penguatan kapasitas daerah di Jambi menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu berjalan pada dua jalur: menekan api yang sudah aktif dan mencegah keterlambatan ketika kebakaran baru mulai.
Ukur keberhasilan dari dampak, bukan pengerahan
Pengerahan pesawat dan bantuan peralatan sama-sama penting, tetapi keduanya adalah sarana, bukan hasil akhir. Keberhasilan seharusnya tampak pada kemampuan memperlambat penyebaran api, mempercepat respons petugas, dan mengurangi risiko bagi masyarakat. Target air harian memberi tolok ukur operasi udara; kesiapan perlengkapan dan status siaga hingga Desember memberi ukuran bagi respons daerah. Keduanya perlu disertai koordinasi agar informasi titik api dan kebutuhan lapangan segera diterjemahkan menjadi tindakan. Tanpa itu, target besar berisiko berhenti sebagai angka dan bantuan berisiko menjadi daftar barang. Kesimpulannya, kerja sama pemadaman lintas negara layak diapresiasi, tetapi perlindungan nyata bergantung pada tindak lanjut di darat, kesiapsiagaan yang terpelihara, dan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran.







