Ganjil-Genap dan Pembatasan Pembelian BBM: Dua Fokus Pengawasan

Aturan berguna hanya jika pengawasannya berjalan

Pengawasan BBM subsidi adalah upaya pemerintah daerah mengatur siapa yang dapat membeli bahan bakar bersubsidi, kapan pembelian berlangsung, dan apakah penyalurannya benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Perbandingan Mimika dan Nabire menunjukkan bahwa jadwal ganjil-genap dapat meredakan antrean, tetapi hasilnya mudah terkikis tanpa pemeriksaan rutin. Mimika mengevaluasi aturan ganjil-genap Biosolar yang berlaku sejak Agustus 2026, lalu memperluas pola serupa bagi kendaraan roda empat pengguna Pertalite mulai September. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Mimika, Lamberth Nunaki, menilai pembagian kendaraan menjadi dua kelompok—sekitar 50 persen dilayani hari ini dan sisanya keesokan hari—mempercepat waktu tunggu di SPBU. Sebelum kebijakan berlaku, antrean kerap memenuhi badan jalan dan menutup akses pertokoan. Dampak bagi warga bukan perkara kecil: jalan dan kawasan sekitar SPBU lebih lancar. Namun, penilaian keberhasilan belum cukup bila hanya bertumpu pada antrean yang lebih pendek.

Mimika menata arus, tetapi masih punya celah jadwal

Fokus Mimika terutama pada pengaturan arus kendaraan dan waktu tunggu, bukan pada uraian rinci pemeriksaan kelayakan setiap pembeli. Dengan membagi kendaraan pengguna Biosolar berdasarkan pelat nomor, pemerintah berupaya mencegah penumpukan pada hari yang sama. Perluasan pola itu ke kendaraan roda empat pengguna Pertalite memperlihatkan bahwa persoalan antrean dipandang lintas jenis BBM, bukan hanya persoalan satu komoditas. Meski begitu, evaluasi menemukan celah pada hari Minggu: SPBU masih melayani kendaraan berpelat ganjil maupun genap secara penuh. Pengecualian tersebut mungkin memberi kelonggaran bagi warga, tetapi juga membuat konsistensi jadwal lebih sulit dipahami dan diawasi. Pemda perlu menjelaskan dengan tegas bagaimana aturan Minggu berlaku, lalu memantau apakah kelonggaran itu menghidupkan kembali antrean. Mengukur kebijakan dari kelancaran akses jalan saja juga kurang memadai; ketertiban pembelian dan kepatuhan SPBU perlu dinilai bersamaan.

Nabire menguji kepatuhan SPBU dan ketepatan sasaran

Nabire mengambil pendekatan yang lebih luas: pembatasan pembelian BBM berlaku sejak 19 Juni 2026, disertai sistem ganjil-genap dan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Aturan kabupaten menetapkan kendaraan berpelat ganjil dapat mengisi pada Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kendaraan berpelat genap mendapat giliran Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pembelian juga dibatasi bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan pelat Papua Tengah. Berbeda dari penekanan Mimika pada pembagian arus, Nabire secara jelas menempatkan ketepatan sasaran dan tanggung jawab SPBU sebagai inti kebijakan. Pengaturan hari pembelian, menurut Pertamina Patra Niaga Papua Tengah, membantu membuat konsumsi tidak terkonsentrasi pada waktu yang sama dan memperpanjang ketersediaan Pertalite serta Biosolar hingga akhir jam operasional, meskipun kuota harian tidak berubah. Itu manfaat nyata, tetapi bergantung pada pelaksanaan aturan, bukan sekadar penerbitan surat edaran.

Pengawasan daerah harus konsisten, bukan sesekali

Tantangan Nabire memperlihatkan batas kebijakan berbasis jadwal: pemerintah menemukan indikasi sejumlah SPBU mulai mengendurkan penerapan aturan, termasuk kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi ikut mengantre. Antrean pun kembali mengular hingga bahu jalan di sejumlah lokasi. Karena itu, Pemkab Nabire merencanakan pemeriksaan bersama Polres, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, serta menyatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk menghentikan penyaluran kepada SPBU yang terbukti bekerja sama dalam penyalahgunaan. Ancaman sanksi penting, tetapi sidak perlu dilakukan konsisten dan hasilnya ditindaklanjuti agar pengawasan tidak berhenti sebagai peringatan. Perbedaan kedua daerah mengajarkan hal yang sama: Mimika perlu menutup ketidakjelasan jadwal, sedangkan Nabire harus menjaga disiplin penyalur dan pembeli. Ganjil-genap dan pembatasan pembelian BBM bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilannya ialah antrean terkendali, aturan dipatuhi, dan BBM subsidi tidak dialihkan dari penerima yang berhak.