Aturan lokal untuk meredakan antrean
Ganjil-genap Pertalite adalah pengaturan pembelian BBM yang menentukan hari kendaraan boleh mengisi berdasarkan angka pada pelat nomor, dengan ketentuan yang dapat berbeda menurut lokasi. Kebijakan ini bukan aturan nasional yang berlaku seragam: di SPBU Hikun, Tabalong, perpanjangan sistem untuk mobil dan sepeda motor mulai diterapkan pada 22 Oktober 2026. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, memberlakukan pengaturan tersendiri di lima SPBU di Kota Pangkalan Bun. Tujuan praktisnya jelas—mengendalikan antrean ketika pelayanan Pertalite menghadapi tekanan—tetapi pembagian hari hanya akan efektif jika petugas menegakkannya konsisten dan stok cukup. Karena aturan Hikun dan Pangkalan Bun berbeda dalam cara membaca pelat, pengendara sebaiknya memeriksa ketentuan SPBU yang hendak didatangi, bukan menganggap satu pola berlaku di semua daerah.
Ketentuan di SPBU Hikun
Di SPBU Hikun, dasar penentuan hari adalah angka terakhir nomor polisi. Kendaraan berakhiran 1, 3, 5, 7, atau 9 dapat mengisi pada tanggal ganjil; kendaraan berakhiran 0, 2, 4, 6, atau 8 dilayani pada tanggal genap. Warga menyambut penerapan tersebut dan berharap jadwal dijalankan konsisten agar antrean lebih tertib serta pelayanan lancar. Respons ini masuk akal: jadwal yang mudah dipahami membantu pengendara merencanakan waktu, sementara kepatuhan yang tidak merata dapat memicu kebingungan dan antrean baru. Namun, pembatasan hari bukan jawaban lengkap. Seorang warga, Masnur, menilai aturan dapat meringankan antrean, sekaligus berharap stok Pertalite ditambah dan waktu pengisian diperpanjang. Artinya, keberhasilan di Hikun perlu dinilai bukan hanya dari panjang antrean, tetapi juga dari kemampuan warga mendapatkan BBM saat jadwalnya sesuai.
Aturan Pangkalan Bun lebih terperinci
Di Pangkalan Bun, surat edaran Satgas BBM Kobar menetapkan pembelian berdasarkan dua angka terakhir nomor polisi, untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Dua angka terakhir ganjil berarti pengisian pada tanggal ganjil; dua angka terakhir genap berarti pada tanggal genap. Khusus tanggal 31, pembelian mengikuti ketentuan tanggal ganjil. Aturan ini mencakup lima SPBU: PT Afrian Fanani, PT Bhakti Arif Mulya, PT Siemon Damai Jaya Abadi, PT Firdaus Kumai, dan COCO Pertamina Retail. Sifatnya situasional dan berlaku hingga penyediaan serta pelayanan Pertalite kembali normal. Kendaraan yang tidak cocok dengan tanggalnya tidak dilayani untuk Pertalite, tetapi masih dapat membeli jenis BBM lain sesuai ketentuan. Dengan cakupan yang jelas, pengendara bisa menghindari perjalanan sia-sia—asal informasi aturan dan pelaksanaannya mudah ditemukan di setiap SPBU.
Ketentuan Kobar juga mengecualikan ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah, angkutan umum berizin berpelat kuning, kendaraan dinas TNI dan Polri yang bertugas operasional, serta kendaraan untuk penanganan bencana atau keadaan darurat. Kendaraan pengecualian tetap harus memakai pelat resmi yang terbaca dan mengisi langsung ke tangki. Pembelian dengan jeriken, drum, atau wadah lain dilarang, demikian pula pembelian berulang dalam sehari oleh kendaraan yang sama; kendaraan tanpa pelat atau dengan pelat yang tidak terbaca juga tidak dilayani. Ketegasan ini membantu menutup celah penyalahgunaan, tetapi sosialisasi harus cukup terang agar warga tidak baru mengetahui larangan ketika sudah mengantre. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan, mengikuti arahan petugas, menjaga antrean, dan tidak menunggu di bahu jalan sebelum tanggal yang cocok.
Konsistensi dan stok menentukan hasil
Bagi pengendara, inti aturan Pertalite ini sederhana: cocokkan angka pelat dengan tanggal, lalu pastikan ketentuan setempat sebelum berangkat. Namun, kebijakan antrean tidak boleh membuat masalah pasokan seolah selesai. Warga Hikun secara terbuka meminta stok lebih memadai, sedangkan aturan Kobar sendiri dinyatakan berlaku sementara sampai penyediaan dan pelayanan kembali normal. Di Pangkalan Bun, sosialisasi dijadwalkan selama satu minggu setelah surat edaran berlaku dan ditetapkan; penghentian kebijakan akan diumumkan Satgas BBM Kobar. Langkah itu memberi warga petunjuk bahwa aturan dapat berubah, sehingga pengumuman resmi perlu mudah diakses dan diperbarui. Pada akhirnya, ganjil-genap Pertalite layak dipandang sebagai alat pengelolaan antrean, bukan solusi tunggal. Ia hanya adil dan berguna jika diterapkan konsisten, pengecualian dijelaskan, dan pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan pengendara.
