Ekonomi blue-green Lampung: dari karbon hutan ke lanskap darat–pesisir
Ekonomi blue-green Lampung adalah strategi pembangunan yang menggabungkan pengelolaan karbon di ekosistem daratan dan pesisir—hutan, kebun, agroforestri, pertanian, mangrove, rawa, sungai, hingga pesisir—untuk membuka investasi hijau sambil menjaga fungsi ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kuncinya: Pemerintah Provinsi Lampung tidak mau lagi membatasi inisiatif karbon hanya pada hutan. Tim Koordinasi Inisiatif Karbon kini diperluas cakupannya dari fokus karbon hutan menjadi pengembangan ekosistem karbon darat dan pesisir, sehingga inisiatif karbon Lampung naik kelas menjadi fondasi ekonomi blue-green yang terintegrasi. Langkah ini bukan perubahan kosmetik; Sekretaris Daerah menegaskan tim ini tidak boleh berhenti sebagai SK, tetapi harus bekerja nyata dengan tugas yang jelas. Pelaksanaan program pun dipercepat untuk mulai didorong pada 2026, bukan 2027 seperti rancangan awal. Ini sinyal politik yang kuat: Lampung memilih mengubah tata kelola sumber daya alamnya sekarang, bukan nanti, dan menjadikan karbon sebagai agenda ekonomi, bukan sekadar proyek lingkungan.
Dari green carbon ke blue carbon: peluang baru di hutan, mangrove, dan pesisir
Perubahan cakupan inisiatif karbon Lampung berangkat dari kesadaran bahwa potensi ekonomi karbon tidak hanya berada di kawasan hutan. Peluang juga terhampar di pesisir, ekosistem mangrove, limbah pertanian, agroforestri, dan aneka aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem. Dalam roadmap yang dibahas, green carbon mencakup hutan, kebun, agroforestri, dan biodiversitas; sementara blue carbon mencakup mangrove, rawa, dan sungai.
Di sinilah ekonomi blue-green menemukan bentuknya. Pengelolaan ekosistem mangrove, misalnya, tidak berhenti pada penanaman, tetapi diperluas menjadi pemeliharaan ekosistem dan pengembangan ekonomi warga melalui kepiting bakau dan pariwisata. Konsep silvofishery—menggabungkan konservasi dengan budidaya kepiting dan kerang—menjadi contoh konkret bagaimana karbon dan ekonomi bisa saling menguatkan. Repong damar seluas sekitar 15.000 hektar dengan pohon berumur puluhan tahun di Pesisir Barat juga dinilai perlu dihitung dan diregistrasikan agar manfaat ekonominya berkembang tanpa menghilangkan fungsi ekosistem. Jika dikelola serius, koridor mangrove dan pesisir ini bisa menjadi etalase ekosistem mangrove sekaligus sumber kredit karbon dan destinasi wisata berbasis alam.
Investasi hijau dan repong karbon ekonomi: ekonomi rakyat sebagai pusat
Arah baru ini jelas: perdagangan karbon diposisikan sebagai peluang investasi sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung. Pemerintah tidak sekadar mengejar volume kredit karbon; konsep “repong karbon ekonomi” memperlihatkan ambisi mengadopsi kearifan lokal dalam skema ekonomi blue-green. Alih-alih menyingkirkan masyarakat dari lanskap karbon, pemerintah mendorong keterlibatan mereka melalui kelompok atau kelembagaan yang sah secara hukum, agar warga tidak hanya menjadi objek konservasi tetapi ikut mengelola ekosistem dan menikmati manfaat ekonomi karbon.
Di balik itu, ada strategi data dan bisnis yang cukup progresif. Sekda meminta pembangunan sistem database yang memuat lokasi, potensi, dan aktivitas karbon di lima koridor sebagai dasar pemetaan, penghitungan, registrasi, dan pengembangan kerja sama bisnis melalui BUMD. Termasuk pengelolaan limbah batang singkong yang dinilai bisa masuk skema karbon, mengubah aktivitas yang biasanya menghasilkan limbah menjadi bagian dari ekonomi rendah emisi. Salah satu pernyataan kunci dalam rapat tersebut adalah bahwa pelaksanaan program mulai didorong pada 2026 dan tidak menunggu hingga 2027. Bagi calon investor, ini sinyal bahwa Lampung sedang menyiapkan portofolio proyek karbon lintas sektor yang siap dikalkulasi dan dinegosiasikan.
Perhutanan sosial sebagai tulang punggung ekonomi karbon inklusif
Ekonomi blue-green Lampung akan rapuh jika hak kelola warga di kawasan hutan dan sekitarnya tidak jelas. Di sinilah percepatan perhutanan sosial menjadi bagian integral strategi ekonomi karbon. Sekretaris Daerah memimpin rapat pembahasan format Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial periode 2026–2028 sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor G/419/V.24/HK/2026. Pokja ini disiapkan sebagai forum penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas sektor, karena perhutanan sosial berjalan berkelanjutan dari akses hingga pengelolaan.
Di lapangan, tantangan perhutanan sosial bukan hal kecil: kepastian areal, konflik sosial dan tenurial, keterbatasan kapasitas kelompok, hingga pengembangan usaha. Pokja lalu dibagi dalam tiga bidang—legalitas akses, peningkatan kapasitas kelompok, dan kerja sama serta penanganan konflik—dengan sepuluh tugas utama mulai dari sosialisasi program hingga pengembangan usaha perhutanan sosial dan pelaporan kepada gubernur. Rapat perdana Pokja membahas penyamaan persepsi, identifikasi isu prioritas, pembagian peran, rencana kerja 2026–2028, mekanisme koordinasi, dan tindak lanjut. Tujuannya jelas: percepatan perhutanan sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga warga menjadi subjek utama dalam ekonomi karbon dan ekonomi blue-green, bukan korban kebijakan dari jauh.
Koordinasi lintas sektor: syarat mutlak agar ekonomi blue-green tidak mandek
Strategi Lampung menggabungkan dua agenda besar: inisiatif karbon Lampung yang diperluas menuju ekonomi blue-green dan percepatan perhutanan sosial berbasis Pokja lintas sektor. Kedua agenda ini hanya akan berhasil jika koordinasi antarlembaga pemerintah daerah dan multipihak berjalan teratur. Pemerintah provinsi sendiri menegaskan bahwa program harus mulai bergerak pada 2026 dengan koordinasi lintas OPD yang berkala dan terukur.
Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, lembaga nonpemerintah, dan pihak swasta sebagai bagian dari pengembangan ekonomi biru dan hijau. Pengembangan karbon diintegrasikan dengan program prioritas seperti Desaku Maju, termasuk gagasan pemanfaatan ruang terbuka hijau desa sebagai bagian dari hutan desa dalam skema karbon. Tim juga menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa melalui Imperative Global Project, termasuk inventarisasi potensi karbon sekitar 20.000 hektar di Tulang Bawang. Jika semua pihak konsisten, Lampung berpeluang menjadikan ekonomi blue-green bukan slogan, tetapi jalan baru pembangunan: mengurangi emisi, membuka investasi hijau, memperkuat ekosistem mangrove dan hutan, sekaligus menambah pilihan usaha bagi warga desa.
