Memahami pajak sebagai bagian dari usaha
Pajak UMKM adalah kewajiban dan fasilitas perpajakan yang berlaku bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan ketentuan yang perlu dipahami agar bisnis tertib sekaligus dapat memanfaatkan keringanan yang tersedia. Pada akhir Oktober, Kanwil DJP Sumatera Utara II mengedukasi 50 pelaku ekonomi kreatif di Simalungun tentang fasilitas PPh UMKM, tarif final, dan administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. Materi seperti ini penting, tetapi edukasi pajak akan lebih berguna jika pelaku usaha juga tahu bagaimana membangun pasar dan menjaga nilai produknya. Karena itu, kegiatan di Simalungun patut dibaca sebagai satu bagian dari dukungan bagi usaha kreatif, bukan jawaban lengkap atas tantangan bisnis. Peserta juga menerima materi tentang perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek kopi dan hak cipta motif ulos, yang dapat menunjang pengembangan usaha.

Fasilitas PPh dan urusan Coretax
Dalam kegiatan di Parapat pada 27 Oktober 2026, Penyuluh Pajak Ahli Muda Jendri Sunandar Saragih menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM mendapat fasilitas tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak, sepanjang memenuhi ketentuan. Ia juga memaparkan tarif final 0,5% bagi wajib pajak UMKM yang memenuhi persyaratan. Kedua ketentuan itu tidak seharusnya dipahami sebagai pilihan bebas tanpa syarat: pelaku usaha perlu memastikan status dan ketentuan yang berlaku bagi dirinya. Edukasi Coretax UMKM melengkapi materi tersebut dengan pengenalan administrasi perpajakan melalui sistem DJP. Fokus pada aturan dan pengelolaan administrasi memberi peserta bekal untuk memahami kewajiban, tetapi pemanfaatan fasilitas tetap menuntut ketelitian. Informasi batas fasilitas juga tidak menghapus kewajiban administrasi lain yang berlaku.
Curup memperluas bekal ke strategi bisnis
Pendekatan KPP Pratama Curup lebih lebar dari sisi pengembangan usaha. Melalui kegiatan Business Development Services, kantor pajak itu membekali 22 pelaku UMKM dengan materi pengembangan bisnis dan ketentuan perpajakan. Kegiatan di UMKM Sumber Hayati, Kabupaten Kepahiang, pada 30 Oktober 2026 itu juga menghadirkan pemilik usaha Nurhayati sebagai pemateri pengembangan usaha. Ia mendorong adaptasi dan inovasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan kondisi ekonomi. Pemanfaatan AI dan media sosial, pembuatan konten promosi, serta inovasi produk menjadi beberapa cara memperluas pemasaran dan menambah nilai. Irwansyah dari KPP Pratama Curup turut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final atas bagian tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan, dan tetap perlu memperhatikan pelaporan SPT Tahunan.
Dua fokus yang sebaiknya saling melengkapi
Perbedaan kedua kegiatan bukan soal mana yang lebih penting, melainkan bekal yang ditonjolkan. Edukasi di Simalungun menempatkan fasilitas PPh UMKM, tarif final 0,5%, Coretax, dan perlindungan kekayaan intelektual sebagai inti materi. BDS Curup menggabungkan edukasi perpajakan dengan strategi menghadapi pasar digital, promosi, dan inovasi produk. Bagi usaha kecil, kepatuhan pajak dan kemampuan menjual bukan dua agenda yang bisa dipisahkan: pemahaman aturan membantu usaha berjalan tertib, sementara pengembangan bisnis menopang keberlanjutan pendapatan. Curup memberi contoh pendampingan yang menyentuh kedua sisi, sedangkan kegiatan Simalungun memperdalam bekal pajak sekaligus mengingatkan nilai aset kreatif. Idealnya, pelaku usaha memperoleh keduanya secara berimbang. Edukasi perpajakan akan lebih berdampak ketika disertai dukungan praktis agar usaha mampu tumbuh dan bertahan.






